PUTUSAN
Nomor 198/Pid.B/2021/PN SDA

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa AS Alias R ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa rokok tersebut bukan miliknya, yakni milik saudara B dan untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa AS alias R pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat Jalan AAA Nomor X, Desa BBB RT. 0X RW. 0X Kecamatan CCC Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai : a.pengusaha pabrik, b. pengusaha tempat penyimpanan, c. importir barang kena cukai, d. penyalur, e. pengusaha tempat penjualan eceran) menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 50 Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AS alias R pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat Jalan AAA Nomor X, Desa BBB RT. 0X RW. 0X Kecamatan CCC Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 huruf b Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:


Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “orang” sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai adalah orang pribadi atau badan hukum selaku Subyek Hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan pada dirinya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya.

Menimbang bahwa, menurut ilmu hukum pidana disebutkan bahwa kemampuan bertanggungjawab dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum/undang-undang, sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (stilzwijgwn element van elk delict) sehingga unsur tersebut baru dibuktikan jika ada keraguan tentang pertanggungjawaban (toerckenings vant baarheid) dari seseorang yang melakukan delik.

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah AS alias R berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa subyek hukum yang bernama AS alias R Selaku terdakwa dalam perkara ini dengan identitas yang telah diakui dan dibenarkan sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, juga selama persidangan diketahui dengan lancar dapat menanggapi keterangan para saksi serta dapat memberi jawaban atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum sehingga dapat disimpulkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya dipandang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;


Menimbang bahwa, dalam unsur tersebut terdapat beberapa perbuatan sebagai alternatif yang didakwakan Jaksa Panuntut Umum kepada Terdakwa, yakni: menjalankan kegiatan pabrik atau tempat penyimpanan atau mengimpor barang kena cukai. Salah satu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan dilakukan dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, maka telah cukup terpenuhinya unsur ini.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-undang nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, barang kena cukai (BKC) terdiri dari:

Menimbang bahwa, pengertian pabrik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian darinya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan atau mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud menjalankan kegiatan pabrik adalah menjalankan kegiatan untuk menghasilkan barang kena cukai dan atau mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada bulan Januari 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. AAA no. 0X, RT 0X RW 0X, Desa BBB Kecamatan CCC, Sidoarjo, Terdakwa telah menjalankan usaha pengepakan rokok.

Bahwa dalam menjalankan usahanya tersebut Terdakwa mendapatkan bahan baku dari saudara B berupa: rokok batangan, etiket rokok, lidah rokok, grenjeng, plastik opp, mesin elemen/ alat pemanas dan pita cukai. Dalam menjalankan usahanya tersebut Terdakwa dibantu oleh 6 (enam) orang karyawan, diantaranya saksi MF dan saksi TI

Menimbang bahwa, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 pada saat dilakukan penindakan telah disita barang hasil kegiatan usaha Terdakwa bersama enam orang karyawannya berupa: rokok merek ROLLING sebanyak 6 karton dan 43 slop yang tidak dilekati pita cukai, rokok merek C@FFE STIK sebanyak 24 karton dan 8 slop yang dilekati pita cukai palsu dan rokok batangan sebanyak 17 karton @ 30 kg.

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa melakukan pengepakan terhadap rokok adalah perbuatan menjalankan kegiatan produksi sebagaimana dimaksud dalam unsur ini. Pengepakan dengan tanpa melekatkan pita cukai atau melekatkan pita cukai palsu adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai sebagaimana ditentukan, dengan demikian unsur ini terpenuhi;


Menimbang bahwa, ketentuan pasal 14 Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai menentukan, Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai: a. pengusaha pabrik, b. pengusaha tempat penyimpanan, c. importir barang kena cukai, d. penyalur, e. pengusaha tempat penjualan eceran, yang pelunasan cukainya dengan peletakan pita cukai, wajib memiliki izin dari Menteri dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terukap di persidangan usaha pengepakan rokok yang Terdakwa jalankan merupakan kegiatan sampingan disamping usaha pokoknya membuka warung angkringan. Di persidangan terungkap bahwa Terdakwa AS alias R tidak terdaftar sebagai pemilik NPPBKC pada database KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, artinya usaha pengepakan rokok tersebut tidak memiliki izin dari menteri sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 14 Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, dengan demikian unsur inipun terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 50 Undang- undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, bak berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya itu;

Menimbang bahwa, dipersidangan bahwa nilai cukai yang tidak terbayarkan sebagai akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 570.280.620,00 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah) oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 50 Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, disamping harus dipidana penjara, Terdakwa akan dijatuhi pidana denda minimal 2 (dua) kali lipat dari nilai cukai yang harus dibayarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 karton dan 43 slop BKC HT jenis SKM merek ROLLING yang dilekati pita cukai diduga palsu; 24 karton dan 8 slop BKC HT jenis SKM merek C@FFE STIK yang tidak dilekati pita cukai 17 karton @ 30 kg BKC HT jenis SKM batangan; 7 (tujuh) buah Alat pemanas untuk mengemas rokok; 5 (lima) buah lem; 4 (empat) karton yang berisi etiket, lidah dan grenjeng; 1 (satu) karung yang berisi plastik opp dan kertas pembungkus; 1 (satu) unit laptop DDD Satellite C55t–C5224 Serial Nomor : PSCPCU – 006005 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 50 Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh kami, ISA, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , IE, S.H., M.Hum., TS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh ANS, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;