Bahwa terdakwa FH pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 sekitar Pukul 12.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Bandara AA Bere Tallo Atambua atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengangkut barang Impor yang tidak tercantum dalam manifest, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 29 Desember 2019 terdakwa FH melakukan perjalanan dari Bandara Don Mueang – Bangkok Thailand dan tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada tanggal 30 Desember 2019 menggunakan maskapai penerbangan Air Asia dengan kode booking BS9G7V serta membawa 2 (dua) buah koper berisi handphone dengan berat bagasi 51 kg (lima puluh satu kilogram) dan 1 (satu) tas punggung berisi pakaian, selanjutnya terdakwa FH melanjutkan perjalanan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali menuju Dili Timor Leste dengan menggunakan maskapai penerbagangan SSS dengan kode booking AACVXD dan sesampainya di Timor Leste terdakwa FH menginap di Chinese Hotel. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 terdakwa FH di perintahkan oleh Mr. Z (berdasarkan keterangan terdakwa adalah pemilik handphone) untuk bertemu dengan seorang warga Negara Timor Leste serta Mr.Z memberikan nomor telepon (+670) XX0XXX0X yang akan menjemput terdakwa di Timor Plaza dan untuk mengantarkan terdakwa ke PLBN Motaain Indonesia dengan mengunakan mobil. Sesampainya di Pos Perbatasan Batugede – Timor Leste terdakwa turun dari mobil dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Pos Motaain – Indonesia terdakwa hanya membawa 1 (satu) tas punggung yang berisi pakaian, sedangkan 2 (dua) koper yang berisi handphone, terdakwa meninggalkannya dimobil karena yang akan mengurus koper-koper tersebut adalah seorang Warga Negara Timor Leste yang diperintahkan oleh Mr. Z serta pada saat itu juga terdakwa menyerahkan uang sebesar US $ 500 kepada seorang warga Negara Timor Leste tersebut. Sesampainya di PBLN Motaain, terdakwa FH mencap passport di Pos Imigrasi. Selanjutnya terdakwa menuju Pos Bea dan Cukai di MMM untuk dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan oleh petugas Bea dan Cukai yakni saksi IM dan HG, terdakwa FH melalui x-ray terhadap 1 (satu) tas punggung milik terdakwa FH. Dalam Custom Declartion milik FH diberikan keterangan secara tertulis bahwa tidak membawa barang yang dibeli/diperoleh di luar negeri dan tidak akan membawa kembali barang ke luar negeri lebih dari USD 500,00. Setelah itu terdakwa FH mencari ojek dan mendatangi saksi AS untuk diantarkan menuju ke Bandara AA BTA. Sekitar pukul 12.15 Wita terdakwa tiba di Bandara AA BTA dan membayar uang ojek sebesar USD 20 kepada saksi AFK alias AF.

Bahwa pada hari selasa tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 11.00 saksi DDS dihampiri oleh seorang warga Timor Leste yang memakai pakaian bebas diminta untuk mengantarkan barang berupa 2 (dua) koper dan satu 1 (satu) kardus ke Bandara AA Bere Tallo dengan catatan harus menunggu terdakwa yang sedang mengecap passport. Sesampainya di Bandara AA Bere Tallo, saksi DDS bertemu dengan saksi AS dan terdakwa FH. Kemudian, saksi DDS menyerahkan barang berupa 2 (dua) koper dan satu 1 (satu) kardus dan menemani terdakwa FH menuju counter Trans Nusa untuk membeli tiket pesawat tujuan Atambua ke Kupang dengan nomor penerbangan PK-PNG 8B.528 dengan jadwal keberangkatan pada pukul 13.30 WITA. Terdakwa FH membayar saksi DDS alias A sebesar USD 35.

Bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam Bandara AA BT untuk melakukan check in dengan membawa 2 (dua) buah koper dan 1 (satu) kardus. Pada saat melewati pemeriksaan x-ray saksi YAA dan saksi OCF mendapati 229 (dua ratus dua puluh sembilan) buah handphone merk Iphone, 6 (enam) buah wifi Portabel merk TP Link dan 3 (tiga) buah Multiple USB. Sehingga saksi YAA dan saksi OCF mencurigai terhadap barang-barang tersebut karena terdakwa mengaku barang tersebut adalah CPU. Karena keganjilan tersebut saksi YAA dan saksi OCF mengamankan terdakwa berserta 2 (dua) buah koper dan 1 (satu) kardus untuk di serahkan ke Polisi Resor Belu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kepolisian Resor Belu, Terdakwa FH diserahkan ke Kantor Bea dan Cukai Atambua dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa FH tidak dapat menunjukkan dokumen manifest atas barang-barang yang dibawanya.

Bahwa terhadap impor barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki API sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang ketentuan umum Dibidang Impor.

Bahwa terhadap telepon seluler sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) jenis III XS, Wifi Portable merek TTT dan Port Multiple USB masing-masing tidak dalam kemasan dan juga tidak dilengkapi dengan petunjuk manual dan kartu garansi yang berbahasa Indonesia dan secara kasat mata barang-barang tersebut merupakan barang bekas pakai termasuk barang yang dilarang Impor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M- DAG/PER/7/2015 tanggal 03 Juli 2015.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

1. 1 (satu) buah Passport nomor EB9010302 atas nama FH;
2. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 5S nomor simcard +XXXXXX0XXXXXX dengan kabel USB dan USB Power Adapter;
3. 1 (satu) buah handphone merek OOO R17 nomor simcard +XX0XXXXXXXX dan 0XXXXXXXXXXX dengan kabel USB;
4. 229 (dua ratus dua puluh sembilan) unit III XX;
5. 1 (satu) buah koper tanpa merek warna hijau;
6. 1 (satu) buah koper merek MMM dengan claim tag nomor SJ 2333956;
7. 1 (satu) lembar AAA Boarding Pass Flight No. FD 398;
8. 1 (satu) lembar Payment Notification Nomor Booking (PNR) : BS9G7V;
9. 1 (satu) claim tag AAA dari Bangkok Don Mueang ke Bali Nomor: DPS0807810412;
10. 1 (satu) claim tag AAA dari Bangkok Don Mueang ke Bali Nomor: DPS0807810783;
11. 6 (enam) unit Wifi Portable merk TP-LINK;
12. 2 (dua) unit 60 port Multiple USB merk HD-350-60D; dan
13. 1 (satu) unit 60 port Multiple USB merk JQE.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa FH yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, Bahwa yang dimaksudkan dengan barang Impor sesuai Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, Sesuai Penjelasan Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud barang impor yaitu barang impor baik yang diangkut lanjut maupun yang diangkut terus;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang- Undang Kepabeanan. Pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat Bea dan Cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean ;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada tanggal 31 Desember 2019 terdakwa FH di perintahkan oleh Mr. Z (berdasarkan keterangan terdakwa adalah pemilik handphone) untuk bertemu dengan seorang warga Negara Timor Leste serta Mr. Z memberikan nomor telepon (+670) XX0XXX0X yang akan menjemput terdakwa di Timor Plaza dan untuk mengantarkan terdakwa ke PLBN Motaain Indonesia dengan mengunakan mobil. Sesampainya di Pos Perbatasan Batugede – Timor Leste terdakwa turun dari mobil dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Pos Motaain – Indonesia terdakwa hanya membawa 1 (satu) tas punggung yang berisi pakaian, sedangkan 2 (dua) koper yang berisi handphone, terdakwa meninggalkannya dimobil karena yang akan mengurus koper-koper tersebut adalah seorang Warga Negara Timor Leste yang diperintahkan oleh Mr. Z serta pada saat itu juga terdakwa menyerahkan uang sebesar US $ 500 kepada seorang warga Negara Timor Leste tersebut. Sesampainya di PBLN Motaain, terdakwa FH mencap passport di Pos Imigrasi. Selanjutnya terdakwa menuju Pos Bea dan Cukai di Motaain untuk dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan oleh petugas Bea dan Cukai yakni saksi IM dan HG terdakwa FH melalui x-ray terhadap 1 (satu) tas punggung milik terdakwa FH. Dalam Custom Declartion milik FH diberikan keterangan secara tertulis bahwa tidak membawa barang yang dibeli/ diperoleh di luar negeri dan tidak akan membawa kembali barang ke luar negeri lebih dari USD 500,00. Setelah itu terdakwa FH mencari ojek dan mendatangi saksi AS untuk diantarkan menuju ke Bandara AA Bere Tallo Atambua. Sekitar pukul 12.15 Wita terdakwa tiba di Bandara AA Bere Tallo Atambua dan membayar uang ojek sebesar USD 20 kepada saksi AS alias AF.

Menimbang, bahwa pada hari selasa tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 11.00 saksi DDS dihampiri oleh seorang warga Timor Leste yang memakai pakaian bebas diminta untuk mengantarkan barang berupa 2 (dua) koper dan satu 1 (satu) kardus ke Bandara AA Bere Tallo dengan catatan harus menunggu terdakwa yang sedang mengecap passport. Sesampainya di Bandara AA Bere Tallo, saksi DDS bertemu dengan saksi AS dan terdakwa FH. Kemudian, saksi DDS menyerahkan barang berupa 2 (dua) koper dan satu 1 (satu) kardus dan menemani terdakwa FH menuju counter TTT untuk membeli tiket pesawat tujuan Atambua ke Kupang dengan nomor penerbangan PK-PNG 8B.528 dengan jadwal keberangkatan pada pukul 13.30 WITA. Terdakwa FH membayar saksi DDS alias A sebesar USD 35.

Menimbang bahwa, setelah itu terdakwa masuk kedalam Bandara AA Bere Tallo untuk melakukan check in dengan membawa 2 (dua) buah koper dan 1 (satu) kardus. Pada saat melewati pemeriksaan x-ray saksi YAA dan saksi OCF mendapati 229 (dua ratus dua puluh sembilan) buah handphone merk Iphone, 6 (enam) buah wifi Portabel merk TP Link dan 3 (tiga) buah Multiple USB. Sehingga saksi YAA dan saksi OCF mencurigai terhadap barang – barang tersebut karena terdakwa mengaku barang tersebut adalah CPU. Karena keganjilan tersebut saksi YAA dan saksi OCF mengamankan terdakwa berserta 2 (dua) buah koper dan 1 (satu) kardus untuk di serahkan ke Polisi Resor Belu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang terdakwa telah menyesali perbuatannya sehingga kedepan masih sangat mungkin untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari, oleh karena itu Majelis Hakim merasa apabila pidana yang akan dijalani oleh terdakwa lebih tepat dan adil apabila Majelis menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Panitera


SH, S. H.