PUTUSAN
Nomor 218/PID/2021/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Lsm dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tertanggal 18 Februari 2021 Nomor Reg. Perkara : PDS- 03/Lsm/Ft.2//02/2021 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa T. M Bin T. AB (Direktur PT. CGM) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi ES Alias EP Bin SM (Penjual Faktur Pajak Tidak BerdasarkanTransaksi Yang Sebenarnya / TBTS), Saksi YF Bin YZ selaku Karyawan pada PT. BGL, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat di kantor PT CGM, beralamat Jl. CCC-DDD, KC, Kec BBB Dua, Kota Lhokseumawe dan Jl. EEE Timur, SK, No. XXA, Unteunkot, Muara Dua, Lhokseumawe, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) KUHAP, dengan sengaja menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 100.572.725,- (seratus juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 39A huruf a Jo Pasal 43 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa T. M Bin T. AB (selaku Direktur PT. CGM) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi ES Alias EP Bin SM (Penjual Faktur Pajak TBTS), Saksi YF Bin YZ selaku Karyawan pada PT. BGL, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat di kantor PT CGM, beralamat Jl. CCC-DDD, KC, Kec BBB Dua, Kota Lhokseumawe dan Jl. EEE Timur, SK, No. XXA, Unteunkot, Muara Dua, Lhokseumawe, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) KUHAP, dengan sengaja telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 100.572.725,- (seratus juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi dengan cara-cara sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo Pasal 43 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas   Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah, membaca putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Lsm tanggal 10 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk serta dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum diperoleh kesimpulan :

Hal-hal yang memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan kiranya dapat memutuskan :

Untuk itu mohon Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan Perkara ini sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tingkat pertama, namun jika Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, judex facti dalam pertimbangan hukumnya telah mengabaikan prinsip keadilan dan kebenaran, dan lebih mengedepankan prinsip kepastian hukum, karena sesuai dengan doktrin hukum pidana letak prinsip keadilan lebih tinggi daripada prinsip kepastian hukum, sehingga apabila harus memilih maka prinsip keadilan mengeyampingkan prinsip kepastian hukum, karena seharusnya: "Apabila hakim dalam menangani dan memutus perkara pidana a quo menemukan adanya pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka ia harus mengutamakan keadilan.” dengan penjelasan sebagai berikut:

Majelis Hakim tidak tepat menerapkan atau menafsirkan hukum dalam putusan:

Bahwa, menurut Hoge Raad dalam arret-arrestnya antara lain tanggal 9 Januari 1914,N.J.1914, sebagai berikut: “...untuk adanya suatu madeplegen itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan. Serta pengetahuan yang disyaratkan untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta”.

Bahwa, terhadap unsur turut serta ini judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak adanya keterlibatan Terdakwa secara langsung dengan tindak pidana yang dituduhkan tersebut, sehingga tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa;

Bahwa, dengan tidak konsistennya judex facti dalam mempertimbangkan unsur sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan pertimbangan hukum judex facti secara keseluruhan menjadi kabur dan sulit untuk dipahami dan tidak memenuhi kualitas suatu putusan yang seharusnya memenuhi unsur Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis;

Bahwa, keraguan (twijfel, doubt) dan ketidakpastian (onzekerheid, uncertainty) seperti itu jelas menggambarkan keraguan mengenai keterbuktian kesalahan atau kejahatan pidana yang dilakukan Terdakwa I, telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”;

Bahwa, dalam penyelesaian perkara pidana, mencari dan menemukan kebenaran sejati (meterieel waarheid, absolute truth) atas kesalahan suatu tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, merupakan prinsip yang berlaku universal dan abadi, oleh karena itu:

1. Kebenaran materil (absolute) atas kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa harus diyakini terbukti secara bulat dan total oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Keyakinan hakim atas keterbuktian kesalahan Terdakwa akan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tidak boleh sedikitpun cacat secara yuridis;
3. Dengan demikian keyakinan (overtuiging, convincing) atas keterbuktian kesalahan Terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak boleh dicemari atau dibayangi oleh keraguan (twijfel, doubt) atau ketidakpastian (onzekerheid, uncertainty), harus benar-benar keyakinan itu murni dan bulat berada dalam keadaan beyond a reasonable doubt;
4. Keyakinan (overtuiging, convincing) Hakim yang diambil dari alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yakni sekurang- kurangnya berdasar dua alat bukti yang sah yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keyakinan Hakim yang menyimpulkan Terdakwa/Terbanding benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan;

Bahwa, berdasarkan prinsip keadilan dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law), sehingga melalui Kontra Memori Banding ini kemungkinan bagi Terdakwa untuk mencapai keadilan, karena sesuai dengan doktrin hukum pidana letak keadilan lebih tinggi daripada kepastian hukum, sehingga apabila harus memilih maka keadilan harus mengeyampingkan kepastian hukum.

Dengan demikian pengajuan Kontra Memori Banding oleh Terdakwa diajukan dalam rangka mencari dan untuk memperoleh keadilan walaupun harus mengeyampingkan kepastian hukum itu sendiri;

Bahwa, setelah mencermati dan mempelajari putusan judex facti dalam perkara pidana a quo sangat kabur dan tidak memberikan rasa keadilan yang patut kepada Terdakwa. Seharusnya: "Apabila hakim dalam menangani dan memutus perkara pidana a quo menemukan adanya pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka ia harus mengutamakan keadilan.”;

Bahwa, untuk sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum atas diri Terdakwa, maka putusan Judex facti tidak sama sekali secara jeli dan cermat dalam mengikuti, menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat, sehingga sama sekali tidak mempertimbangkan putusan hukumnya, sebagai maksud untuk:

1. Berusaha mencari kebenaran dengan menyelidiki secara jujur fakta- fakta perbuatan Terdakwa, maksud dan akibatnya, sebagaimana yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Berusaha menilai, apakah fakta-fakta itu memenuhi seluruh unsur- unsur tindak pidana untuk dapat tidaknya mempersalahkan Terdakwa sebagaimana disyaratkan undang-undang;
3. Berusaha menilai hukuman apakah yang seadil-adilnya yang patut dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagai pertanggung jawaban atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu;

Bahwa, dengan demikian sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hokum kepada Terdakwa, mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh untuk dapat secara jeli dan cermat dan dalam mengikuti, menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat, sehingga dengan arif dan bijaksana membertimbangkan putusannya dan memberikan keadilan kepada Terdakwa;

Berdasarkan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding dari Terdakwa di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini pada Tingkat Banding, untuk mengambil alih seluruh Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 45/Pid.Sus/2021/PN-LSM Tanggal 10 Mei 2021 Atas Nama Terdakwa T. M Bin T. AB dan mengadili sendiri dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terdakwa: T. M Bin T. AB melalui Penasihat Hukumnya;
2. Menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2021 tersebut demi keadilan dan kepastian hukum;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 45/Pid.Sus/2021/PN-LSM Tanggal 10 Mei 2021 Atas Nama Terdakwa T. M Bin T. AB tersebut diatas;
4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa T. M Bin T. AB, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa T. M Bin T. AB, dari semua dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa T. M Bin T. AB, dari semua tuntutan hukum (Ontslaag van Alle Rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa T. M Bin T. AB, dimata hukum, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 10 Mei 2021 Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Lsm dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dan Kontra Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan segenap unsur yang terkandung dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menurut ketentuan hukum yang berlaku dan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 10 Mei 2021 Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Lsm yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sedang dalam menjalani penahanan dalam perkara lain dan dalam perkara ini Terdakwa dijatuhkan putusan dengan pidana penjara maka setelah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk ditahan guna menjalani pidana penjara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 39A huruf a Jo Pasal 43 Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang- undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-empat atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP DAN Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo Pasal 43 Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-empat atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 10 Mei 2021 Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Lsm yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan setelah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021 oleh kami S,S.H, M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, S, S.H.,M.Hum. dan MH, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya