bahwa  dalam  pemeriksaan,  terbukti  yang  menjadi  pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan tarif (klasifikasi barang dan/atau pembebanan tarif bea masuk) atas barang impor White Profile (21 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Barang (PIB) Nomor: 283155 tanggal 04 Juli 2017, Pos 1-20 PIB dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (ACFTA), dan Terbanding menetapkan Pos 1-20 PIB dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (MFN), sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp30.982.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
 

bahwa Pemohon melakukan importasi dengan PIB nomor 283155 tanggal 04 Juli 2017 dengan data sebagai berikut:

 

bahwa Pejabat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menetapkan tarif sebagai berikut:

 

 

bahwa berdasarkan penelitian kedapatan data yang diberitahukan tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA);

 

bahwa Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2015 menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), yang mewajibkan Pemohon untuk melunasi tagihan berupa Bea Masuk, PDRI dan denda sebesar Rp30.982.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

 

bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area, sedangkan klasifikasi pos tarif ditetapkan sesuai pemberitahuan;

 

bahwa atas importasi tersebut tidak dilakukan pemeriksaan fisik karena termasuk jalur Hijau Midle (HM);

 

bahwa terkait hal di atas, berdasarkan data pendukung PIB nomor 283155 tanggal 04 Juli 2017 yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan dan dokumen terkait dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

 

 

bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen pelengkap yang diajukan oleh Pemohon, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Pada PIB, invoice, dan packing list terdapat 21 (dua puluh satu) jenis barang dengan tipe dan jumlah yang berbeda-beda;
2. Pada kolom 7 Form E, terdapat 20 (dua puluh) jenis barang dengan tipe yang berbeda-beda;
3. Pada Kolom 8 Form E, hanya tercantum 1 (satu) Origin Criteria untuk jenis barang impor yang dipermasalahkan;

bahwa sehubungan dengan pemasalahan tersebut, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hal tersebut, Form E tidak memenuhi ketentuan prosedural sehingga barang impor tidak dapat diberikan preferensi tarif dalam rangka skema ACFTA dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 5% (lima persen);

 

bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan sebagai berikut:

 

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya sehingga harus ditolak seluruhnya, dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-7710/KPU.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:

 

bahwa Pemohon tidak setuju atas Keputusan Terbanding nomor KEP-7710/KPU.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017, dengan alasan sebagai berikut:
 

bahwa jenis barang yang Pemohon beritahukan dalam PIB adalah yang sebenarnya dan sesuai dengan Packing List;

 

bahwa jumlah barang yang Pemohon beritahukan dalam PIB, Packing List dan dalam Form E (AFTA-Certificate of Origin) Nomor E171206309410008 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu ACFTA (Asean-China Free Trade Area);

 

bahwa Bea Masuk yang Pemohon beritahukan dalam PIB untuk item 1 sampai 20 adalah 0% sesuai dengan AFTA-Certificate of Origin (Form E) No. E171206309410008.

 

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon menolak Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-7710/KPU.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dan mohon kiranya permohonan banding Pemohon ini dikabulkan sehingga perhitungan SPTNP menurut Pemohon adalah tidak terutang/Nihil;

  

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk oleh Terbanding sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-7710/KPU.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017 atas barang impor White Profile (21 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor: 283155 tanggal 04 Juli 2017 dengan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) dan tidak mendapat tarif preferensi dalam rangka skema AC-FTA dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Rule 7 (e) Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area;

 

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam keputusan keberatan Nomor: KEP-7710/KPU.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dengan alasan antara lain:

1. bahwa jenis barang yang Pemohon beritahukan dalam PIB adalah yang sebenarnya dan sesuai dengan Packing List;
2. bahwa jumlah barang yang Pemohon beritahukan dalam PIB, Packing List dan dalam Form E (AFTA-Certificate of Origin) Nomor E171206309410008 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu ACFTA (Asean-China Free Trade Area);
3. bahwa Bea Masuk yang Pemohon beritahukan dalam PIB untuk item 1 sampai 20 adalah 0% sesuai dengan AFTA-Certificate of Origin (Form E) No.

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:

 
Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :

Ayat ini memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Huruf a

Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tarif for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA).

 
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), antara lain disebutkan:

 

Pasal 1

 
Pasal 2

bahwa untuk pemberlakuan tarif AC-FTA, terdapat ketentuan dalam Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean – China Free Trade Area (AC-FTA) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Area on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China);

 

bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People’s Republic of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang berlaku secara efektif pada tanggal 3 Oktober 2011 sesuai dengan surat Kementerian Luar Negeri Nomor D/03154/10/2011/60;
 

bahwa berdasarkan Rule 3 Attachment A Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area dinyatakan:

 
bahwa berdasarkan Rule 7 Attachment A Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area dinyatakan:

"The issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form El to ensure that:

1. The application and the Certificate of Origin (Form E) are duly completed in accordance with the requirements as defined in the overleaf notes of the Certificate of Origin (Form E), and signed by the authorised signatory;
2. The origin of the product is in conformity with Rules of Origin for the ACFTA;
3. The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supporting documentary evidence sumitted;
4. Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;
5. Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall allowed subject to the domestic laws, regulations and adminstrative rules of the importing Party provided each item must qualify separately in its own right.

bahwa berdasarkan Rule 18 Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area menyatakan:

bahwa atas keraguan terhadap Form E Nomor E171206309410008 tanggal 4 Juni 2017 Terbanding telah mengirimkan konfirmasi (confirmation on Certificate of Origin) kepada issuing authority Tianjin Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of People’s Republic of China dengan surat nomor: S-7293/KPU.01/2017 tanggal 21 November 2017, namun sampai persidangan dicukupkan Terbanding tidak menyerahkan jawaban konfirmasi keabsahan atas Form E Nomor E171206309410008 tanggal 4 Juni 2017 tersebut;

 

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor 283155 tanggal 04 Juli 2017, Invoice KTK-EXPT170602 tanggal 02 Juni 2017, Packing List dan Form E nomor E171206309410008 tanggal 4 Juni 2017, terdiri atas beberapa jenis barang dalam 20 item barang, yang diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) pos tarif yang berbeda yakni pos tarif 3916.20.20 (Pos 1 s.d 20) dan pos tarif 4008.29.00 (Pos 21), namun mencantumkan Origin Criteria yang sama yaitu “87,44%” pada kolom 8 Form E nomor E171206309410008 tanggal 4 Juni 2017. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa penerbitan Form E nomor E171206309410008 tanggal 4 Juni 2017 tidak memenuhi ketentuan Rule 7 (e) OCP for ROO of ACFTA dan point 4 Overleaf Notes, sehingga atas importasi Pemohon Banding yang menggunakan Form E nomor E171206309410008 tanggal 4 Juni 2017 tidak mendapat preferensi tarif bea masuk AC-FTA preferensi, dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN);

 

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, untuk pos tarif 3916.20.20 dan 4008.29.00 dikenakan tarif bea masuk 5%;

  

bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor White Profile (21 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, dengan PIB Nomor: 283155 tanggal 04 Juli 2017, pos tarif 3916.20.20 (Pos 1 s.d 20) dan pos tarif 4008.29.00 (Pos 21) dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (MFN) sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-7710/KPU.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017;

  

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

  

Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-7710/KPU.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-014617/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 19 Juli 2017, atas nama: Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor White Profile (21 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, dengan PIB Nomor: 283155 tanggal 04 Juli 2017, White Profile (21 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, dengan PIB Nomor: 283155 tanggal 04 Juli 2017, pos tarif 3916.20.20 (Pos 1 s.d 20) dan pos tarif 4008.29.00 (Pos 21) dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (MFN) sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-7710/KPU.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp30.982.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

 

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018 berdasarkan musyawarah Hakim Majelis XIXB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

 

 

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding.