bahwa dalam pemeriksaan, terbukti   yang   menjadi   pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan tarif (klasifikasi barang dan/atau pembebanan tarif bea masuk) atas barang impor Wire of Other Alloy Steel Cold Heading in Coils (6 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara Asal: Republic of Korea, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Barang (PIB) Nomor: 307787 Tanggal 17 Juli 2017, klasifikasi pos tarif 7229.90.99 (Pos 1) dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (AKFTA) dan klasifikasi pos tarif 7217.10.29 (Pos 2-6) dengan pembebanan tarif bea masuk 6,4% (AKFTA), dan Terbanding menetapkan klasifikasi pos tarif 7229.90.99 (Pos 1) dengan pembebanan tarif bea masuk 10% (MFN) dan klasifikasi pos tarif 7217.10.29 (Pos 2-6) dengan pembebanan tarif bea masuk 12.5% (MFN), sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp25.342.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

  

bahwa Pemohon melakukan importasi dengan PIB nomor 307787 tanggal 17 Juli 2017 dengan data sebagai berikut:

 

bahwa Pejabat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menetapkan tarif sebagai berikut:

 

 

bahwa berdasarkan penelitian kedapatan data yang diberitahukan tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA);

 

bahwa Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2015 menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), yang mewajibkan Pemohon untuk melunasi tagihan berupa Bea Masuk, PDRI dan denda sebesar Rp25.342.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

 

bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), sedangkan klasifikasi pos tarif ditetapkan sesuai pemberitahuan;

 

bahwa atas importasi tersebut tidak dilakukan pemeriksaan fisik karena termasuk jalur Hijau Midle (HM);
 
bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen pelengkap yang diajukan oleh Pemohon, diketahui hal-hal sebagai berikut:

bahwa pada saat pengajuan PIB, Pemohon tidak melampirkan Through Bill of Lading yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan diterbitkan oleh negara pengekspor dan dokumen pendukung lain yang menyatakan bahwa barang impor yang dipermasalahkan benar diangkut dari Korea dan membuktikan bahwa kegiatan transit sesuai ketentuan pada Rule 9 ROO of AKFTA jo. Pasal 5 PMK Nomor 205/PMK.04/2015 sebagaimana dipersyaratkan pada Rule 19 jo. Lampiran III huruf B PMK Nomor 205/PMK.04/2015.

 

bahwa berdasarkan penelitian diatas dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa sesuai penelitian di atas, diketahui bahwa dalam pengangkutannya dari negara asal atas importasi Pemohon terdapat proses transit di pelabuhan China dan Hongkong;
2. bahwa azaz presentasi sesuai dengan rule 9 OCP mempersyaratkan kepada importir untuk menyerahkan COO, through B/L dan dokumen pelengkap lainnya kepada customs authority di negara pengimpor pada saat importasi dilakukan tidak terpenuhi;
3. bahwa dengan rute pengangkutan tersebut di atas, tarif preferensi AKFTA tidak dapat diberikan karena tidak memenuhi ketentuan direct consignment;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, terbukti bahwa Pemohon tidak tepat dalam memberitahukan tarif bea masuk atas barang impor pada PIB nomor 307787 tanggal 17 Juli 2017 dan lebih tepat dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 10% untuk pos 1 dan 12,5% untuk pos 2 s.d. pos 6).

 

bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan sebagai berikut:

 

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya sehingga harus ditolak seluruhnya, dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-8874/KPU.01/2017 tanggal 29 November 2017 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:

 

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Keputusan Terbanding keputusan Nomor: KEP- 1931/KPU-01/2017 tanggal 22 Maret 2017, dengan alasan sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah mengenai penerbitan SPTNP Nomor-016403/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 08 Agustus 2017 yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok;

 

bahwa dengan diterbitkannya SPTNP tersebut, Pemohon Banding merasa keberatan dengan alasan sebagai berikut:

bahwa barang yang Pemohon Banding impor yang dikenakan tambah bayar (SPTNP) berupa:

 

bahwa pemberitahuan pembayaran PIB Pemohon Banding sudah benar sesuai dengan tarif BTKI dan Form AK;

  

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk oleh Terbanding sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-8874/KPU.01/2017 tanggal 29 November 2017 atas barang impor Wire of Other Alloy Steel Cold Heading in Coils, PIB Nomor: 307787 tanggal 17 Juli 2017, dengan pembebanan tarif bea masuk klasifikasi pos tarif 7229.90.99 (Pos 1) dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (AKFTA) dan klasifikasi pos tarif 7217.10.29 (Pos 2-6) dengan pembebanan tarif bea masuk 6,4% (AKFTA), dan oleh Terbanding ditetapkan menjadi pembebanan tarif bea masuk ditetapkan dengan tarif yang berlaku umum (MFN), serta tidak mendapat tarif preferensi dalam rangka skema AK-FTA dikarenakan kapal transit di Hong Kong, tidak memenuhi ketentuan Rule 19 Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The Asean-Korea Free Trade Area;

 

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:

  

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :

Ayat ini memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Huruf a

Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tarif for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA).

 

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 24/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), menyatakan:

 

Pasal 1

 

Pasal 2

  

bahwa berdasarkan Rule 4 Apendix 1 Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The Asean-Korea Free Trade Area dinyatakan: 

 
bahwa berdasarkan Rule 9 Apendix 1 Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The Asean-Korea Free Trade Area dinyatakan:

For the purposes of claiming preferential tariff treatment, the importer shall submit to the customs authority of the importing Party at the time of import, a declaration, a Certificate of Origin including supporting documents (i.e. invoices and, when required, the through Bill of Lading issued in the territory of the exporting party) and other documents as required in accordance with the domestics laws and regulations of the importing Party;

 

bahwa berdasarkan Rule 19 Apendix 1 Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The Asean-Korea Free Trade Area dinyatakan:

For the purposes of implementing Rule 9 of Annex 3, where transportation is effected through the territory of one or more intermediate countries, other than that of the exporting Party and the importing Party, the following shall be produced to the relevant government authorities of the importing Party:

 

bahwa berdasarkan Rule 14 Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-Korea Free Trade Area dinyatakan:

  

bahwa atas keraguan terhadap Form AK Nomor K001-17-0502882 tanggal 07 Juli 2017 Terbanding telah melakukan konfirmasi (confirmation on certificate of origin) kepada Director of Origin Verification Division Korea Customs Service, dengan surat nomor: S-8557 /KPU.01/2017 tanggal 29 Desember 2017, dengan alasan: Indirect Consignment. Based on cargo tracking, cargo transit in Hongkong (Non member of AKFTA) not representing "Non-Manipulation Certificate" and "through B/L" from issuing authority;

 

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Director Free Trade Agreement Management Section 3 Seoul Main Customs, Korea Customs Service Nomor: KCS-E-18- 019201 tanggal 06 April 2018, menyatakan antara lain:

“Pursuant to Rule 14 (Verification) of Appendix 1 under the Korea-ASEAN Free Trade Agreement, Korea Customs Service (KCS) is to inform you of the result of the verification performed by competent regional customs. Detailed result generated from the verification is as follows.

 

The concerned C/O was duly and legitimately issued by the Korea Chamber of Commerce and Industry, which is the competent issuing authority.

 

The B/L was issued as the first forwarder to cover the whole shipment in accordance with Rule 19 of Appendix 1 (OCP) under KOREA-ASEAN FTA.

 

The products subject to verification(K001-17-0502882) were shipped by the single ship named "NORTHERN VIVACITY (17007S)' frorm Busan Port, South Korea and delivered to Jakarta port, Indonesia.

 

Although the vessel passed through Shanghai Port, Ningbo Port, and Hongkong port, it was confirmed that there was no unloading and reloading in accordance with Rule 9 of Annex 3 under the Korea-ASEAN Free Trade Agreement.

 

Therefore, the products subject to verification satisfy direct consignment requirement.

 

In addition, All products covered by the C/O fulfill origin criterion

 

bahwa berdasarkan pemeriksan Majelis atas PIB Nomor 307787 tanggal 17 Juli 2017 tercantum Invoice Nomor MAC/201707-01A tanggal 04 Juli 2017, dan pada kolom 19 tercantum Certificate of Origin (Form AK) Nomor K001-17-0502882 tanggal 07 Juli 2017;

 

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor: 380710124525 tanggal 07 Juli 2017 yang diterbitkan oleh TS Lines Ltd., atas 1x20’ Wire of Other Alloy Steel Cold Heading in Coils Container No.: DFSU2797978, diangkut dengan kapal Northern Vivacity Voy No. 17007S, Port of Loading: Busan, Korea, dan Port of Discharge: Tanjung Priok, Indonesia;

 

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas BC 1.1 Inward Manifest Nomor: 002956 tanggal 15 Juli 2017, nama Sarana Pengangkut: Northern Vivacity Voy No. 17007S; Bill of Lading Nomor: 380710124525 tanggal 07 Juli 2017; Pelabuhan Asal: Busan, Pelabuhan Bongkar Tanjung Priok; Container Nomor DFSU2797978;

 

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa 1x20’ Wire of Other Alloy Steel Cold Heading in Coils Container No. DFSU2797978 diangkut dengan kapal Northern Vivacity Voy No. 17007S, transit di Hong Kong tanpa pembongkaran container dan tanpa pindah kapal (transshipment), merupakan pengangkutan dengan mekanisme “diangkut terus” adalah termasuk dalam kategori “direct consignment”, sehingga tidak diterbitkan Non-Manipulation Certificate dan Through B/L (Through B/L diterbitkan hanya dalam hal terjadi transshipment), dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Form AK tersebut diterbitkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Rule 19 Apendix 1 Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The Asean-Korea Free Trade Area, sehingga berhak untuk mendapat preferensi tarif bea masuk AK-FTA, sehingga mendapat preferensi tarif bea masuk AK-FTA;

 

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 24/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AK-FTA) apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form AK) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampaikannya PIB diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk AK- FTA;

 

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 24/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AK-FTA), untuk pos tarif 7229.90.99 dikenakan tarif bea masuk 0% dan pos tarif 7217.10.29 dikenakan tarif bea masuk 6,4%;

  

bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor Wire of Other Alloy Steel Cold Heading in Coils (6 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal Korea, PIB Nomor 307787 Tanggal 17 Juli 2017, klasifikasi pos tarif 7229.90.99 (Pos 1) dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (AKFTA) dan klasifikasi pos tarif 7217.10.29 (Pos 2-6) dengan pembebanan tarif bea masuk 6,4% (AKFTA), sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda yang masih harus dibayar  adalah nihil;

  

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

  

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-8874/KPU.01/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Penetapan Atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Dalam Surat Penetapan Tarif Dan/Atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-016403/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 08 Agustus 2017, atas nama: Pemohon Banding, dan menetapkan nilai pabean dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor Wire of Other Alloy Steel Cold Heading in Coils (6 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal Korea, PIB Nomor 307787 Tanggal 17 Juli 2017, klasifikasi pos tarif 7229.90.99 (Pos 1) dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (AKFTA) dan klasifikasi pos tarif 7217.10.29 (Pos 2-6) dengan pembebanan tarif bea masuk 6,4% (AKFTA), sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda yang masih harus dibayar menjadi nihil;

 

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, berdasarkan musyawarah Hakim Majelis XIXB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

 

 

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding.