Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan tarif atas barang impor Corn Starch Baik dan Baru, negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 440518 tanggal 29 September 2017, Klasifikasi Pos tarif Pos 1 PIB dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (ACFTA), dan oleh Terbanding Klasifikasi Pos tarif Pos 1 PIB dengan pembebanan tarif bea masuk 10% (MFN), sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan denda sebesar Rp12.259.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan permohonan keberatan nomor 044/PMU/2017 tanggal 02 November 2017, telah dilakukan penelitian terhadap berkas keberatan dan data pendukung Iainnya, sebagai berikut:

bahwa pokok masalah keberatan adalah penetapan tambah bayar berdasarkan pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan Tarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) oleh Pejabat Bea dan Cukai sesuai SPTNP Nomor SPTNP- 024452/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang mewajibkan perusahaan membayar kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sejumlah Rp.12.259.000,00 (Dua belas juts dua ratus lima sembilan ribu rupiah);

bahwa Pejabat Bea dan Cukai mengenakan tarif Bea Masuk yang berlaku umum (MFN) atas importasi yang dilakukan oleh PT. PMU karena diketahui Form E yang dilampirkan tidak memenuhi ketentuan kriteria pengiriman Iangsung (direct consignment) serta tidak memenuhi ketentuan kriteria asal barang berdasarkan Operational Certification Procedures ASEAN-China FTA, sehingga tarif preferensi berdasarkan skema ACFTA tidak dapat diberikan dan ditetapkan berdasarkan tarif MFN;

bahwa Penelitian terhadap dokumen pendukung yang ada serta uraian permasalahan:

bahwa sehubungan dengan keterangan terkait direct consignment tersebut, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, karena importasi yang dipermasalahkan tidak memenuhi ketentuan mengenai direct consignment, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif BM dalam rangka Skema ACFTA, sehingga diberlakukan tarif yang berlaku umum;

bahwa jenis barang yang Pemohon Banding impor adalah bahan baku farmasi dengan nama produk Corn Starch sebanyak 26.000 kg ( 1Conteiner 40 feet);

bahwa kemudian Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Yanjung Priok menerbitkan SPTNP No. SPTNP-024452 dengan rincian kesalahan adalah penetapan tariff refensi / Form E;

bahwa surat keberatan disampaikan dengan data pendukung terlampir, dengan keteranganketerangan / alasan yang disampaikan secara jelas;

bahwa kemudian Bea Cukai menetapkan menolak keberatan sesuai KEP-9948 dengan alasan bahwa Form E tidak dapat digunakan sebagai tariff referensi shipment transit Busan (Transhipment);

bahwa jenis barang yang Pemohon Banding impor adalah bahan baku farmasi;

bahwa shipment ini menggunakan tariff referensi Form E,bea masuk BBS 100% (=0%);

bahwa Form E yang Pemohon Banding lampirkan adalah benar I sesuai / asli dari/ diterbitkan oleh Otoritas China;

bahwa pada lembar "Pemberitahuan Impor Barang" telah Pemohon Banding cantumkan/ informasikan Form E tersebut sesuai dengan prosedurnya;

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Form E yang ditolak sehingga tariff referensi dibatalkan;

bahwa Pemohon keberatan dan banding atas SPTNP / Keputusannya yang membatalkan skema tariff preferensi dalam rangka AC-FTA untuk barang yang diimpor yang disebabkan karena preferensi tarif AC-FTA dibatalkan dengan alasan Form E tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Revised Operational Certification Prosedure (OCP) AC-FTA Rule 7 dan Overleaf Notes Nomor 5 mengenai nama manufaktur yang tidak tercantum;

bahwa Pemohon keberatan dan banding atas SPTNP / Keputusannya yang membatalkan skema tariff preferensi dalam rangka AC-FTA untuk barang yang diimpor yang disebabkan karena preferensi tarif AC-FTA dibatalkan dengan alasan Form E tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Revised Operational Certification Prosedure (OCP) AC-FTA Rule 8 Direct Consignment;

bahwa berdasarkan penelitian , yang menjadi permasalahan adalah pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan tariff bea masuk barang impor dalam rangka skema Asean-China Free Trade Area (AC-FTA),sedangkan klasifikasi pos tariff ditetapkan sesuai pemberitahuan;

bahwa berdasarkan penelitian shipment terlihat di tracking shipment kedapatan transit di Busan –Korea;

bahwa shipment tersebut transit di Busan dalam rangka untuk keperluan transportasi (keperluan logistic dan tidak melakukan proses pengolahan dan jual beli di Negara transitment tersebut) hal ini terlihat dari jumlah barang yg tidak berubah di consignee nya;

bahwa berdasarkan ACFTA , Article 5 Rule 8: Direct Consigment , sebagai berikut:

The following shall be considered as consigned directly from the exporting Party to the importing Party:

bahwa berdasarkan ketentuan di Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Asean-China Free Trade Area (AC-FTA) termasuk salah satu dan penetapan tariff bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan pemerintah beberapa negara lain;

bahwa demikian pula pemberlakuan Asean-China Free Trade Area (AC-FTA), berlaku antar Negara, yaitu perdagangan pada tingkat Negara, bukan pada tingkat di bawahnya;

bahwa untuk pemberlakuan tarif AC-FTA, terdapat ketentuan dalam Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean-China Free Trade Area (AC-FTA) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Area on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republik of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa—bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China);

bahwa perubahan dari persetujuant ersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend theAgreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Econoweenic Co-operation Between The Assosiation of Southeast Asian Nations And The People's Republik of China ( Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara danRepublik Rakyat China) yang berlaku secara efektif pada tanggal 3 Oktober 2011 sesuai dengan surat Kmenterian Luar Negeri Nomor D/03924/10/2011/60;

bahwa ROO/OCP ACFTA merupakan perjanjian/ persetujuan negara-negara anggota asosiasi bangsa bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Cina. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian antar Negara Negara dalam rangka kerjasama ekonomi secara menyeluruh yang antara lain mengatur tentang barang ekspor dari China yang diimpor oleh negara-negara ASEAN atau sebaliknya, dan dan perjanjian tersebut disepakati bahwa dokumen resmi yang dipergunakan untuk memperoleh tariff preferensi adalah SKA (FormE) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut , Negara-negara ASEAN dan China wajib mematuhi segala ketentuan dan persyaratan dalam menerbitkan/ mengeluarkan SKA (Form E) yang diatur dalam ROO/ OCP ACFTA , sehingga apabila SKA (Form E) telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang di Negara pengekspor, maka SKA (Form E) tersebut sah;

bahwa ketentuan yang mengatur tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) adalah Peraturan Mentefi Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012;

bahwa berdasarkan PMK Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) Pemohon Keberatan berpendapat telah memenuhi ketentuan PMK Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 karena:

bahwa ketentuan yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Terkait Dengan Perubahan Operational Certification Procedure Dalam Rangka Skema Asean-China Free Trade Area Adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor SE-12/BC/2011;

bahwa ketentuan mengenai penelitian SKA tetap berpedoman pada SE-05/BC/2010 dan SE-16/BC/2010 sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cuka ini;

bahwa ketentuan yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Rangka Skema Free Trade Agreement Adaiah Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010. Dasar dokumen Penelitian dan Keputusan Pejabat Peneliti berupa Penelitian P113 dan Penelitian SKA yaitu tidak diragukan keabsahannya;

bahwa indikasi keabsahan SKA diragukan antara lain adalah:

bahwa kriteria ketentuan asal barang diragukan, hanya dalam Bea dan Cukai memiliki bukti nyata misalnya informasi tertulis yang telah diyakini kebenarannya antara lain dari

bahwa perbedaan kecil (minor discrepancies) antara SKA dengan PM dan/ atau dokumen pelengkap pabean perbedaan tersebut tidak menyebabkan SKA dianggap tidak sah. Perbedaan Kecil tersebut antara lain kesalahan tulis pada SKA mengenai uraian barang, nama dan/ atau alamat eksportir , nama sarana pengangkut , clan/ atau perbedaan lain yang dapat dengan mudah diketahui kebenarannya melalui dokumen pelengkap pabean (invoice, BL/AWB, packing Iist, asuransi dan Certidicate of Analysis):

bahwa berdasarkan Revised Operational Certification ProseduresFor The Rules Of Origin Of TheAsean-China Free Trade Area, disebutkandalam Rule 18:
Rule 18

bahwa kemudian dokumen asli telah Pemohon Banding serahkan ke Petugas penerimaan dokumen secara lengkap.dan tidak diragukan akan adanya pemalsuan dokumen tersebut;

bahwa penjelasan yang dimaksud pada rule 7 adalah Otoritas penerbit harus, untuk yang terbaik dan kompetensi dan kemampuan mereka, melakukan pemeriksaan yang tepat dari masing-masing aplikasi untuk Surat KeteranganAsal (Form E) untuk memastikan bahwa: Aplikasi dan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah dilengkapi sesuai dengan persyaratan sebagaimana didefinisikan dalam catatan di halaman sebelah dari surat Keterangan Mal (Form E) dan ditanda tangani oleh penanda tangan yang berwenang, dan Form E yang Pemohon Banding lampirkan telah memenuhi formalitas;

bahwa berdasarkan appendix 1 revisi OCP-CAFTA ,pasal 17 disebutkan: apabila asal suatu produk tidak diragukan, penemuan perbedaan antara pernyataan-pemyataan yang dibuat dalam surat SKA tersebut dan untuk keperluan formalitas-formalitas importasi produk-produk dimaksud wajib tidak membatalkan SKA tersebut

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk oleh Terbanding sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-9948/KPU.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 atas barang impor Corn Starch dengan PIB Nomor: 440518 tanggal 29 September 2017 dengan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) dan tidak mendapat tarif preferensi dalam rangka skema AC-FTA dikarenakan berdasarkan cargo tracking bahwa container dimuat di Dalian dengan kapal Port Klang Voyager Voy No. 0013S, transit di Busan, Korea, tidak memenuhi ketentuan Rule 8(c) ROO and Rule 21 Attachement A Revised OCP For The Rule of Origin of The ASEAN-China Free Area;

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :
Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Huruf a
Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tarif for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA).

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), antara lain disebutkan:
Pasal 1

Pasal 2

bahwa untuk pemberlakuan tarif AC-FTA, terdapat ketentuan dalam Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean – China Free Trade Area (AC-FTA) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Area on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China);

bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People’s Republic of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang berlaku secara efektif pada tanggal 3 Oktober 2011 sesuai dengan surat Kementerian Luar Negeri Nomor D/03154/10/2011/60;

bahwa berdasarkan Rule 7 Attachment A Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area dinyatakan:
"The issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form E) to ensure that:

bahwa berdasarkan Rule 8 Rule Of Origin For The Asean-China Free Trade Area, disebutkan:
Direct Consigment
The following shall be considered as consigned directly from the exporting Party to the importing Party:

bahwa berdasarkan Rule 21 Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area, disebutkan:
For the purpose of implementing Rule 8(c) of the Rules of Origin for the ACFTA. where transportation is effected through the, territory of one or more non-ACFTA Parties, the following shall be submitted to the Customs Authority of the importing Party:

bahwa berdasarkan Rule 18 huruf (a) Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area menyatakan: “The Customs Authority of the importing Party may request a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain parts thereof”;

bahwa berdasarkan Rule 8 huruf (f) Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area menyatakan: “In cases where a Certificate of Origin (Form E) is not accepted, as stated in paragraph (e), the Customs Authority of the importing Party shall consider the clarifications made by the Issuing Authorities and assess whether or not the Certificate of Origin (Form E) can be accepted for the granting of the preferential treatment. The clarification shall be detailed and exhaustive in addressing the grounds for denial of preferential treatment raised by the importing Party”;

bahwa atas keraguan terhadap Form E Nomor E171301000091209 tanggal 12 September 2017 Terbanding telah melakukan konfirmasi (confirmation on certificate of origin) kepada issuing authority Hebei Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of People’s Republic of China, dengan surat nomor: S-1635/KPU.01/2018 tanggal 04 Juni 2018, dengan alasan Indirect Consignment; Based on cargo tracking, cargo transit in Korea (Non member of ACFTA), not representing Through B/L and other relevant supporting document issued by Authority, namun sampai sidang dinyatakan selesai, Terbanding tidak menyerahkan jawaban konfirmasi dari issuing authority Hebei Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of People’s Republic of China;

bahwa berdasarkan pemeriksan Majelis atas PIB Nomor 440518 tanggal 29 September 2017 tercantum Commercial Invoice Nomor LH171325 tanggal 06 September 2017 dan Bill of Lading Nomor: SNKO026170800744 tanggal 12 September 2017, dan pada kolom 19 tercantum Certificate of Origin (CO) Form E nomor E171301000091209 tanggal 12 September 2017;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor: SNKO026170800744 tanggal 12 September 2017 yang diterbitkan oleh Sinokor Merchant Marine Co.,Ltd., 1x40’ HC Container nomor SKHU8409940 dengan Seal no. C242533, diangkut dengan kapal Port Klang Voyager Voy No. 0013S, Port of Loading: Dalian, China dan Port of Discharge: Jakarta, Indonesia;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas BC 1.1 Inward Manifest Nomor: 004166 tanggal 26 September 2017, nama Sarana Pengangkut: Port Klang Voyager Voy No. 0013S, Pelabuhan Asal: Dalian, Pelabuhan Bongkar:Tanjung Priok, pada pos 0005 tercantum Bill of Lading Nomor: SNKO026170800744 tanggal 12 September 2017, Mother Vessel: Port Klang Voyager Voy No. 0013S, Container nomor SKHU8409940 40’ HC dengan Seal no. C242533;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Confirmation Statement yang diterbitkan oleh Sinokor Merchant Marine Co.,Ltd. atas B/L Nomor SNKO026170800744, Vessel/Voy No.: Port Klang Voyager Voy No. 0013S, Container No. SKHU8409940, Seal no. C242533, menyatakan:

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa 1x40’ HC Container No. SKHU8409940, Seal No. C242533 diangkut dari Dalian tujuan Jakarta dengan kapal Port Klang Voyager Voy No. 0013S, transit di Busan, Korea tanpa pembongkaran container dan tanpa pindah kapal, Majelis berpendapat bahwa dalam pengangkutan transit atau pengangkutan dengan mekanisme “diangkut terus” adalah termasuk dalam kategori “direct consignment”, sehingga tidak diterbitkan Non-Manipulation Certificate dan Through B/L (Through B/L diterbitkan hanya dalam hal terjadi transshipment), dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Form E tersebut diterbitkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Rule 8(c) ROO and Rule 21 Attachement A Revised OCP For The Rule of Origin of The ASEAN-China Free Area, sehingga mendapat preferensi tarif bea masuk AC-FTA;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form E) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampaikannya PIB diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk AC-FTA;

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), untuk pos tarif 1108.12.00 dikenakan tarif bea masuk 0%;

bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa barang impor Corn Starch yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 440518 tanggal 29 September 2017, pos tarif 1108.12.00 mendapat preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-9948/KPU.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 dikabulkan seluruhnya, sehingga atas impor tersebut dikenakan pembebanan tarif bea masuk 0% (AC-FTA);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-9948/KPU.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-024452/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 27 Oktober 2017, atas nama: Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor Corn Starch, negara asal China, dengan PIB Nomor: 440518 tanggal 29 September 2017, pos tarif 1108.12.00 dengan tarif bea masuk 0% (AC-FTA), sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018 berdasarkan musyawarah Hakim Majelis XIXA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 19 November 2018, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding.

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.