P U T U S A N
Nomor 565/Pid.B/2020/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

Terdakwa didampingi oleh MS, SH., AFH, SH., ZH SM. M, SH dan RA, SH., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor MS, SH & Rekan yang beralamat di Jalan C Nomor XX Kelurahan L, Kisaran Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor : 304/PSK-KUM/2020 tanggal 9 Juni 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Primair :
Bahwa Terdakwa S alias A baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan M dan I (masing-masing masih dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di gudang / ruko (di depan Rumah Makan P J) milik saksi AC Alias J Jalan LS-P Kecamatan AB Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Asahan yang memeriksa dan mengadili perkara menyembunyikan barang impor secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Selanjutnya RT, S.H. selaku Ahli Kepabeanan dan FA, ST selaku Ahli Perindustrian dan Perdagangan juga menjelaskan bahwa berupa Balepress yang berisi pakaian, tas bekas dan sepatu bekas yang ditindak oleh Pejabat Bea dan Cukai sesuai Laporan Kejadian Nomor. LK-02/WBC.02/BD.0405/PPNS/2020, tgl 26 Februari 2020 memang dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiadengan dasar sebagai berikut :

Dan kemudian Balepress yang berisi Pakaian, tas dan Sepatu bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (“Permendag 51/2015”):

Bahwa RT, S.H. selaku Ahli Kepabeanan juga menjelaskan potensi kerugian negara yang timbul sehingga atas bale pakaian, tas dan sepatu bekas ( balepress) dilarang Importasinya berupa kerugian immaterial karena pemasukan pakaian dan sepatu bekas secara ilegal banyak memberikan dampak negatif baik dari segi kesehatan maupun terhadap industri tekstil dalam negeri, dari aspek kesehatan, Balepress yang masuk ke Indonesia sangat tidak sehat dan mengandung banyak kuman serta bakteri. Bakteri yang terkandung dalam pakaian bekas tersebut dapat mematikan. Dari sisi aspek ekonomi masuknya pakaian bekas ini merugikan industri dan merusak pasar dalam negeri. Harga pakaian bekas yang diperjualbelikan di Indonesia sangat murah dengan kualitas yang tidak terlalu buruk sehingga bagi kebanyakan masyarakat terutama golongan ekonomi menengah ke bawah sangat diminati. Maraknya peredaran pakaian bekas di dalam negeri juga sangat merugikan perusahaan yang terdaftar baik yang usahanya skala kecil maupun menengah. Dampaknya kekuatan pasar tekstil dalam negeri akan semakin rapuh apabila pakaian bekas ini tidak dapat diawasi dan dicegah masuknya ke Indonesia. Sedangkan kerugian material tidak ada karena pakaian, tas dan sepatu bekas secara illegal tidak dapat diambil pungutan dalam rangka importnya karena merupakan barang larangan;

Selanjutnya FA, ST selaku Ahli Perindustrian dan Perdagangan juga menjelaskan bahwa pakaian bekas / Balpres tidak boleh diimpor / dimasukkan ke dalam wilayah Pabean Indonesia karena untuk melindungi industri pengrajin tekstil dalam negeri dari meningkatnya volume atau serbuan pakaian/tekstil luar negeri, dimana hal ini berdampak turunnya harga jual dalam negeri. Selain itu untuk menjaga iklim usaha pertekstilan dalam negeri baik skala kecil maupun besar agar tetap kondusif serta dalam rangka untuk menjaga agar perkembangan industri Produk Tekstil tetap kondusif serta dalam rangka untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing industri Produk Tekstil Nasional. Sedangkan dari sisi kesehatan bahwa pakaian bekas tersebut tidak diketahui secara pasti tingkat kebersihan atau higienisnya maupun kesehatan pemakaiannya terdahulu yang bisa saja membawa penyakit melalui pakaian tersebut demikian juga dengan sepatu dan tas bekas;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf e Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2006 Tentang Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidair :
Bahwa Terdakwa S alias A baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan M dan I (masing-masing masih dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di gudang / ruko (di depan Rumah Makan PJ) milik saksi AC Alias J Jalan LS-P Kecamatan AB Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Asahan atau setidak- tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Asahan yang memeriksa dan mengadili perkara menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Selanjutnya RT, S.H. selaku Ahli Kepabeanan dan FA, ST selaku Ahli Perindustrian dan Perdaganganjuga menjelaskan bahwa berupa Balepress yang berisi pakaian, tas bekas dan sepatu bekas yang ditindak oleh Pejabat Bea dan Cukai sesuai Laporan Kejadian Nomor. LK-02/WBC.02/BD.0405/PPNS/2020, tgl 26 Februari 2020 memang dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar sebagai berikut :

Dan kemudian Balepress yang berisi Pakaian, tas dan Sepatu bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (“Permendag 51/2015”):

Bahwa RT, S.H. selaku Ahli Kepabeanan juga menjelaskan potensi kerugian negara yang timbul sehingga atas bale pakaian, tas dan sepatu bekas (balepress) dilarang Importasinya berupa kerugian immaterial karena pemasukan pakaian dan sepatu bekas secara ilegal banyak memberikan dampak negatif baik dari segi kesehatan maupun terhadap industri tekstil dalam negeri, dari aspek kesehatan, Balepress yang masuk ke Indonesia sangat tidak sehat dan mengandung banyak kuman serta bakteri. Bakteri yang terkandung dalam pakaian bekas tersebut dapat mematikan. Dari sisi aspek ekonomi masuknya pakaian bekas ini merugikan industri dan merusak pasar dalam negeri. Harga pakaian bekas yang diperjualbelikan di Indonesia sangat murah dengan kualitas yang tidak terlalu buruk sehingga bagi kebanyakan masyarakat terutama golongan ekonomi menengah ke bawah sangat diminati. Maraknya peredaran pakaian bekas di dalam negeri juga sangat merugikan perusahaan yang terdaftar baik yang usahanya skala kecil maupun menengah. Dampaknya kekuatan pasar tekstil dalam negeri akan semakin rapuh apabila pakaian bekas ini tidak dapat diawasi dan dicegah masuknya ke Indonesia. Sedangkan kerugian material tidak ada karena pakaian, tas dan sepatu bekas secara illegal tidak dapat diambil pungutan dalam rangka importnya karena merupakan barang larangan.

Selanjutnya FA, ST selaku Ahli Perindustrian dan Perdagangan juga menjelaskan bahwa pakaian bekas / Balpres tidak boleh diimpor / dimasukkan ke dalam wilayah Pabean Indonesia karena untuk melindungi industri pengrajin tekstil dalam negeri dari meningkatnya volume atau serbuan pakaian/tekstil luar negeri, dimana hal ini berdampak turunnya harga jual dalam negeri. Selain itu untuk menjaga iklim usaha pertekstilan dalam negeri baik skala kecil maupun besar agar tetap kondusif serta dalam rangka untuk menjaga agar perkembangan industri Produk Tekstil tetap kondusif serta dalam rangka untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing industri Produk Tekstil Nasional. Sedangkan dari sisi kesehatan bahwa pakaian bekas tersebut tidak diketahui secara pasti tingkat kebersihan atau higienisnya maupun kesehatan pemakaiannya terdahulu yang bisa saja membawa penyakit melalui pakaian tersebut demikian juga dengan sepatu dan tas bekas;


Selanjutnya untuk frase kata “barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 apakah harus dibuktikan terlebih dahulu atas Importasi tindak pidana awalnya sesuai pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan ahli pidana berpendapat sebagai berikut:

Maka berdasarkan atas penjelasan Pasal 103 huruf d di atas, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu atas importasi tindak pidana awalnya sesuai Pasal 102 dan oleh karena pasal 103 huruf d ini dapat berdiri sendiri tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana penyelundupan impornya sebagaimana Pasal 102, terdakwa juga secara sadar mengetahui bahwa pakaian bekas, sepatu bekas dan tas bekas adalah barang yang dilarang untuk di impor,bahwa adapun barang yang disimpan terdakwa di dalam gudang adalah barang-barang balepress yang akan dikirimkan kepada para penerima yaitu atas nama :

• MT tujuan kota D sebanyak 1 (satu) bal
• M tujuan di P-TS sebanyak 1 (satu) bal;
• C tujuan P sebanyak 1 (satu) bal;
• B tujuan P sebanyak 1 (satu);
• D tujuan P sebanyak 1 (satu) bal;
• S tujuan P ; sebanyak 5 (lima) bal
• S sebanyak 1 (satu) bal; dan
• ADL sebanyak 1 (satu) bal.

Sehingga dikaitkan mulai dari perbuatan / kegiatan yang dilakukan terdakwa secara sadar menerima / memperoleh barang-barang (balepress) dari B kemudian dengan atas inisiatif terdakwa sendiri menyewa gudang untuk dijadikan sebagai tempat menyimpan barang-barang (balepress) dan kemudian perbuatan terdakwa mengirimkan barang-barang (balepress) kepada tujuan pemesan/ sipenerima barang maka ahli berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah termasuk melanggar pasal 103 huruf d sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan atau Penasihat Hukum Terdakwatelah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 565/Pid.B/2020/PN Kis tanggal 22 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang,    bahwa    Terdakwa    telah    mengajukan    Saksi    yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf e Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2006 Tentang Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur Setiap Orang;
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau didugai sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa S Alias Aseng yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;
Ad.2.Unsur turut serta menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pembentukan undang-undang yang ada ketentuan pidananya telah dirumuskan perbuatan melawan hukum atau perbuatan tidak sah atau secara tanpa hak, hal ini dikarenakan untuk mempermudah penerapan hukum didalam peristiwa yang nyata;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan melawan hak / melawan hukum, jika perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang (legislasi). Asas legalitas mensyaratkan hukum terikat pada undang-undang. Oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan, ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul 20.30 Wib dilakukan penindakan terhadap 12 (dua belas) bal terdiri dari 10 (sepuluh) bal balpres/ pakaian bekas, 1 (satu) bal tas bekas dan 1 (satu) bal sepatu bekas disebuah gudang yang berada di Jalan LS Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa penindakan tersebut bermula pada tanggal 26 Februari 2020 didapati informasi dari Masyarakat bahwa akan ada pengiriman pakaian berkas/ balpress dari sebuah Gudang di Hessa Perlompongan Kab. Asahan menuju luar Daerah Asahan, atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Februarai sekirat pukul 19.00 Wib saya dan Tim Penindakan Kanwil DJBC Sumut bergerak dari titk kumpul disimpang   kawat,  Asahan   Ke   Jalan   LS   Utara,   HP Kec. AB Kab. Asahan dan melakukan pengamatan Sekira pukul 19.30 Wib saya Bersama dengan rekan saya Agus Riswan tim Penindakan kantor wilayah DJBC sumatera utara mengamati adanya kegiatan yang sedang berlangsung di Gudang tersebut kemudian terlihat beberapa bus berhenti didapan Gudang dan memuat Goni berbentuk bal- bal yang diduga pakaian bekas kemudian mendatangi  Gudang tersebut dan melakukan pemeriksaan kemudian dalam Gudang tersebut didapati pakaian bekas/balpress sebanyak 12 (dua belas) bal yang terdiri dari 10 (sepuluh) Balpres/pakaian bekas, 1(satu) bal tas bekas, dan 1(satu) bal sepatu bekas dan kemudian saya dan reka juga menemukan Faktur pengiriman/bon penjualan ke Daerah lain dari hasil Pemeriksaan Faktur, telah terkirim sebanyak 29 (dua puluh Sembilan ) bal pada hari itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Ianya memperoleh balepress tersebut dari B yang merupakan pengepul balepress di Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keutungan dari setiap bal balpress yang dikirimkan, untuk setiap bal Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp12.000 (dua belas ribu rupiah), kemudian dibagi ke 8 (delapan) orang pekerja termasuk Terdakwa. Pembayarannya dilakukan secara cash. Setiap akan ada pengiriman barang Terdakwa akan diberi modal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Mail dengan cara dititipkan melalui supir mobil pickup yang mengangkut barang dari TPO Tanjung Balai dan Terdakwa juga mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan gaji rutin dari setiap bulannya dari Mail dengan cara dititipkan melalui supir mobil pickup yang mengangkut barang dari TPO Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan dipersidangan bahwa barang berupa pakaian bekas menurut klasifikasi berdasarkan undang-undang adalah barang yang dilarang di import, secara teknis barang yang dilarang di import menjadi subjek pengawasan kepabeanan jadi tidak bisa dimasukan ke Negara Republik Indonesia, klasifikasi yang dipakai didalam dunia Perdangangan internasional oleh Jabatan ke pabeanan barang itu dan kalau barang bekas ditemukan masuk ke Indonesia maka menjadi kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil ke pabeanan;

Menimbang, bahwa Wilayah kepabeanan Republik Indonesia meliputi darat laut dan udara dan termasuk Pelabuhan dan bandar udara adalah Kawasan ke pabeanan dan digunakan sebagai penyelesaian tentang kepabeanan;

Menimbang, bahwa Ciri-ciri barang bekas terlebih dahulu mengedintifikasikan barang tersebut melalui klesifikasi secara limittatif, Pertama barang-barang tersebut nyata sudah digunakan, kedua barang-barang tersebut dikemas dalam bentuk bal, di ikat secara Bersama-sama atau tidak terurai dan diperdangkan dalam jumlah besar dan seharusnya sebagai Ahli harus saya lihat barang itu sebelum dibuka, tetapi menurut foto barang bukti itu disebut bal dan diisi secara serampangan dan tidak baru (bekas) karna didalam barang bekas dalam bentuk bal itu ada tanda-tandanya, dikirim untuk siapa dan siapa pengirimnya, diNegara malasya ini adalah Bisnis dan mereka mengexport keseluruh dunia, Tetapi kalau barang itu masuk ke Indonesia jelas melangar kepabeanan Indonesia

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Perdangangan barang bekas dalam perkara ini jelas dilarang karena tidak melalui kepabeanan dan Cukai;

Menimbang, bahwa masuknya pakaian bekas secara illegal ke Indonesia banyak memberikan dampak negative baik dari segi Kesehatan maupun terhadap industry tekstil dalam Negeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyembunyikan balpress berupa pakaian bekas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula; Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut
Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum atau setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan maupun tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya supaya terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka atas pembelaan tersebut berkenaan dengan pembuktian dari Penuntut Umum yang telah terbukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, hal mana Terdakwa mengakui sendiri perbuatannya dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tertangkap tangan dan dalam hal ini Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan namun saksi tersebut tidak dapat menyangkal bahwa bukan Terdakwa yang melakukan perbuatan yang disangkakan oleh Penuntut Umum, maka pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan beralasan, sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menerapkan pembuktian berdasarkan fakta dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim menolak pembelaan penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, patut untuk dikemukakan karena apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas baik ratio pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum putusannya, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (Social Justice), keadilan moral (Morral Justice) dan keadilan menurut Undang-Undang itu sendiri (legal Justice), sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (total Justice), maka penegakan hukum tersebut tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bale press, 2 (dua) trolley pengangkut, 1 (satu) unit HP merk Realme 5 bewarna Ungu dan Bon Penjualan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp 4.700.000 yang merupakan hasil dari kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang Memberatkan :
Keadaan yang Meringankan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf e Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2006 Tentang Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dirampas untuk dimusnahkan; Dirampas untuk Negara
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, oleh kami NA, SH., MH sebagai Hakim Ketua, YTP, SH., MHum dan AA, SH., MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh A, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri HMM, SH., MH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;