bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan tarif (klasifikasi barang dan/atau pembebanan tarif bea masuk atas barang impor HUB BOLT (11 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Barang (PIB) Nomor: 226231 tanggal 22 Mei 2017, Klasifikasi Pos Tarif 7318.15.90, Pos 1-11 PIB dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (ACFTA), dan Terbanding menetapkan Pos 1-11 PIB dengan pembebanan tarif bea masuk 12,5% (MFN), sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp135.810.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

  

bahwa Pemohon melakukan importasi dengan PIB nomor 226231 tanggal 22 Mei 2017 dengan data sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian kedapatan sebagai berikut:
 

 

bahwa Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2015 menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor 012210/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang mewajibkan Pemohon untuk melunasi tagihan berupa Bea Masuk, PDRI dan denda sebesar Rp135.810.000,00 (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

 

bahwa berdasarkan penelitian yang menjadi pokok permasalahan adalah pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan Tarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), sedangkan klasifikasi pos tarif ditetapkan sesuai pemberitahuan;

 

bahwa atas PIB mendapatkan layanan jalur Hijau Middle (HM) sehingga terhadap importasi tersebut tidak dilakukan pemeriksaan fisik dan Pemohon adalah importir dengan status medium risk;

 

bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan dan dokumen terkait, disimpulkan sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 226231 tanggal 22 Mei 2017, diketahui bahwa atas importasi menggunakan tarif preferensi skema ACFTA dengan Form E nomor E173508001420008 tanggal 08 Mei 2017;
2. bahwa berdasarkan uraian barang pada kolom 7 Form E, hanya tercantum 1 (satu) jenis barang, tidak terinci sebagaimana yang diuraikan pada Pemberitahuan Impor Barang sebanyak 11 (sebelas) jenis barang;
3. bahwa berdasarkan uraian kolom 8 Form E, hanya tercantum 1 (satu) Origin Criteria untuk keseluruhan jenis barang impor dimaksud, yaitu 60%.

bahwa berdasarkan ketentuan, karena Form E tidak mencantumkan secara rinci jenis barang yang diimpor dan tidak mencantumkan kriteria keasalan untuk masing-masing produk secara terpisah, maka atas barang impor yang diberitahukan pada PIB nomor 226231 tanggal 22 Mei 2017 tidak dapat diberikan preferensi tarif BM dalam rangka Skema AC-FTA, sehingga diberlakukan tarif yang berlaku umum;

 

bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan sebagai berikut:

 

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya sehingga harus ditolak seluruhnya, dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-6854/KPU.01/2017 tanggal 06 Oktober 2017 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:

 

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Keputusan Terbanding Nomor KEP- 6854/KPU.01/2017 tanggal 06 Oktober 2017, dengan alasan sebagai berikut: 

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon menolak Surat Keputusan Direktorat Jendral Bea Dan Cukai nomor: KEP-6854/KPU.01/2017 tanggal 6 Oktober 2017 dan mohon kiranya Permohonan Banding Pemohon ini dikabulkan;

  

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk oleh Terbanding sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-6854/KPU.01/2017 tanggal 06 Oktober 2017 atas barang impor HUB BOLTs (11 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor: 226231 tanggal 22 Mei 2017 dengan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) dan tidak mendapat tarif preferensi dalam rangka skema AC-FTA dikarenakan multiple items, tidak memenuhi ketentuan point 4 of Overleaf Notes dan Rule 7(e) Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area;

 

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:

 
Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :

Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

 

Huruf a

Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tarif for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA).

 

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC- FTA), antara lain disebutkan:

Pasal 1

 

Pasal 2

bahwa untuk pemberlakuan tarif AC-FTA, terdapat ketentuan dalam Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean-China Free Trade Area (AC-FTA) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Area on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China);

 

bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People’s Republic of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang berlaku secara efektif pada tanggal 3 Oktober 2011 sesuai dengan surat Kementerian Luar Negeri Nomor D/03154/10/2011/60;

 

bahwa berdasarkan Rule 7 Attachment A Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area dinyatakan:

"The issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form El to ensure that:

1. The application and the Certificate of Origin (Form E) are duly completed in accordance with the requirements as defined in the overleaf notes of the Certificate of Origin (Fomr E), and signed by the authorised signatory;
2. The origin of the product is in conformity with Rules of Origin for the ACFTA;
3. The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supporting documentary evidence sumitted;
4. Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;
5. Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall allowed subject to the domestic laws, regulations and adminstrative rules of the importing Party provided each item must qualify separately in its own right.

bahwa berdasarkan Point 4 Overleaf Notes for the Rule Of Origin of The ASEAN-China Free Trade Area, menyatakan:

“EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the products in a consignment must qualify separately in their own right.This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent”.

 

bahwa berdasarkan Butir 5 Overleaf Notes for the Rule Of Origin of The ASEAN-China Free Trade Area, menyatakan:

“DESCRIPTION OF PRODUCTS: The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer and any trade mark shall also be specified”;

 

bahwa berdasarkan Rule 8 huruf (f) Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area menyatakan: “In cases where a Certificate of Origin (Form E) is not accepted, as stated in paragraph (e), the Customs Authority of the importing Party shall consider the clarifications made by the Issuing Authorities and assess whether or not the Certificate of Origin (Form E) can be accepted for the granting of the preferential treatment. The clarification shall be detailed and exhaustive in addressing the grounds for denial of preferential treatment raised by the importing Party”;

 

bahwa berdasarkan Rule 18 Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area menyatakan:

 

bahwa atas keraguan terhadap Form E Nomor E173508001420008 tanggal 08 Mei 2017 Terbanding telah melakukan konfirmasi (confirmation on Certificate of Origin) kepada issuing authority Fujian Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of People’s Republic of China, dengan surat nomor: S-5701/KPU.01/2017 tanggal 20 September 2017, dengan alasan “Multiple Items...”;

 

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas surat konfirmasi dari issuing authority Fujian Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of People’s Republic of China No. 35000017125 tanggal 21 Novemberl 2017, menyatakan:

“We acknowledge the receipt of your letter No: S-5701/KPU.01/2017 dated Sep.20,2017 and the enclosed copy of origin certificate No. E173508001420008 After checking against our files, we confirm that this certificate is issued by our bureau.

 

After subsequent verification, we are sure that all the products covered by the above- mentioned certificate were exported and produced by the company shown in box 1 of the Form E.

 

For verification, we made an investigation and the result shows that the products covered by the certificate were manufactured in China. For each item of the goods falling under the same 6-digit H.S. code, the value of the originating materials used exceeds 40% of the FOB price of the finished products. The goods described in the certificate, the B/L and the invoice are of the same consignment while the goods description in the invoice is more detailed as customary.”;

 

bahwa berdasarkan pemeriksan Majelis atas PIB Nomor 226231 tanggal 22 Mei 2017 dan Commercial Invoice nomor LJ170451 tanggal 11 April 2017, terdapat 11 (sebelas) jenis barang terdiri atas: HUB BOLT dengan 11 (sebelas) model/ukuran yang berbeda, dan jumlah barang untuk masing-masing model telah diuraikan secara rinci;

 

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Form E nomor E173508001420008 tanggal 08 Mei 2017, kedapatan pada kolom 7 dan 8 tercantum “HUB BOLT, HS Code 7318.15, Origin criterion 60%, dan pada kolom 10 tercantum Invoice nomor LJ170451 tanggal 11 April 2017;

 

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa 11 (sebelas) item barang yang diberitahukan dalam PIB sesuai dengan invoice, adalah merupakan 11 (sebelas) jenis barang yakni HUB BOLT dengan model/ukuran yang berbeda, namun kandungan lokal (local content) atau origin criteria atas barang tersebut adalah sama (60%), sehingga pencantuman uraian barang pada kolom 7 Form E a quo memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Rule 7(e) Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area dan point 4 of Overleaf Notes, sehingga mendapat preferensi tarif bea masuk AC-FTA;

 

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC- FTA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form E) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampaikannya PIB diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk AC- FTA;

 

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), untuk pos tarif 7318.15.90 dikenakan tarif bea masuk 0%;

  

bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa barang impor HUB BOLT (11 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, dengan PIB Nomor: 226231 tanggal 22 Mei 2017, pos tarif 7318.15.90 mendapat preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP- 6854/KPU.01/2017 tanggal 06 Oktober 2017 dikabulkan seluruhnya, sehingga atas impor tersebut dikenakan pembebanan tarif bea masuk 0% (AC-FTA);

  

bahwa Hafsah Febrianti, S.H., LL.M. mempunyai pendapat berbeda (Dissenting Opinion) untuk sengketa identifikasi barang dan penetapan klasifikasi pos tarif dengan pendapat sebagai berikut:

 

bahwa Article 5 Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between the Association of South East Asian Nation and the People’s Republic of China, sebagai berikut:

The Rules of Origin and the Operational Certification Procedures applicable to the products covered under this Agreement and the Early Harvest Programme of the Framework Agreement are set out in Annex 3 of this Agreement.;

 

bahwa Rule 12 Annex 3 The Rules of Origin for ACFTA mengatur bahwa tarif preferensi skema ACFTA dapat diberikan apabila memenuhi ketentuan pada Operational Certification Procedures (OCP), sebagaimana kutipan berikut:

A claim that products shall be accepted as eligible for preferential consession shall be supported by a Certificate of Origin isuued by a government authority designated by the exporting Party and notified to the other Parties to the Agreement in accordance with the Opearional Certification Procedures, as set out in Attachment A.;

 

bahwa Rule 7(e) Revised OCP for the ROO of ACFTA dan Point 4 Overleaf Notes Form E juncto Rule 7(a) Revised OCP for the ROO of ACFTA mengatur bahwa multiple items harus dicantumkan untuk masing-masing item barang, termasuk pencantuman masing-masing origin criteria nya, sebagai berikut:

Rule 7(a) dan (e) Revised OCP for the ROO of ACFTA:

The issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form E) to ensure that:

 

Point 4 Overleaf Notes Form E:

EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the products in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.;

 

bahwa berdasarkan catatan kaki atas Rule 7(e) Revised OCP for the ROO of ACFTA, diatur bahwa jumlah multiple item yang dapat dicantumkan pada setiap certificate of origin (Form E) tidak melebihi 20 item barang, sebagai berikut:

For the purposes of Rule 7(e), the number of multiple items declared on each Certificate of Origin (Form E) shall not exceed twenty (20) items.;

 

bahwa Rule 18 Revised OCP for the ROO of ACFTA mengatur sebagaimana kutipan berikut:

“The Customs Authority of the importing Party may request a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain parts thereof...;

 

bahwa Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, mengatur bahwa:

 

bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf e dan huruf f serta Pasal 12 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, mengatur sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) huruf e dan huruf f:

Ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c yang berkaitan dengan penerbitan SKA, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

5. dicantumkan kriteria asal barang untuk tiap-tiap jenis barang dalam hal SKA mencantumkan lebih dari 1(satu) jenis barang;
6. kolom-kolom pada SKA diisi sesuai ketentuan pengisian pada halaman sebaliknya SKA (overleaf notes);

Pasal 12 huruf b:

SKA diragukan keabsahan dan kebenaran isinya dalam hal:

2. format, bentuk, dan pengisian SKA tidak sesuai dengan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT) nomor 007139 tanggal 12 Juni 2017, disebutkan alasan penetapan atas PIB nomor 226231 tanggal 22 Mei 2017 karena pada kolom 7 Form E hanya tercantum 1 (satu) jenis barang (Bolts) dan pada kolom 8 hanya tercantum prigin citeria 60%;

 

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Form E nomor E173508001420008 tanggal 08 Mei 2017, pada kolom 7 tercantum uraian barang twenty eight (28) Pallets only of Bolts H.S. Code 7318.15, pada kolom 8 tercantum origin criteria 60%, pada kolom 9 tercantum nilai FOB USD71,690.01, pada kolom 10 tercantum invoice nomor LJ170451 tanggal 11 April 2017;

 

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas commercial invoice nomor LJ170451 tanggal 11 April 2017, pada kolom Description of Goods tercantum 11 jenis barang (Hub Bolt) dengan tipe dan ukuran berbeda, pada kolom unit price tercantum bahwa tiap-tiap tipe dan ukuran dari Hub Bolt tersebut memiliki harga yang berbeda (dalam FOB), dengan total nilai FOB USD71,690.01;

 

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Confirmation of Certificate of Origin Nomor S- 5701/KPU.01/2017 tanggal 20 September 2017, Terbanding melakukan konfirmasi kepada Issuing Authority penerbit Form E nomor E173508001420008 tanggal 08 Mei 2017 (Fujian Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the PRC), karena tidak dipenuhinya ketentuan Rule 7(e) Revised OCP for the ROO of ACFTA dan Point 4 dan 5 Overleaf Notes Form E, yaitu terkait multiple items, dimana description of goods dan origin criteria tiap-tiap item barang yang tidak dirinci;

 

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas jawaban confirmation dari Fujian Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the PRC melalui surat nomor 35000017125 tanggal 21 November 2017, Issuing Authority penerbit Form E a quo hanya menjelaskan yang terkait dengan multiple item adalah bahwa untuk tiap-tiap item barang, nilai dari originating materials melebihi 40% dari nilai FOB barang jadinya, dan suatu hal yang berlaku umum bahwa uraian barang pada invoice lebih rinci, sebagaimana kutipan berikut:

“For verification, we made an investigation and the result shows that the products covered by the certificate were manufactured in China. For each item of the goods falling under the same 6-digit H.S. code, the value of the originating materials used exceeds 40% of the FOB price of the finished products. The goods described in the certificate, the B/L and the invoice are of the same consignment while the goods description in the invoice is more detailed as customary.”

 

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Statement Letter dari manufacturer (Fujian Province Jin Jiang City Lijing Automobile Fittings Co., Ltd.) tanpa nomor dan tanpa tanggal, hanya menjelaskan bahwa Form E nomor E173508001420008 tanggal 08 Mei 2017 memuat seluruh item barang impor sebagaimana tercantum pada invoice nomor LJ170451 tanggal 11 April 2017 dengan quantity 59,780.00 set dengan nilai USD71,690.01;

 

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, disimpulkan bahwa persyaratan multiple items tidak dipenuhi, karena baik jawaban konfirmasi dari Issuing Authority penerbit Form E nomor E173508001420008 tanggal 08 Mei 2017 maupun statement letter manufacturer dari barang impor yang diberitahukan dalam PIB nomor 226231 tanggal 22 Mei 2017 tidak memberikan penjelasan/konfirmasi atas dipenuhinya ketentuan multiple items sebagaimana ketentuan Rule 7(e) Revised OCP for the ROO of ACFTA dan Point 4 Overleaf Notes Form E juncto Pasal 6 ayat (1) huruf e dan huruf f serta Pasal 12 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015, tidak memenuhi ketentuan prosedural, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, walaupun barang impor dilengkapi dengan Form E a quo tidak mendapatkan tarif preferensi, dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN);

 

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, untuk pos tarif 7318.15.90 dikenakan tarif bea masuk 12,5%;

 

bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa putusan diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian pendapat Majelis berdasarkan suara terbanyak adalah berkesimpulan bahwa barang impor HUB BOLT (11 jenis barang

 

sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, dengan PIB Nomor: 226231 tanggal 22 Mei 2017, pos tarif 7318.15.90 mendapat preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6854/KPU.01/2017 tanggal 06 Oktober 2017 dikabulkan seluruhnya, sehingga atas impor tersebut dikenakan pembebanan tarif bea masuk 0% (AC-FTA);

  

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

  

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-6854/KPU.01/2017 tanggal 06 Oktober 2017 tentang Penetapan Atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Dalam Surat Penetapan Tarif Dan/Atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-012210/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 12 Juni 2017, atas nama: Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor HUB BOLT (11 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, dengan PIB Nomor: 226231 tanggal 22 Mei 2017, pos tarif 7318.15.90 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (AC-FTA), sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil;

 

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, berdasarkan suara terbanyak Hakim Majelis XIXB Pengadilan, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

 

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding.