bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2011 sebesar Rp 541.779.480,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

 

bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan atas koreksi positif DPP – Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp541.015.630,00;

bahwa berdasarkan data SIDJP - Profil Pemohon Banding, diketahui bahwa Pemohon Banding saat ini terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Pemohon Banding berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha di Jalan Tenggilis Tengah I Blok K No. 26 Surabaya, dan bergerak di bidang usaha perdagangan dengan KLU pada SIDJP : 46699 PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG Terdaftar sejak 19 Maret 1996, Dikukuhkan sebagai PKP sejak 03-OCT-2013;

bahwa berdasarkan data SIDJP – Pelaporan SPT Masa PPN, diketahui bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan SPT Masa PPN Normal Masa Pajak September 2011 pada tanggal 30 November 2011 dengan nilai pelaporan nihil;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan beserta Kertas Kerja Pemeriksaan nomor LAP-00017/WPJ.11/KP.0805/2016 tanggal 29 Januari 2016, diketahui hal-hal sebagai berikut:

bahwa pada saat proses keberatan, Terbanding melakukan pembahasan dengan Pemeriksa. Pembahasan tersebut selanutnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan nomor BA-90.1/WPJ.11/BD.06/2016 tanggal 14 Oktober 2016 dan diperoleh informasi sebagai berikut:

bahwa pada saat proses keberatan, Terbanding juga melakukan panggilan kepada Pemohon Banding untuk melakukan pembahasan melalui surat nomor S-5320/WPJ.11/2016 tanggal 14 November 2016. Atas panggilan tersebut, Pemohon Banding tidak menghadirinya sehingga Terbanding membuat Berita Acara Ketidakhadiran Dalam Rangka Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan nomor BA100.1/WPJ.11/2016 tanggal 23 November 2016;

bahwa pada saat proses keberatan, Terbanding melakukan serangkaian proses peminjaman buku, catatan, data, dan informasi sebagai berikut:

bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas DPP – Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri untuk Masa Pajak September 2011 sebesar Rp541.015.630,00;

bahwa jumlah total penjualan neto sebesar Rp541.015.630,00 tersebut sama dengan nilai peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2011, namun di SPT Masa PPN September 2011 justru dilaporkan nihil;

bahwa Pemohon Banding telah menerbitkan Faktur Pajak dengan penyerahan BKP yang menurut Pemohon Banding merupakan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN (kode transaksi pada Faktur Pajak adalah 08) untuk Masa September 2011 sebesar Rp163.271.950,00, sehingga tidak ada PPN yang dipungut oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa di dalam Penjualan Agrobisnis Pemohon Banding tahun pajak 2011 sebagian besar Penjualan Pemohon Banding merupakan barang-barang yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007. Selain itu atas penjualan buku-buku yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan buku-buku penunjang dan kepustakaan yang dipergunakan oleh sekolah dan perguruan tinggi. Bahwa dari judul buku yang dijual oleh Trubus dapat diketahui bahwa buku-buku tersebut merupakan buku yang bersifat mendidik dan bukan merupakan buku hiburan;

bahwa untuk memperoleh hasil penelitian yang komprehensif terkait penyerahan yang terutang maupun dibebaskan pengenaan PPN nya yang dilakukan Pemohon Banding, Terbanding melakukan pengujian baik dari sisi yuridis formal maupun sisi materialnya. Pengujian yuridis formal dilakukan terkait dasar hukum yang menjadi pijakan koreksi Pemeriksa. Pengujian material dilakukan terkait metode maupun teknis koreksi Pemeriksa. Adapun proses pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengujian Yuridis Formal
bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam surat keberatannya bahwa:

bahwa Terbanding melakukan pengujian terkait jenis barang kena pajak yang diserahkan Pemohon Banding, yaitu terbagi dalam dua kelompok besar antara lain poduk berupa buku dan agribisnis;

bahwa khusus untuk buku, Pemohon Banding memberikan Surat Keterangan Nomor 452.2/1029/436.5.6.4.306/2014 tanggal 31 Oktober 2014 dari Pemerintah Kota Surabaya Sekolah Menegah Kejuruan Negeri 6 Surabaya yang menerangkan bahwa judul buku-buku terlampir merupakan muatan lokal untuk Program Keahlian Tata Boga dan Akomodasi Perhotelan yang diajarkan di SMK Negeri 6 Surabaya;

bahwa pengujian atas produk berupa buku akan dilakukan dengan menelaah jenis-jenis buku yang diserahkan Pemohon Banding apakah termasuk kriteria yang pengenaan PPN nya dibebaskan atau tidak, tetapi hal ini tidak dapat dilakukan karena judul buku yang diserahkan oleh Pemohon Banding tidak terlihat dalam general ledger yang diserahkan oleh Pemohon Banding dan tidak ada data lain yang disampaikan oleh Pemohon Banding. Selain itu Pemohon Banding tidak menyertakan surat rekomendasi dari Menteri Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa buku-buku pelajaran umum tersebut penyerahannya dibebaskan PPN;

bahwa pengujian atas produk berupa agribisnis akan dilakukan dengan menelaah jenis-jenis barang yang diserahkan Pemohon Banding apakah termasuk kriteria yang pengenaan PPN nya dibebaskan atau tidak, tetapi hal inipun tidak dapat dilakukan karena data-data yang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak mencatumkan jenis-jenis barang apa yang dijual oleh Pemohon Banding;

bahwa dari hasil kegiatan pengujian di atas, Terbanding berpendapat bahwa:

Pengujian Material
bahwa koreksi dilakukan Pemeriksa dengan melakukan pengujian atas Arus Piutang berdasarkan data Print Out Buku Besar dan Data arus Kas dan Bank sudah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2012 Tentang Pecoman Penggunaan Metode Dan Teknik Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Karena Pemohon Banding hanya menyerahkan / meminjamkan sebagian data yang diminta oleh Pemeriksa;

bahwa Peneliti melakukan penelitian terhadap perhitungan Pemeriksa tersebut dan menemukan bahwa terdapat perbedaaan perhitungan koreksi pada retur penjualan;

bahwa menurut Pemeriksa, berdasarkan rekapitulasi data pada General Ledger jumlah retur penjualan pada bulan September 2011 adalah sebesar Rp2.776.500,00. Peneliti menemukan bahwa retur penjualan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1),(2),(3),(7),(8) PMK 65 karena Pemohon Banding tidak membuat nota retur dan tidak diketahui retur tersebut diperuntukkan atas transaksi yang mana;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Peneliti tidak dapat mengakui adanya retur penjualan dalam penghitungan koreksi pemeriksa, sehingga penghitungan DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri bulan September 2011 menjadi sebagai berikut :

bahwa terkait hal tersebut, Terbanding telah melakukan upaya pemanggilan kepada Pemohon Banding untuk melakukan pembahasan dan klarifikasi sengketa keberatannya namun sampai dengan waktu yang ditentukan. Pemohon Banding tidak menghadirinya;

bahwa upaya berikutnya, Terbanding juga menyampaikan permintaan data hingga tahapan permintaan peminjaman tambahan buku, catatan, data, dan informasi namun Pemohon Banding juga tidak memenuhinya;

bahwa berdasarkan hasil pengujian dan kronologis di atas, dapat diketahui bahwa sebenarnya Terbanding telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemohon Banding, baik melalui upaya pembahasan sengketa perpajakan maupun permintaan secara tertulis untuk bisa menyajikan secara tuntas terkait bukti-bukti atas penyerahan produk-produk yang memperoleh fasilitas dibebaskan pengenaan PPN nya, namun pada kenyataannya, keduanya tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian, setelah rnelalui serangkaian kegiatan penelitian dan pengujian, Terbanding meyakini dan sependapat dengan Pemeriksa mengenai perhitungan arus piutang oleh Pemeriksa yang mengacu pada data Buku Besar dan data Arus Kas/Bank Pemohon Banding berdasarkan metode penghitungan yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2012 karena Pemohon Banding hanya menyerahkan/meminjamkan sebagian data yang diminta oleh Pemeriksa. Akan tetapi peneliti tidak sependapat dengan pemeriksa mengenai perhitungan koreksi pada retur penjualan karena peneliti menemukan bahwa retur penjualan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1),(2),(3),(7),(8) PMK 65 ,dimana Pemohon Banding tidak membuat nota retur dan tidak diketahui retur tersebut diperuntukkan atas transaksi yang mana. Menurut Terbanding penghitungan DPP – Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri untuk Masa Pajak September 2011 adalah sebesar Rp541.779.480,00;

bahwa Terbanding dalam Berita Acara Hasil Uji Bukti menyatakan sebagai berikut.
bahwa terjadinya sengketa Dasar Pengenaan Pajak antara Terbanding dengan Pemohon Banding disebabkan Pemohon Banding tidak memberikan data dan dokumen sebagaimana diminta dalam proses pemeriksaan;

