PUTUSAN
Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

 
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya telah mengajukan permohonan secara lisan memohon keringan hukuman dan terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuat melawan hukum dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa N Bin (Alm) MY bersama-sama dengan Saksi J Bin HS dan Saksi KR Bin (Alm) A (mereka terdakwa yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah / splitzing) pada Hari Jum’at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2020 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di Toko “RESTU BARU” yang beralamat di Pasar Peukan Pidie, Kota Sigli, Kabupaten Pidie atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat oleh Petugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh pada hari Jum’at sekira pukul 14.30 WIB yang menerangkan bahwa terdapat 1 (satu) unit Mobil barang tipe L300 dengan nomor polisi BL XXXX DI yang membawa muatan barang kena cukai berupa hasil tembakau (rokok) illegal di wilayah Kota Sigli Kabupaten Pidie dan Petugas Kantor Wilayah DJBC Aceh langsung menuju ke wilayah Gampong Lada, Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, dan petugas DJBC menemukan / melakukan penindakan terhadap 1 (satu) unit Mobil tipe L300 dengan nomor polisi BL XXXX DI yang dikendarai oleh Saksi J Bin HS dan Saksi KR Bin (Alm) A dan mobil tersebut sedang terparkir pada saat akan menyerahkan / menjual rokok tanpa pita cukai merek LF kepada Saksi MH sebanyak 22 (dua puluh dua) karton @ 50 (lima puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok Merek LF tanpa dilekati pita cukai. Dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi J Bin HS dan Saksi KR Bin (Alm) A, Petugas Kantor Wilayah DJBC Aceh juga menemukan barang bukti sejumlah uang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang merupakan hasil pembayaran terhadap penjualan rokok Merek LF tanpa dilekati pita cukai dari Saksi T, dan berdasarkan pengakuan dari Saksi J Bin HS dan Saksi KR Bin (Alm) A yang menerangkan bahwasannya   pada siang hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi J Bin HS dan Saksi KR Bin (Alm) A dengan mengemudikan Mobil L300 dengan nomor polisi BL XXXX DI telah mengantar barang-barang berupa rokok merek LF tanpa dilekati pita cukai sebanyak 10 (sepuluh) Karton @ 50 (lima puluh) Slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok merek LF tanpa dilekati pita cukai ke Toko “RB” yang merupakan milik terdakwa N Bin (Alm) MY yang beralamat di Pasar Peukan Pidie, Kota Sigli Kabupaten Pidie dengan harga penjualan rokok merek LF tanpa dilekati pita cukai sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupah)per slop (@10 bungkus).

Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi J Bin HS dan Saksi KR Bin (Alm) A tersebut, petugas Kanwil DJBC Aceh pada malam harinya sekira pukul 20.00 wib langsung menuju ke Toko “RB” yang merupakan milik terdakwa N Bin (Alm) MY yang beralamat di Pasar Peukan Pidie, Kota Sigli Kabupaten Pidie, dan setibanya disana petugas Kanwil DJBC Aceh melakukan pemeriksaan / penggeladahan didalam Toko “RB”, dan menemukan : 10 (sepuluh) Karton @ 50 (lima puluh) Slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok merek LF tanpa dilekati pita cukai yang disimpan oleh terdakwa di bagian belakang toko “RB”. Dan terdakwa mengakui bahwa terhadap rokok LF tanpa dilekati pita cukai tersebut telah di terima penyerahan untuk titip jual dari Saksi J Bin HS dan Saksi KR Bin (Alm) A kepada terdakwa pada hari Jum’at tanggal tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 12.05 WIB, yang diantar langsung oleh Saksi J Bin HS dan Saksi KR Bin (Alm) A dengan mengendarai mobil L300 dengan nomor polisi BL XXXX ke toko “RB” yang merupakan milik terdakwa yang beralamat di Pasar Peukan Pidie, Kota Sigli Kabupaten Pidie.

Bahwa terdakwa N mengaku menjual kembali rokok merek LF tanpa dilekati pita cukai kepada konsumen dengan harga Rp.90.000.00 (sembilan puluh ribu rupiah) per slop (@10 bungkus) dengan mengambil keutungan sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per slop (@10 bungkus), dan rata-rata atas setiap transaksi pembelian dan penjualan rokok merek LF tanpa dilekati pita cukai terdakwa memperoleh keuntungan lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa terdakwa N Bin (Alm) MY dengan sengaja telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual rokok merek LF yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai kepada konsumen/masyarakat yang membeli di Toko miliknya “RB” sejak tahun 2019.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut potensi kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp.79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa N Bin (Alm) MY bersama-sama dengan Saksi J Bin HS dan Saksi KR Bin (Alm) A (mereka terdakwa yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah / splitzing) pada Hari Jum’at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2020 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di Toko “RB” yang beralamat di Pasar Peukan Pidie, Kota Sigli, Kabupaten Pidie atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat oleh Petugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh pada hari Jum’at sekira pukul 14.30 WIB yang menerangkan bahwa terdapat 1 (satu) unit Mobil barang tipe L300 dengan nomor polisi BL XXXX DI yang membawa muatan barang kena cukai berupa hasil tembakau (rokok) illegal di wilayah Kota Sigli Kabupaten Pidie dan Petugas Kantor Wilayah DJBC Aceh langsung menuju ke wilayah Gampong Lada, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie, dan petugas DJBC menemukan / melakukan penindakan terhadap 1 (satu) unit Mobil tipe L300 dengan nomor polisi BL XXXX DI yang dikendarai oleh Saksi J Bin HS dan Saksi KR Bin (Alm) A dan mobil tersebut sedang terparkir pada saat akan menyerahkan/  menjual rokok tanpa pita cukai merek LF kepada Saksi MH sebanyak 22 (dua puluh dua) karton @ 50 (lima puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok Merek LF tanpa dilekati pita cukai. Dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi J Bin HS dan Saksi KR Bin (Alm) A, Petugas Kantor Wilayah DJBC Aceh juga menemukan barang bukti sejumlah uang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang merupakan hasil pembayaran terhadap penjualan rokok Merek LF tanpa dilekati pita cukai dari Saksi T, dan berdasarkan pengakuan dari Saksi J Bin HS dan Saksi KR Bin (Alm) A yang menerangkan bahwasannya   pada siang hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi J Bin HS dan Saksi KR Bin (Alm) A dengan mengemudikan Mobil L300 dengan nomor polisi BL XXXX DI telah mengantar barang-barang berupa rokok merek LF tanpa dilekati pita cukai sebanyak 10 (sepuluh) Karton @ 50 (lima puluh) Slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok merek LF tanpa dilekati pita cukai ke Toko “RB” yang merupakan milik terdakwa N Bin (Alm) MY yang beralamat di Pasar Peukan Pidie, Kota Sigli Kabupaten Pidie dengan harga penjualan rokok merek LF tanpa dilekati pita cukai sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupah) per slop (@10 bungkus).

Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi J Bin HS dan Saksi KR Bin (Alm) A tersebut, petugas Kanwil DJBC Aceh pada malam harinya sekira pukul 20.00 wib langsung menuju ke Toko “RB” yang merupakan milik terdakwa N Bin (Alm) MY yang beralamat di Pasar Peukan Pidie, Kota Sigli Kabupaten Pidie, dan setibanya disana petugas Kanwil DJBC Aceh melakukan pemeriksaan / penggeladahan didalam Toko “RB”, dan menemukan : 10 (sepuluh) Karton @ 50 (lima puluh) Slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok merek LF tanpa dilekati pita cukai yang disimpan oleh terdakwa di bagian belakang toko “RB”. Dan terdakwa mengakui bahwa terhadap rokok LF tanpa dilekati pita cukai tersebut telah di terima penyerahan untuk titip jual dari Saksi J Bin HS dan Saksi KR Bin (Alm) A kepada terdakwa pada hari Jum’at tanggal tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 12.05 WIB, yang diantar langsung oleh Saksi J Bin HS dan Saksi KR Bin (Alm) A dengan mengendarai mobil L300 dengan nomor polisi BL XXXX ke toko “RB” yang merupakan milik terdakwa yang beralamat di Pasar Peukan Pidie, Kota Sigli Kabupaten Pidie.

Bahwa terdakwa N menjual kembali rokok merek LF tanpa dilekati pita cukai kepada konsumen dengan Rp.90.000.00 (sembilan puluh ribu rupiah) per slop (@10 bungkus) dengan mengambil keutungan sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per slop (@10 bungkus), dan rata-rata atas setiap transaksi pembelian dan penjualan rokok merek LF tanpa dilekati pita cukai terdakwa memperoleh keuntungan lebih kurang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa terdakwa N Bin (Alm) MY dengan sengaja telah menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai, berupa rokok merek LF tanpa dilekati pita cukai sebanyak 10 (sepuluh) Karton @ 50 (lima puluh) Slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok merek LF tanpa dilekati pita cukai yang disimpan oleh terdakwa di bagian belakang toko “RB” miliknya yang beralamat beralamat di Pasar Peukan Pidie, Kota Sigli Kabupaten Pidie, dan terdakwa menyadari atau patut menduga bahwa rokok merek LF tanpa dilekati pita cukai berasal dari tindak pidana karena tidak dilengkapi dengan pita cukai sebagaimana rokok putih/sigaret putih atau rokok kretek/sigaret kretek lainnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut potensi kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp.79.000.000,- (Tujuh puluh Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yaitu HH, yang di persidangan dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa N BIN (ALM) MY di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dalam hal menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan N Bin (Alm) MY di muka persidangan dengan identitas lengkap yang oleh Penuntut Umum telah didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaannya dengan identitas dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi di persidangan sehingga tidak terjadi “error in persona” dalam pemeriksaan perkara aquo. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur kesatu dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana merupakan ruang lingkup ajaran “deelneming” dan sifatnya adalah alternatif. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) atau para pembuat (mededader) adalah mereka yang melakukan (plegen) dimana orangnya disebut sebagai pembuat pelaksana (pleger), mereka yang menyuruh melakukan (doen plegen) dimana orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (doen pleger), dan mereka yang turut serta melakukan (mede plegen) dimana orangnya disebut sebagai pembuat peserta (mede pleger);

Menimbang, bahwa unsur kedua dari dakwaan ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu dari sub-unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur kedua ini juga dinilai telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang sejak tahun 2010 di warung milik Saksi yang bernama Toko “RB” yang beralamat di Pasar Peukan Pidie, Kota Sigli Kabupaten Pidie, Prov. Aceh yang menjual rokok, makanan, minuman, dan lain sebagainya dan pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 pukul 12.05 Wib bertempat di warung milik Terdakwa yang bernama Toko “RB” yang beralamat di Pasar Peukan Pidie, Kota Sigli Kabupaten Pidie, Prov. Aceh, Terdakwa ditawarkan rokok Merek LF melalui telepon oleh Saksi J Bin HS dan Saksi KR Bin (Alm) A (Terpidana berkas terpisah). Kemudian sekira pukul 12.10 Wib pada hari dan tempat yang sama. Saksi J Bin HS dan Saksi KR Bin (Alm) A (Terpidana berkas terpisah) tiba di Toko milik Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa membeli rokok Merek LF dari Saksi J Bin HS dan Saksi KR Bin (Alm) A (Terpidana berkas terpisah) dengan cara dibayar langsung cash/tunai dengan harga Rp 88.000,- (Delapan puluh Delapan ribu rupah) per slop (@10 bungkus);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali menerima rokok LF tersebut oleh Saksi J Bin HS dan Saksi KR Bin (Alm) A (Terpidana berkas terpisah) sejak tahun 2019 dan Terdakwa ditawarkan rokok Merek LF, oleh Saksi J Bin HS dan Saksi KR Bin (Alm) A (Terpidana berkas terpisah) dan Terdakwa membeli Merek LF dari Saksi J Bin HS dan Saksi KR Bin (Alm) A (Terpidana berkas terpisah) dengan cara dibayar langsung cash/tunai, serta Rokok-rokok Merek LF yang ditawarkan dan dijual Saksi J Bin HS dan Saksi KR Bin (Alm) A (Terpidana berkas terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) karton Rokok yang terdiri dari 9 (Sembilan) karton @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang rokok Merk LF tidak dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui bahwa Terdakwa ditawarkan Saksi J Bin HS dan Saksi KR Bin (Alm) A (Terpidana berkas terpisah) rokok Merek LF seharga Rp 88.000,- (Delapan puluh Delapan ribu rupah) per slop (@10 bungkus) untuk selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp. 90.000.00 (Sembilan puluh ribu Rupiah) per slop (@10 bungkus) dan Keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas penjualan rokok LF tersebut dalam sebulan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, rokok atau sigaret merupakan barang kena cukai dan termasuk dalam kategori Hasil Tembakau dan barang bukti berupa rokok merek LF sebanyak 20.900 (dua puluh ribu sembilan ratus) bungkus @ 20 batang tersebut merupakan barang kena cukai hasil tembakau (rokok) yang berupa sigaret putih mesin yang sudah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran dan harus dilunasi cukainya dengan cara pelekatan pita cukai namun pada kemasan barang kena cukai tersebut tidak dilekati atau tidak ada pita cukainya, serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dimana tarif cukai untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin Golongan I yang diimpor adalah Rp. 790,00 per batang maka potensi kerugian terendah Negara akibat dari perbuatan tersebut di atas dapat dihitung sebagai berikut:

Sehingga total potensi kerugian negara yaitu sebesar Rp79.000.000,- (Tujuh puluh Sembilan juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 29 Ayat (1) dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, maka terdapat potensi kerugian negara karena belum dilunasinya cukai yang terutang pada barang kena cukai dan pada seluruh barang bukti barang kena cukai hasil tembakau tersebut melekat hak-hak negara berupa cukai; sedangkan hak-hak negara berupa pungutan cukai terpenuhi bila pada barang kena cukai berupa hasil tembakau yang telah selesai dibuat dan dikemas untuk penjualan eceran dilekati pita cukai sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur “menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)” yang dilakukan Terdakwa telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua dalam dakwaan ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman, baik pidana penjara dan/atau denda harus lah memperhatikan beberapa hal, antara lain motif dan tingkat kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kondisi sosial Terdakwa, serta pengaruh hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap masa depan Terdakwa dan masyarakat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan rakyat kecil dan dalam perkara ini masing-masing hanya bertindak selaku penjual eceran yang hanya memperoleh keuntungan Rp1.000,- (seribu rupiah) per setiap bungkusnya untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga sehingga terlalu berat untuk menanggung sejumlah denda dan pidana penjara sekaligus sebagaimana yang telah dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pemidanaan atas diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan terhadap Terdakwa juga dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut oleh karena penggunaannya untuk proses pembuktian telah selesai dilakukan, maka perlu ditepakan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa J Bin HS dan terdakwa KR Bin Alm. A;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang meringankan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 ayat (1), Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh DS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan KUS, S.H., serta IIA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh AR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh NH, S.H., M.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;