Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.
bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah mengenaikarena importasi yang dipermasalahkan tidak memenuhi ketentuan mengenai direct consignment, atas importasi Jenis Barang:Pre Painted Steel Coil, Jumlah Barang: 20 CL/coil, Netto: 50.796 kg, Negara Asal: China (CN), Supplier: Suzhou Richol Steel Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor 344512 tanggal 4 Agustus 2017,yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-9337/KPU.01/2017 tanggal 8 Desember 2017, dengan perincian sebagai berikut:
| Pos | Pemberitahuan | Pembebanan | ||
| Jenis Barang | Klasifikasi | Pemberitahuan | Penetapan | |
| 1 | Pre Painted Steel Coil | 7210.70.11 | BM 12,5% (ACFTA) |
BM 20% (MFN) |
dan terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp47.979.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
bahwa Terbanding berdasarkan KEP-9337/KPU.01/2017 tanggal 8 Desember 2017 dan Surat Uraian Banding Nomor SR-658/KPU.01/2018 tanggal 12 Maret 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
bahwa berdasarkan Form E Nomor E173206016170869 tanggal 27 Juli 2017, diketahui bahwa eksportir barang adalah Suzhou Richol Steel Co.,Ltd dan barang dikapalkan dari Shanghai (China) menuju Jakarta (Indonesia) dengan menggunakan kapal TRATHOS 1703S tanggal keberangkatan 24 Juli 2017;
bahwa berdasarkan vessel tracking atas kapal TR ATHOS 1703S diketahui bahwa kapal tersebut berangkat dari Shanghai (China) pada tanggal 24 Juli 2017 kemudian transit di Hongkong pada tanggal 28 Juli 2017 untuk selanjutnya menuju ke Jakarta (Indonesia);
bahwa berdasarkan vessel tracking diketahui rute perjalanan kapal adalah Shanghai-Ningbo-Hongkong-Jakarta;
bahwa berdasarkan data pada aplikasi SKP Inward Manifest (CEISA) diketahui bahwa barang diangkut dengan dokumen house B/L Nomor 752705495512 tanggal 23 Juli 2017 sebagaimana diberitahukan dalam Inward Manifest Nomor 003200 tanggal 31 Juli 2017 pos 0575 diangkut oleh kapal TR ATHOS 1703S dengan pelabuhan muat kapal dari Shanghai (China) dan pelabuhan transit di Hongkong;
bahwa Pemohon Banding melampirkan Shipping Certificate yang dikeluarkan oleh Shanghai T.S. Shipping Agency Co.,Ltd yang menyatakan kapal tidak mengalami proses selama transit di Hongkong dengan rute perjalanan Shanghai- Hongkong-Jakarta berbeda dengan vessel tracking;
bahwa Pemohon Banding melampirkan copyprint Certificate of Non-Manipulation dan tidak dapat menunjukkan asli dokumen tersebut;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor 344512 tanggal 4 Agustus 2017 tidak diangkut langsung dari pelabuhan di China ke Indonesia tetapi melalui transit di Hongkong (indirect consignment);
bahwa berdasarkan penelitian, Pemohon Banding tidak melampirkan dokumen pendukung berupa through bill of Lading yang menyatakan bahwa rute perjalanan barang impor yang dipermasalahkan dan membuktikan bahwa kegiatan transit sesuai ketentuan yang diterbitkan oleh negara pengekspor saat pengajuan PIB dan Keberatan sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas;
bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 13/PAS/N.IMP/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, pada pokoknya menyatakan:
bahwa Pemohon Banding mengimpor barang telah memberitahukan dengan benar, baik harga, klasifikasi/tarif, maupun persyaratan lainnya/ Form ACFTA;
bahwa Pemohon Banding menolak penetapan tersebut karena menurut hemat Pemohon Banding, Pemohon Banding mengimpor barang telah memberitahukan dengan benar, baik harga, klasifikasi/tarif, maupun persyaratan lainnya/ Form IJEPA;
bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan Surat Nomor 174/HF/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal Penjelasan Pengganti Bantahan atas KEP-9337/KPU.01/2017 tanggal 8 Desember 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
bahwa sehubungan dengan permasalahan dari Pemohon Banding untuk KEP-9337/KPU.01/2017 tanggal 08 Desember 2017 adalah transit melalui Hongkong, bersama ini Pemohon Banding sampalkan kutipan dari isi Peraturan Menteri Keuangan Nornor: 205/PMK.04/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang torpor Berdasarkan Perjanjtan Atau Kesepakatan International sebagai berikut:
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan International disebutkan bahwa:
Bab II
Ketentuan Asal Barang (Rules Of Origin)
Pasal 3
| (1) | Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, barang yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin); |
| (2) | Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
|
| (3) | Dalam hal barang impor tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas barang impor dikenakan tarif bee masuk yang berlaku umum (Most Favored Nation/MFN). |
| (4) | Penjelasan lebih lanjut mengenai Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam rangka:
|
Kriteria Pengiriman Langsung
Pasal 5
Kriteria pengiriman langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
| a. | barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA ke dalam daerah pabean; atau |
| b. | barang impor dikirim dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA melalui negara lain (transit atau transhimeni) dengan ketentuan:
|
Untuk Yang Transit Hongkong Dan Macao
Lampiran II;
Kriteria Pengiriman Langsung
Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau transhpment di negara bukan anggota, kriteria pengiriman langsung dapat dibuktikan dengan dokumen sebagal berikut:
| 1. | Through Bill of Lading atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara pengekspor dan menunjukkan keseluruhan rute petialanan dari negara pengekspor, termasuk kegiatan transit atau transhpment, sampai ke daerah pabean; | ||||||||
| 2. | SKA Form E yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di negara pengekspor; dan | ||||||||
| 3. | Invoice dari barang yang bersangkutan; | ||||||||
| 4. | Dokumen pendukung lainnya yang membuktikan pemenuhan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri ini. Dokumen pendukung (Warn hal transhiyrient melalui Hongkong atau Macau, direct consigrnent civet dibuktikan dengan dokumen antara lain:
|
bahwa bersama ini pula Pemohon Banding lampirkan dokumen pendukung antara lain:
| 1. | Certificate Of Non Manipulation |
| 2. | Shipping Certificate |
| 3. | Form E Nomor E17320601-6170869 |
| 4. | Sift Of Lading 752705495512 |
| 5. | Inward Manifest |
bahwa demikian yang dapat Pemohon Banding sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim, atas Kebijaksanaan yang seadil-adilnya Pemohon Banding ucapkan terima kasih;
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk oleh Terbanding sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-9337/KPU.01/2017 tanggal 8 Desember 2017 atas importasi barang Pre Painted Steel Coil, Jumlah Barang: 20 CL/coil, Netto: 50.796 kg, Negara Asal: China (CN), Supplier: Suzhou Richol Steel Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor 344512 tanggal 4 Agustus 2017 dengan pembebanan BM 12.5% (ACFTA) sesuai Form E Nomor E173206016170869 tanggal 27 Juli 2017 yang ditetapkan Terbanding dengan pembebanan BM 20% (MFN), dikarenakan tidak memenuhi ketentuan kriteria pengiriman langsung (direct consignment) sebagaimana diatur dalam Rule 8(c) Annex 3 ROO for the ACFTA and Rule 21 Attachement A Revised OCP For The Rule of Origin of The ASEAN-China Free Area serta Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;
bahwa Terbanding dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-9337/KPU.01/2017 tanggal 8 Desember 2017 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
| - | barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor 344512 tanggal 4 Agustus 2017 tidak diangkut langsung dari pelabuhan di China ke Indonesia tetapi melalui transit di Hongkong (indirect consignment); |
| - | bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan dokumen pendukung berupa through bill of Lading yang menyatakan bahwa rute perjalanan barang impor yang dipermasalahkan dan membuktikan bahwa kegiatan transit sesuai ketentuan yang diterbitkan oleh negara pengekspor saat pengajuan PIB dan Keberatan sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas; |
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-9337/KPU.01/2017 tanggal 8 Desember 2017 dengan alasan antara lain:
bahwa Pemohon Banding mengimpor barang telah memberitahukan dengan benar, baik harga, klasifikasi/tarif, maupun persyaratan lainnya/ Form ACFTA;
bahwa Pemohon Banding menolak penetapan tersebut karena menurut hemat Pemohon Banding, Pemohon Banding mengimpor barang telah memberitahukan dengan benar, baik harga, klasifikasi/tarif, maupun persyaratan lainnya;
bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:
| (1) | Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:
|
| (2) | Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri |
Penjelasan Pasal 13 Ayat (1):
Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
Huruf a
Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tarif for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA).
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), antara lain disebutkan:
Pasal 1
| (1) | Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat China dan negara-negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; |
Pasal 2
| (1) | Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
|
bahwa persetujuan tentang kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara ASEAN dan Cina telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nation And The People's Republic Of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat Cina;
bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People’s Republic of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang berlaku secara efektif pada tanggal 3 Oktober 2011 sesuai dengan surat Kementerian Luar Negeri Nomor D/03154/10/2011/60;
bahwa berdasarkan Article 5 Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nation And The People's Republic Of China, ketentuan asal barang (ROO) dan prosedur operasional sertifikasi (OCP) dijelaskan pada Annex 3, sebagaimana kutipan sebagai berikut:
Article 5
Rules of Origin
The Rules of Origin and the Operational Certification Procedures applicable to the products covered under this Agreement and the Early Harvest Programme of the Framework Agreement are set out in Annex 3 of this Agreement.
bahwa berdasarkan Rule 8 Rule Of Origin For The Asean-China Free Trade Area, disebutkan:
Rule 8:
Direct Consigment
The following shall be considered as consigned directly from the exporting Party to the importing Party:
| (a) | If the products are transported passing through the territory of any other ACFTA member states; | ||||||
| (b) | If the products are transported without passing through the territory of any non-ACFTA member states; | ||||||
| (c) | The products whose transport involves transit through one or more intermediate non-ACFTA member states with or without transshipment or temporary storage in such countries, provided that:
|
bahwa berdasarkan Rule 12 pada Annex 3 The Rules of Origin for ACFTA, disebutkan bahwa klaim atas tarif preferensi dalam rangka ACFTA hanya diberikan apabila importasi memenuhi ketentuan pada prosedur operasional sertifikasi (OCP), sebagaimana kutipan sebagai berikut:
Rule 12: Certificate of Origin
A claim that products shall be accepted as eligible for preferential concession shall be supported by a Certificate of Origin issued by a government authority designated by the exporting Party and notified to the other Parties to the Agreement in accordance with the Operational Certification Procedures, as set out in Attachment A.
bahwa berdasarkan Rule 21 Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area, disebutkan:
For the purpose of implementing Rule 8(c) of the Rules of Origin for the ACFTA. where transportation is effected through the, territory of one or more non-ACFTA Parties, the following shall be submitted to the Customs Authority of the importing Party:
| a. | A through Bill of Lading issued in the exporting Party: |
| b. | A Certificate of Origin (Form E) issued by the relevant Issuing Authorities of the exporting Party; |
| c. | A copy of the original commercial invoice in respect of the product; and |
| d. | Supporting documents in evidence that the requirements of Rule 8(c) subparagraphs (i),(ii) and (iii) of the Rules of Origin for the ACFTA are being complied with. |
bahwa dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional tentang ketentuan mengenai kriteria asal barang dan ketentuan prosedural sebagai syarat diberikannya tarif preferensi, sebagai berikut:
BAB II
KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN)
Pasal 3
| (1) | Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, barang yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin). |
| (2) | Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
|
bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional disebutkan persyaratan dan kondisi ketika suatu pengangkutan dapat dianggap sebagai direct consignment, sebagaimana kutipan sebagai berikut:
Pasal 5
Kriteria pengiriman langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
| a. | barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA ke dalam daerah pabean; atau |
| b. | barang impor dikirim dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA melalui negara lain (transit atau transhipment) dengan ketentuan:
|
bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, untuk memenuhi ketentuan mengenai kriteria pengiriman langsung, importir harus menyerahkan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa barang impor telah memenuhi kriteria pengiriman langsung, sebagaimana kutipan berikut ini:
Pasal 10
| (1) | Untuk memenuhi ketentuan mengenai kriteria pengiriman langsung melalui negara lain (transit atau transhipment) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, importir harus menyerahkan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa barang yang diimpor telah memenuhi kriteria pengiriman langsung kepada Pejabat Bea dan Cukai. |
| (2) | Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan dokumen dari instansi kepabeanan negara transit yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak mengalami proses apapun kecuali proses bongkar dan muat, penyimpanan, atau proses lainnya yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan/ atau keamanan barang. |
bahwa berdasarkan Lampiran II huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, apabila pengangkutan barang melalui transit di satu atau lebih negara non-ACFTA, maka importir harus menyerahkan dokumen tertentu agar preferensi tarif dapat diberikan oleh otoritas pabean di negara pengimpor, sebagaimana kutipan berikut:
Lampiran II
B. Kriteria Pengiriman Langsung
Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau transhipment di negara bukan anggota, kriteria pengiriman langsung dapat dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:
| 1. | Through Bill of Lading atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara pengekspor dan menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari negara pengekspor, termasuk kegiatan transit atau transhipment, sampai ke daerah pabean; | ||||||||
| 2. | SKA Form E yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di negara pengekspor; dan | ||||||||
| 3. | Invoice dari barang yang bersangkutan; | ||||||||
| 4. | Dokumen pendukung lainnya yang membuktikan pemenuhan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri ini. | ||||||||
| 5. | Dokumen pendukung dalam hal transhipment melalui Hongkong atau Macau, direct consigment dapat dibuktikan dengan dokumen antara lain:
|
bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan;
| (1) | Alat bukti dapat berupa:
|
bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan;
“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”.
bahwa terhadap Form E Nomor E173206016170869 tanggal 27 Juli 2017, Terbanding telah mengirimkan surat konfirmasi kepada Jiangsu Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of People’s Republic of China (issuing authority) dengan Surat Nomor S-179/KPU.01/2018 tanggal 10 Januari 2018 hal Confirmation on Certificate of Origin;
bahwa sampai dengan persidangan dinyatakan cukup, Terbanding belum menerima jawaban konfirmasi dari pihak penerbit Form E;
bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menunjukkan kepada Majelis dokumen sebagai berikut:
| - | B/L Nomor 752705495512 tanggal 23 Juli 2017; |
| - | Shipping Certificate dari Shanghai TS Shipping Agency Co., Ltd.; |
| - | Certificate non Manipulation Nomor 2017GP0656HC tanggal 10 Oktober 2016 dari China Inspection Company Ltd., (CIC); |
| - | Form E Nomor E173206016170869 tanggal 27 Juli 2017, pada kolom 3 dicantumkan 2 sarana pengangkut; |
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Form E Nomor E173206016170869 tanggal 27 Juli 2017, diketahui bahwa eksportir barang adalah Suzhou Richol Steel Co.,Ltd dan barang dikapalkan dari Shanghai (China) menuju Jakarta (Indonesia) dengan menggunakan kapal TRATHOS 1703S tanggal keberangkatan 24 Juli 2017;
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Shipping Certificate yang dikeluarkan oleh Shanghai T.S. Shipping Agency Co.,Ltd yang menyatakan kapal tidak mengalami proses apapun selama transit di Hongkong dengan rute perjalanan Shanghai- Hongkong-Jakarta berbeda dengan vessel tracking;
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Certificate of Non-Manipulation diketahui bahwa:
| - | Applicant: Suzhou Richol Steel Co., Ltd., Commodity: Pre Painted Steel Coil, HS Code: 7210.7011; |
| - | Quantity: 20 Coils, |
| - | Refference: E173206016170869 |
bahwa dalam Certificate of Non-Manipulation dinyatakan bahwa barang impor dimaksud tidak mengalami proses selama transit di Hongkong;
bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut, Majelis berpendapat atas importasi barang Pre Painted Steel Coil, Jumlah Barang: 20 CL/coil, Netto: 50.796 kg, Negara Asal: China (CN), Supplier: Suzhou Richol Steel Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor 344512 tanggal 4 Agustus 2017 dengan pembebanan BM 12.5% (ACFTA) sesuai Form E Nomor E173206016170869 tanggal 27 Juli 2017 telah memenuhi ketentuan kriteria pengiriman langsung berdasarkan Rule 8(c) Annex 3 ROO for the ACFTA and Rule 21 Attachement A Revised OCP For The Rule of Origin of The ASEAN-China Free Area serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;
bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas importasi Pre Painted Steel Coil, Jumlah Barang: 20 CL/coil, Netto: 50.796 kg, Negara Asal: China (CN), Supplier: Suzhou Richol Steel Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor 344512 tanggal 4 Agustus 2017, klasifikasi HS 7210.70.11 dengan pembebanan BM 12.5% (ACFTA);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-9337/KPU.01/2017 tanggal 8 Desember 2017, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-018781/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 28 Agustus 2017, atas nama: Pemohon Banding dan menetapkan atas importasi barang Pre Painted Steel Coil, Jumlah Barang: 20 CL/coil, Netto: 50.796 kg, Negara Asal: China (CN), Supplier: Suzhou Richol Steel Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor 344512 tanggal 4 Agustus 2017, klasifikasi HS 7210.70.11 dengan pembebanan BM 12.5% (ACFTA), sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil;
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Hakim Majelis XVIIB Pengadilan Pajak setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
| KSL, S.Sos., M.H. | sebagai Hakim Ketua, |
| WH, S.E., M.E. | sebagai Hakim Anggota, |
| S, S.E. | sebagai Hakim Anggota, |
| RA | sebagai Panitera Pengganti. |
Putusan Nomor PUT-000202.45/2018/PP/M.XVIIB Tahun 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 12 November 2018, yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, tetapi tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.
Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.