Dalam Proses Pemeriksaan
bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang usaha Agribisnis dan percetakan Buku. Dalam bidang agribisnis Pemohon Banding menjual berbagai macam tanaman buah, bunga, saprotan, berbagai macam pupuk, pot tanaman, obat-obatan penyubur tanaman, dll. Sedangkan untuk usaha dibidang percetakan Pemohon Banding menggunakan nama Tiara Aksa yang seluruh penjualan buku-bukunya dijual kepada PT NS (Grup Trubus) yang kemudian melakukan penjualan ke konsumen buku-buku Tiara Aksa;

bahwa dalam proses pemeriksaan Terbanding telah meminta Pemohon Banding untuk meminjamkan buku, catatan dan dokumen dengan rincian surat permintaan sebagai berikut:

bahwa karena Pemohon Banding tidak memberikan seluruh data, catatan dan dokumen maka kemudian Terbanding membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen pada tanggal 5 November 2015 yang menyatakan “bahwa buku, catatan, dan dokumen yang diminta tidak dipenuhi peminjamannya oleh Wajib Pajak kepada tim Pemeriksa Pajak”;

bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (3) UU KUP dinyatakan bahwa:
Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

bahwa tindakan Pemohon Banding untuk tidak memberikan data dan dokumen pada saat proses pemeriksaan adalah tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku;

bahwa atas tindakan Pemohon Banding yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dengan tidak memberikan seluruh data dan dokumen yang diminta dalam proses pemeriksaan menyebabkan Terbanding tidak dapat menilai secara utuh kebenaran data-data Peredaran Usaha (terkait sengketa) Pemohon Banding yang dilaporkan dalam SPT Tahunannya;

bahwa akibat tidak diberikannya seluruh buku, catatan, dan dokumen oleh Pemohon Banding maka sesuai ketentuan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku maka Terbanding melakukan pengujian pembukuan Pemohon Banding dengan menggunakan metode pemeriksaan dengan menggunakan metode tidak langsung, yaitu dengan melakukan pengujian dengan cara pendekatan arus piutang;

bahwa berdasarkan pengujian arus piutang berdasarkan tata cara yang diatur dalam Lampiran II angka 7 huruf c PER-04/PJ/2012 maka Terbanding melakukan koreksi atas Peredaran Usaha dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Risalah Pembahasan dan Berita Acara Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan tertanggal 27 Januari 2016 diketahui bahwa Pemohon Banding tidak hadir dalam pembahasan akhir sehingga tanggapan Pemohon Banding sesuai dengan yang disampaikan dalam SPHP, yaitu tidak setuju atas koreksi Obyek PPN Masa Pajak September 2011;

Dalam Proses Keberatan
bahwa Terbanding dalam proses keberatan melakukan pengujian secara yuridis formal dan pengujian formal.

Uji Kebenaran Materi dalam Proses Sidang Banding

bahwa dalam proses Uji Bukti, Pemohon Banding menyampaikan bahwa secara garis besar kegiatan usaha Pemohon Banding terdiri dari:

bahwa dalam proses Uji Bukti, Pemohon Banding menyampaikan data berupa:

bahwa berdasarkan hasil Uji Bukti dapat disampaikan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Terbanding berpendapat untuk tetap mempertahankan koreksi Terbanding atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak September 2011 sebesar Rp541.779.480,00;

 

bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan alasan sebagai berikut:

bahwa koreksi-koreksi tersebut hanya berdasarkan data yang tidak valid dan asumsi Tim Pemeriksa saja, dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 17/PMK.03/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan:

Pasal 8
Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

bahwa untuk menentukan jumlah penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri per Masa Pajak, Terbanding mendasarkan dari hasil gabungan uji arus uang dan piutang untuk menghitung Peredaran Usaha PPh Badan yang kemudian diekualisasi menjadi DPP PPN / Masa Pajak;

bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima Penetapan Terbanding atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak September 2011 sebesar Rp541.779.480,00;

bahwa Pasal 11 UU PPN menyatakan:

bahwa Terbanding sendiri secara nyata melakukan koreksi hanya berdasarkan asumsi, karena koreksi atas Peredaran Usaha dalam PPh badan kemudian di ekualisasi menjadi DPP PPN, tanpa disertai bukti transaksi BKP/JKP apa yang terutang PPN;

bahwa di dalam Penjualan Agrobisnis Pemohon Banding tahun Pajak 2011, sebagian besar Penjualan Pemohon Banding merupakan barang-barang yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007;

bahwa atas Penjualan Pupuk Kandang Pemohon Banding merujuk Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 2692/P1.51/1995 tentang PPN ATAS PENGADAAN DAN PENYALURAN PAKET BENIH/BIBIT DAN SAPRODI yang dinyatakan tidak terutang PPN;

bahwa atas penjualan buku-buku yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan buku-buku penunjang dan kepustakaan yang dipergunakan oleh sekolah dan perguruan tinggi. Bahwa dari Judul buku yang dijual oleh Pemohon Banding dapat diketahui bahwa buku-buku tersebut merupakan buku yang bersifat mendidik dan bukan merupakan buku hiburan;

bahwa seharusnya Terbanding melihat substansi buku-buku yang dijual Pemohon Banding bahwa buku-buku tersebut merupakan buku pelajaran umum;

bahwa sehubungan dengan tambahan koreksi dari Terbanding saat proses keberatan yaitu dikarenakan peneliti menemukan bahwa retur penjualan tersebut tidak sesuai dengan PMK 65/PMK.03/2010, dimana Pemohon Banding tidak membuat nota retur dan tidak diketahui retur tersebut diperuntukkan untuk transaksi yang mana, dapat Pemohon Banding nyatakan bahwa kewajiban untuk membuat nota retur adalah di Pihak Pembeli selaku pihak yang mengembalikan barang. Bahwa apabila terdapat ketidaklengkapan informasi dari nota retur tersebut bukanlah kesalahan Pemohon Banding. Namun demikian informasi dalam nota retur tersebut sudah cukup untuk dapat mengidentifikasi transaksi pengembalian barang apa saja yang dilakukan oleh pihak pembeli;

bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-00050/KEB/WPJ.11/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN No. 00023/207/11/615/16 tanggal 05 Februari 2016 Masa Pajak September 2011;

bahwa kesimpulan Pemohon Banding, Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri adalah Rp0,00;

bahwa penghitungan menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding dalm persidangan menyampaikan bukti sebagai berikut.

bahwa Pemohon Banding dalam Berita Acara Hasil Uji Bukti menyatakan sebagai berikut.

bahwa berdasarkan data akuntansi Pemohon Banding, total penjualan (peredaran usaha) yang dilakukan oleh Pemohon Banding selama tahun pajak 2011 adalah sebesar Rp7.601.426.711,00;

bahwa penghitungan Dasar Pengenaan Pajak PPN yang dilakukan oleh Terbanding berasal dari dari koreksi peredaran usaha (yang didapat dari uji arus uang) PPh Badan 2011 sebesar Rp2.410.423.006, sehingga total penjualan menurut Terbanding adalah Rp10.011.849.717,00 yang kemudian pada saat proses keberatan koreksi Terbanding berkurang (kabul sebagian) menjadi sebesar Rp1.008.215.181,00 yang mana dari hasil koreksi sebesar Rp1.008.215.181,00 di equalisasikan sebagai tambahan DPP PPN Tahun Pajak 2011;

bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN yang dilakukan oleh Terbanding yang didapat dari equalisasi koreksi PPh Badan 2011 menurut Pemohon Banding adalah koreksi yang tidak benar terbukti tidak bisa membuktikan terjadi penyerahan atas barang apa dan pada saat kapan terjadinya; 

bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menyatakan:

Pasal 4

Pasal 11

bahwa Terbanding sendiri secara nyata melakukan koreksi atas DPP PPN hanya berdasarkan asumsi, karena koreksi atas Penjualan dalam PPh Badan senilai Rp1.008.215.181,00, tanpa disertai bukti atas penyerahan Barang Kena Pajak apa saja, kepada siapa dan kapan terjadinya transaksi yang terutang PPN;

bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Equalisasi yang digunakan sebagai dasar Terbanding bukanlah sebagai alat bukti di persidangan;

bahwa Pemohon Banding telah memberikan rincian Peredaran Usaha yang terdiri dari barang-barang apa saja yang di jual selama Tahun Pajak 2011 senilai Rp7.601.426.711,00, yaitu terdiri dari penjualan buku sebesar Rp3.092.233.175,00 dan penjualan agribisnis sebesar Rp4.509.193.536,00;

bahwa untuk penyerahan/penjualan yang dilakukan oleh Pemohon Banding di Masa Pajak September 2011 dapat Pemohon Banding uraikan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon Banding tidak setuju seluruh koreksi Terbanding atas DPP PPN Masa Pajak September 2011 yang harus dipungut sendiri sebesar Rp541.779.480,00;

 

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan keterangan para pihak dalam persidangan, diketahui bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak untuk masa Pajak September 2011 sebesar Rp541.779.480,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa menurut Terbanding Koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar, Rp541.779.480,00 dapat dirinci sebagai berikut:

bahwa menurut Terbanding koreksi DPP PPN tersebut dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding, penjualan Pemohon Banding merupakan Penjualan Agrobisnis yang sebagian besar berupa barang-barang yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007;

bahwa menurut Pemohon Banding atas Penjualan Pupuk Kandang yang merujuk kepada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 2692/PJ.51/1995 tentang PPN atas pengadaan dan penyaluran paket benih/ bibit dan saprodi yang dinyatakan tidak terutang PPN;

bahwa menurut Pemohon Banding atas penjualan buku-buku yang dilakukan merupakan buku-buku penunjang dan kepustakaan yang dipergunakan oleh sekolah dan perguruan tinggi. Bahwa dari Judul buku yang dijual oleh Pemohon Banding dapat diketahui bahwa buku-buku tersebut merupakan buku yang bersifat mendidik dan bukan merupakan buku hiburan dan Pemohon juga mendapatkan Surat Keterangan Nomor 452.2/1029/436.5.6.4.306/2014 tanggal 31 Oktober 2014 dan Pemerintah Kota Surabaya, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Surabaya yang menyatakan bahwa judul buku-buku terlampir merupakan muatan lokal untuk Program Keahlian Tata Boga dan Akomodasi Perhotelan yang diajarkan di SMK Negeri 6 Surabaya;

bahwa sehubungan dengan tambahan koreksi dari Terbanding saat proses keberatan yaitu dikarenakan Terbanding menemukan bahwa retur penjualan tersebut tidak sesuai dengan PMK 65/PMK.03/2010, dimana Pemohon Banding tidak membuat nota retur dan tidak diketahui retur tersebut diperuntukkan untuk transaksi yang mana, dapat Pemohon Banding nyatakan bahwa kewajiban untuk membuat nota retur adalah di Pihak Pembeli selaku pihak yang mengembalikan barang, sehingga apabila terdapat ketidak Iengkapan informasi dari nota retur tersebut bukanlah kesalahan Pemohon Banding. Namun demikian informasi dalam nota retur tersebut sudah cukup untuk dapat mengidentifikasi transaksi pengembalian barang apa saja yang dilakukan oleh pihak pembeli;

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan diketahui bahwa nilai sengketa koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2011 sebesar Rp541.779.480,00 dapat dibagi dalam 2 kelompok yaitu:

Ad.1. Penyerahan Buku

bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 353/KMK.03/2001 tentang Pembebasan Pengenaan PPN mengatur antara lain:

Pasal 1 Ayat (1),
Buku-buku pelajaran umum adalah buku-buku pelajaran pokok, penunjang dan kepustakaan yang dipergunakan oleh Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Luar Biasa, Perguruan Tinggi / Universitas, termasuk Sekolah Kejuruan, Lembaga Pendidikan Masyarakat di jalur Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Keagamaan mulai Tingkat Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi yang mendukung kurikulum Sekolah yang bersangkutan;

Pasal 1 ayat (3):
“Buku-buku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikategorikan sebagai buku-buku pelajaran umum apabila buku-buku tersebut telah disahkan sebagai buku pelajaran umum oleh Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk”

bahwa selanjutnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 233/PJ/2013 tentang Tatacara Penatausahaan Pembebasan Pengenaan PPN dalam I Romawi II angka 4 menyebutkan: lampiran lampiran

Buku-buku yang masih memerlukan pengesahan sebagai buku pelajaran umum atau buku pelajaran agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/KMK.03/2001 tentang Batasan Buku-buku Pelajaran Umum, Kitab Suci Dan Buku-buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor Dan Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan a quo menurut Majelis, untuk mendapatkan pembebasan PPN atas penyerahan buku-buku, maka buku-buku tersebut dikategorikan sebagai buku-buku pelajaran umum apabila buku-buku tersebut telah disahkan sebagai buku pelajaran umum oleh Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk dan untuk mendapatkan Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Direkturat Jenderal Pajak;

bahwa selama dalam persidangan Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pendukung berupa surat pengesahan dari pejabat yang berwenang bahwa buku-buku yang dijual Pemohon Banding merupakan buku-buku pelajaran umum, sehingga buku-buku yang diserahkan oleh Pemohon Banding tersebut belum disahkan sebagai buku pelajaran umum oleh Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional, sehingga belum dapat dikategorikan buku-buku pelajaran umum;

bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui bahwa Pemohon Banding baru mengajukan pengesahan ke Kementerian Pendidikan Nasonal dan telah mendapatkan pengesahannya melalui surat nomor: 19594/H3/LL/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Nomor: 5232/H3/LL/2015 tanggal 14 Juli 2015, setelah selesainya proses pemeriksaan oleh Terbanding;

bahwa menurut Majelis, surat pengesahan Kementerian Pendidikan Nasonal Nomor: 19594/H3/LL/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Nomor: 5232/H3/LL/2015 tanggal 14 Juli 2015 tidak dapat diberlakukan pada penyerahan buku-buku yang telah dilakukan pemeriksaannya oleh Terbanding untuk masa pajak Februari sampai dengan Desember 2011;

bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 353/KMK.03/2001 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 233/PJ/2013, sehingga atas penyerahan buku-buku yang dilakukan oleh Pemohon Banding tersebut seluruhnya terutang PPN dan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPN masa September 2011 atas penyerahan buku-buku sebesar Rp163.271.950,00 tetap dipertahankan;

Ad. 2. Penyerahan Agribisnis

bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dan dokumen serta bukti-bukti yang diserahkan antara lain berupa rekapitulasi penjualan agribisnis, diketahui bahwa penyerahan atau penjualan agribisnis terdiri dari penyerahan tanaman perkebunan, penyerahan binih tanaman, penyerahan pupuk kandang dan kompos, penyerahan alat-alat dan obat-obat tanaman pertanian;

bahwa lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 Romawi I, menyatakan:

Romawi I. Perkebunan
24. Tanaman Perkebunan dan sejenisnya (distek, dicangkok, diokulasi dan sejenisnya) berupa stek, cangkokan, okulasi, dan bahan tanaman lainnya mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan;

Romawi II. Hortikultura
C. Tanaman Hias
1. Tanaman hias, jenis barang media mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan;

Romawi III. Tanaman Pangan
1. Padi, jenis barang kompos mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan;

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (2) menyatakan:
Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa :

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 2692/PJ.51/1995 tentang PPN atas Pengadaan dan Penyaluran Paket Benih/Bibit dan Saprodi, menyatakan:
Atas penyerahan benih sayur-sayuran, bibit buah-buahan, hasil peternakan termasuk pupuk kandang, dan hasil perikanan tidak terutang PPN;

bahwa menurut Majelis ketentuan-ketentuan a quo mengatur bahwa atas penyerahan tananam perkebunan dan sejenisnya, tanaman hias, tanaman pangan, bibit tanaman, jenis barang kompos pupuk kandang, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Majelis dapat meyakini bahwa penyerahan agribisnis yang dilakukan Pemohon Banding sebagian merupakan penyerahan tanaman perkebunan, penyerahan binih tanaman, penyerahan pupuk kandang dan kompos yang dibebaskan dari pengenaan PPN, namun sebagian lagi berupa penyerahan alat-alat, obat-obat tanaman pertanian dan pupuk sebesar Rp20.178.176,00 yang terutang PPN;

bahwa selanjutnya Majelis berpendapat bahwa terkait dengan penyerahan agribisnis, dalil Terbanding tidak seluruhnya benar, sehingga koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak September 2011 atas penyerahan produk agribisnis dipertahankan sebesar Rp20.178.176,00;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ringkasan pendapat Majelis terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN adalah sebagai berikut:

bahwa menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

bahwa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak:

Pasal 69 ayat (1e): “bahwa alat bukti dapat berupa pengetahuan hakim”, yang di Pasal 75 disebutkan “adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya”;

Pasal 78: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Penjelasan Pasal 78 : "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

bahwa berdasarkan bukti-bukti, dan penjelasan para pihak dalam persidangan serta ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding tidak seluruhnya dapat dipertahankan, dan untuk itu Mengabulkan Sebagian permohonan banding Pemohon Banding;

 

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding :

 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

 

Mengabulkan Sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00050/KEB/WPJ.11/2017 tanggal 12 April 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2011 Nomor 00023/207/11/615/16 tanggal 05 Februari 2016, atas nama Pemohon Banding, dengan perhitungan sebagai berikut.

Demikian diputus di Surabaya berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018 oleh Hakim Majelis IIIA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis IIIA Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 dengan dihadiri oleh para Hakim anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding;