PUTUSAN
Nomor 200/Pid.B/2020/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M Bin K selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) MV. BATAM JET 2 pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya masih ditahun 2019, bertempat di pelabuhan Dumai Kota Dumai, (termasuk wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 206.3/PMK.01/2014) atau setidak-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, berdasarkan, “Mengeluarkan barang Impor yang belum diselesaikan Kewajiban Pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang - Undang ini”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
-------------------------------------------------



Sesuai Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor STP.BB-08/WBC.03/KPP.MP.0202/PPNS/2019 tanggal 17 Desember 2019 tersebut yaitu:


Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 102 Huruf f Undang–Undang RI No 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan -----------------------------

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Huruf f Undang–Undang Republik Indonesia No 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:


Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang sama pengertiannya dengan barang siapa, yaitu subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum jika subyek hukum tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (natuurlijkepersoon) dan badan hukum (rechtspersoon) (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Penerbit: Liberty, Yogyakarta, 1999. Hlm. 12, 66-69);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa yang diajukan di hadapan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa M Bin K;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan identitas dirinya sesuai dengan yang tercantum di dalam surat dakwaan nomor PDS–01/DUMAI/04/2020 tertanggal 14 April 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa M Bin K merupakan Terdakwa sebagaimana surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dengan dasar dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa mengenai dapat atau tidaknya dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pokok di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;


Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengeluarkan barang impor adalah kata mengeluarkan berdasarkan terjemahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memindahkan sesuatu yang sebelumnya berada di dalam menjadi di luar atau dipindahkan ke tempat yang lain. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pabean yang dimaksud dengan impor adalah memasukkan barang ke dalam daerah Pabean, maka yang dimaksud dengan barang impor adalah barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean;

Menimbang, bahwa berdasarka ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pabean yang dimaksud dengan kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pabean yang dimaksud dengan Kawasan pabean adalah Kawasan dengan batas-batas tertentu di Pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pabean yang dimaksud dengan tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau Kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan atas Pasal 4 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pabean yang dimaksud dengan persetujuan pejabat bea dan cukai yaitu penetapan pejabat bea dan cukai yang menyatakan bahwa barang tersebut telah dipenuhi kewajiban pabean berdasarkan undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Juncto Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pabean pungutan negara termasuk di dalamnya bea masuk yang dikenakan terhadap barang yang diimpor dan bea keluar yang dikenakan terhadap barang yang ekspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dokumen yang dilengkapi untuk membawa barang ke luar dari Pelabuhan Batan menuju ke Dumai adalah dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPTFZ) dengan kode 01, bahwa selanjutnya Ahli menerangkan Pulau Batam termasuk dalam kualifikasi Kawasan Bebas sehingga merupakan objek pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Telepon Seluler (Handphone) asal impor atau asal luar Daerah Pabean termasuk komoditi yang merupakan barang yang terkena ketentuan pembatasan dan pengeluarannya dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean wajib memenuhi ketentuan pembatasan yang ditetapkan oleh instansi teknis sesuai Peraturan Menteri Perdagangan nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet, dan bebarapa kali dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 38/M-DAG/PER/8/2013 jo. Peraturan Menteri Perdagangan nomor No. 48/M-DAG/PER/8/2014, dinyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB di atas sarana pengangkutan MV. Batam Jet 2 yang sedang sandar di Terminal Ferry Sri Junjungan Dumai dan di dalam kapal tersebut ditemukan 5 (lima) kotak berisi handphone berjumlah 113 (serratus tiga belas) unit dengan merek yang bervariasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 5 (lima) kotak berisi handphone tersebut ke dalam kapal setelah menerimanya dari kurir, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa sebelum penangkapan ada yang menghubungi Terdakwa yakni saudara R dengan mengatakan “minta tolong bisa tidak bawa handphone ke Dumai” lalu Terdakwa jawab “untuk saat ini belum bisa bang, nanti saya kabari lagi” satu hari sebelum penangkapan R menghubungi Terdakwa lagi “bagaimana?” lalu Terdakwa jawab “di mana nanti barangnya masuk, pokoknya abang standby di kapal, nanti saya masukkan barangnya” sekitar setengah 02.00 WIB malam Terdakwa menghubungi lagi “jadi tidak bang?” karena pada saat itu posisi Terdakwa sedang berada di rumah lalu sekira pukul 02.00 WIB malam Terdakwa ke kapal lalu kurir datang menemui Terdakwa dan menyerahkan barang sebanyak 5 (lima) kotak lalu Terdakwa memasukkan barang tersebut ke dalam kapal dan Terdakwa menyimpan ke 5 (lima) kotak tersebut ke kamar mesin yakni 1 (satu) kotak di samping tengki oli, 2 (dua) kotak di palka belakang kamar mesin dan 2 (dua) kotak lagi diruangan tengah tempat compressor AC, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada diberikan berupa dokumen oleh Saudara R untuk membawa barang berupa handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum upah yang Terdakwa dapatkan dari Saudara R untuk ongkos handphone perbuah yang fullset Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk ongkos handphone batangan perbatangnya sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu) jadi total ongkos keseluruhan handphone tersebut sebesar lebih kurang Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total kerugian negara dari pengeluaran handphone dari 5 (lima) kotak berisikan 113 (serratus tiga belas) unit tersebut adalah sebagai berikut:

Total kerugian negara dari pengeluaran handphone tersebut adalah: Rp 179.076.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah membawa 5 (lima) kotak yang berisi handphone dengan cara membawanya dari Pelabuhan di Batam secara diam-diam yang mana barang tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi sebagaimana keterangan Terdakwa yang menerangkan Saudara R tidak memberikan dokumen apapun mengenai barang tersebut kepada Terdakwa serta Terdakwa memasukkan barang tersebut ke atas kapal tanpa seizin dari petugas bea dan cukai dikarenakan dilakukan pada dini hari sekira pukul 02.00 WIB, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut negara mengalami kerugian seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 Huruf f Undang–Undang Republik Indonesia No 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagai berikut:
 
Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 Huruf f Undang–Undang Republik Indonesia No 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami, RMHT, S.H.., M.H.., sebagai Hakim Ketua , AW, S.H.., M.H.. , AN, S.H.., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh RN, S.H.., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara teleconference;