Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 sebesar Rp4.847.087.238,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding

Proses Pemeriksaan

bahwa Pemohon Banding didirikan di Sidoarjo dengan Akta Notaris Tantien Bintarti SH Nomor 36 Tanggal 19 Maret 2005, terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo tanggal 14 Agustus 2009 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 15 September 2009 yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi Bangunan Elektrikal dengan KLU : 42213;

bahwa Pemohon Banding bergerak dibidang jasa Konstruksi Elektrikal Bangunan, dan tidak pernah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 (2) selama tahun pajak 2013. Dalam melakukan koreksi, pemeriksaan menggunakan beberapa pengujian sebagai berikut :

Proses Keberatan

bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan atas jumlah pajak yang terutang menurut SKPKB Ps.4 (2) nomor 00014/240/13/609/15 tanggal 19 Agustus 2015 Masa/Tahun Pajak Januari s.d. Desember 2013 sebesar Rp107.368.355,00 dengan alasan :

bahwa koreksi penghasilan oleh Pemeriksa atas Pendapatan Proyek sebesar Rp3.090.649.720,00 didasarkan pada adanya arus uang masuk berdasarkan pengujian langsung rekening koran dan buku kas dan adanya biaya sewa kantor yang dibayarkan Wajib Pajak sebesar Rp3.200.000,00;

bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan dengan Pemeriksa nomor BA-394/WPJ.11/2016 tanggal 23 agustus 2016 diperoleh informasi sebagai berikut :

bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakn dengan Wajib Pajak nomor BA-398/WPJ.11/BD .06/2016 tanggal 29 Agustus 2016 diperoleh informasi sebagai berikut :

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh) :

Pasal 4 ayat (1) huruf a

Yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan bekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersanngkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk :

Pasal 4 ayat (2) huruf d Penghasilan dibawah ini dapat dikenakan pajak bersifat final :

bahwa dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) dijelaskan juga bahwa karena Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak.

bahwa berpedoman pada ketentuan peraturan perpajakan di atas dan berdasarkan penelitian data-data yang ada maka Terbanding berpendapat bahwa koreksi obyek PPh oleh Pemeriksa karena terdapatnya aliran uang masuk penjualan melalui buku kas dan rekening koran an. Pemohon Banding dan Biaya sewa sesuai UU PPh Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan obyek pajak penghasilan pasal 4 ayat (2).

bahwa pendapatan yang berasal dari pinjaman pihak ketiga atau hutang modal dan pinjam bendera untuk kegiatan pada CV. Im serta CV Pd, Terbanding tidak dapat meyakinkan kebenaran bukti yang disampaikan karena saat pemeriksaan Pemohon Banding tidak memberikan kepada pihak pemeriksa. Dalam surat permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen nomor S85/WPJ.11/KP.07/2015 tanggal 06 Maret 2015 pemeriksa telah meminta dokumen yang berupa :

bahwa bukti peminjaman buku, catatan dann dokumen tertanggal 11 April 2015, Pemohon Banding tidak meminjamkan dokumen yang berupa : Perjanjian Pinjaman pihak ketiga atau hutang modal serta perjanjian kegiatan usaha karena adanya pinjam bendera.

bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UU KUP) antara lain mengatur :

Pasal 16A ayat (4)

Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, Data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

bahwa dari hasil penelitian terhadap mutasi rekening koran Bank BNI, Jatim dan buku kas diketahui bahwa alliran uang masuk melalui an Pemohon Banding yang dijadikan koreksi oleh pemeriksa dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak / Peredaran Usaha yang diperhitungkan dua kali, dan Pemohon Banding dapat menyampaikan sanggahan maupun bukti-bukti yang mendukung telah dilakukan koreksi oleh pihak terbanding.

bahwa sehingga penerimaan melalui rekening koran bank dan buku kas diperoleh data berupa penerimaan yang berasal dari pendapatan proyek sesuai dengan keterangan pada rekening koran bank dan pada buku kas. Serta uang masuk yang tidak diketahui asal usulnya yaitu berupa setor tunai adalah sebagai berikut :

Obyek PPh Pasal 4 ayat (2) menurut Terbanding adalah sebagai berikut :

bahwa berdasarkan uraian di atas maka jumlah yang masih harus dibayar untuk PPh Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut :

bahwa dari penjelasan di atas maka perhitungan dan koreksi yang dilakukan Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

bahwa pada saat uji bukti diketahui Koreksi Positif DPP PPh Pasal 4 ayat (2) Final sebesar Rp4.847.087.238,00 terdiri dari:

bahwa Pemohon Banding adalah Perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor listrik yang seluruh pendapatannya berasal dari PT Pln, atas Pendapatan tersebut diperoleh berdasarkan kontrak kerjasama bidang konstruksi;

bahwa Pendapatan Pemohon Banding telah dikenakan PPH final yang dipotong oleh PT Perusahaan Litrik Negara yang bertindak sebagai Pemungut PPh final.

bahwa dalam menetapkan Pajak Penghasilan Final, Pemeriksa didasarkan pada transaksi Uang Masuk yang ada di Rekening Koran dan buku kas.

bahwa Uang Masuk dari rekening Koran terdiri dari :

bahwa uang masuk yang ada di buku kas adalah sama (pencatatan ulang) atas pendapatan yang ada direkening Koran dan semua Pembayaran proyek konstruksi dari PT Pln tidak pernah dilakukan dengan secara tunai (melalui kas) tetapi dengan menggunakan mekanisme transfer ke rekening sesuai dengan rekening yang tercantum dalam Kontrak kerja dengan PT Pln;

bahwa dalam mendukung kemajuan Pemohon Banding juga bekerjasama dengan Pihak ketiga dalam pengerjaan proyek dengan mengerjakan proyek tersebut secara kerjasama operasi, dimana Pemohon Banding yang mengerjakan dan Pihak ketiga sebagai pemenang tender, atas Penghasilan tersebut akan dibagi berdasarkan laba yang diperoleh, sesuai dengan persentase yang diperjanjikan;

bahwa pada saat uji bukti Pemohon Banding menyatakan sebagai berikut:

Koreksi Positif DPP PPh Pasal 4 ayat (2) Final sebesar Rp4.847.087.238,00 yang terdiri dari:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan keterangan para pihak dalam persidangan, diketahui bahwa yang menjadi sengketa dalam banding adalah koreksi Objek PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp4.847.087.238,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding

bahwa menurut Terbanding koreksi objek PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp4.847.087.238,00 terdiri dari:

bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ringkasan pendapat Majelis terhadap koreksi Terbanding adalah sebagai berikut:

bahwa menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

bahwa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak:

Pasal 69 ayat (1e): “bahwa alat bukti dapat berupa pengetahuan hakim”, yang di Pasal 75 disebutkan “adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya”;

Pasal 74: “Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.”;

Pasal 78: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Penjelasan Pasal 78 : "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

bahwa berdasarkan bukti-bukti, penjelasan para pihak dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Majelis meyakini bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Banding tidak seluruhnya benar, oleh karena itu Majelis untuk Mengabulkan Sebagian permohonan banding Pemohon Banding;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa Iainnya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00207/KEB/WPJ.11/2016 tanggal 02 November 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013 Nomor 00013/240/13/609/15 tanggal 19 Agustus 2015, atas nama : Pemohon Banding, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Demikian diputus di Surabaya berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada Hari Kamis tanggal 18 April 2018 oleh Hakim Majelis IIIA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis IIIA Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 dengan dihadiri oleh para Hakim anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding;

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.