P U T U S A N
Nomor 654/Pid.Sus/2020/PN Kpn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh RYP,S.H.,Advokat/Penasihat Hukum berkantor di MS Blok X-XX, Jalan AY no XX Surabaya Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SKK-Pid.BC: AR/RPY/IX/2020 tanggal 21 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:


Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permoh on an terdakwa yang pada pokoknya meyatakan tetap pada tuntutannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa AR Bin J pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pukul 06.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Desa T RT XX RW XX, Kecamatan P, Kabupaten Malang atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana di maksud dalam Pasal 29 ayat (1) , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa AR bin J tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AR Bin J pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pukul 06.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Desa T RT XX RW XX, Kecamatan P, Kabupaten Malang atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Perbuatan terdakwa AR bin J tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 654/Pi.sus/2020/PN Kpn tanggal 2 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:




Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
Jumlah barang bukti berupa Hasil Tembakau SKM : Tarif Cukai per batang : Rp 455,-
Jumlah Cukai terutang : Rp 455 X 177.680 batang : Rp 80.844.400, Jumlah barang bukti berupa Hasil Tembakau SKT :
Tarif Cukai per batang : Rp 110,-
Jumlah Cukai terutang : Rp 110 X 1.428 batang : Rp 157.080,-
Total Nilai Cukai terutang : Rp 80.844.400,- + Rp 157.080,- : Rp 81.001.480,
Jadi total kerugian negara : Rp 81.001.480,- (delapan puluh satu juta seribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (rokok) tanpa dilekati pita cukai jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “DN Mild” sebanyak 3.989 bungkus @20 Batang;
2. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (rokok) tanpa dilekati pita cukai jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “Modus Mild” sebanyak 1.720bungkus @20 Batang;
3. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (rokok) tanpa dilekati pita cukai jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “Veloz” sebanyak 2.495 bungkus @20 Batang;
4. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (rokok) tanpa dilekati pita cukai jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “LEA BLACK” sebanyak 628 bungkus @20 Batang;
5. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (rokok) tanpa dilekati pita cukai jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “Sendang Biru” sebanyak 58 bungkus @20 Batang;
6. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (rokok) tanpa dilekati pita cukai jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) merk “Batara Coklat” sebanyak 29 bungkus @12 Batang;
7. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (rokok) tanpa dilekati pita cukai jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) merk “Batara Balck” sebanyak 90 bungkus @12 Batang;
8. Tas box motor warna hitam sebanyak 1 (satu) unit;
9. Kendaraan bermotor roda empat tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) jenis minibus merk Mitsubishi Kuda nopol. X XXXX XX.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal   56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah AR Bin J , dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalan surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjwabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “ Setiap Orang ” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini”

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, Ahli dan keterangan terdakwa sendiri serta dikaitkan dengan barang bukti yang diaju kan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar ba’da Isya, Terdakwa mengambil rokok tanpa dilekati pita cukai di rumah Sdr. J (DPO) yang beralamat di dusun W desa GW kecamatan G kabupaten malang sebanyak 19 bal @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang merk rokok DN yang tanpa dilekati pita cukai dengan menggunakan mobil Mitsubishi kuda Nopol X XXXX XX;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 juli pukul 04.00 WIB, mobil Mitsubishi Kuda bernomor Polisi X XXXX XX yang dikendarai oleh terdakwa tersebut keluar dari daerah Kecamatan G, selanjutnya Tim Penindakan dan Penyidikan, Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II diantaranya saksi DTSP dan saksi APK yang sedang melakukan pemantauan kemudian membuntuti Mobil Mitsubishi Kuda bernomor Polisi X XXXX XX yang dikendarai oleh terdakwa tersebut sampai di Desa T RT XX RW XX, Kecamatan P, Kabupaten Malang sekitar Pukul 05.30 WIB, Kemudian Pukul 06.30 WIB, Tim Penindakan dan Penyidikan, Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II diantaranya saksi DTSP dan saksi APK mendatangi sebuah rumah di Desa T RT XX RW XX, Kecamatan P, Kabupaten Malang yang tidak lain merupakan rumah dari terdakwa didapati sebuah Mobil Mitsubishi Kuda bernomor Polisi X XXXX XX yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai, serta ditemukan barang bukti lainnya berupa :

1. BKC HT jenis SKM Merk “DN Mild” sebanyak 3.989 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai.
2. BKC HT jenis SKM Merk “Modus Mild” sebanyak 1.720 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai.
3. BKC HT jenis SKM Merk “Lea Black” sebanyak 628 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai.
4. 1 (satu) unit Tas Box Motor warna hitam, dan barang-barang tersebut disimpan di dalam sebuah ruangan dengan pintu tertutup.

Menimbang, bahwa Selanjutnya Tim Penindakan dan Penyidikan, Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II diantaranya saksi DTSP dan saksi APK memasuki sebuah Toko Pupuk yang juga diketahui dimiliki oleh terdakwa yang masih dalam satu lokasi yang beralamat di Desa T RT XX RW XX, Kecamatan P, Kabupaten Malang juga ditemukan barang bukti Rokok berupa :

1. BKC HT jenis SKM Merk “Veloz” sebanyak 95 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai.
2. BKC HT jenis SKM Merk “Sendang Biru” sebanyak 58 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai.
3. BKC HT jenis SKT Merk “Batara Coklat” sebanyak 29 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai.
4. BKC HT jenis SKT Merk “Batara Black” sebanyak 90 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai.

Menimbang, bahwa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk DN Mild, Modus Mild, Lea Black, Veloz, Sendang Biru dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) merk Batara Black, Batara Coklat bukan merk resmi yang terdaftar di Bea dan Cukai dan rokok tersebut tidak dilekati dengan pita cukai dan berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi AM selaku penjaga toko, rokok- rokok tersebut adalah milik terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur II untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan rokok-rokok yang tidak dilengkapi pita cukai tersebut sebanyak Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) per bungkusnya tergantung merk rokoknya, untuk merk rokok sendang biru Terdakwa memperoleh untung Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) perbungkusnya sedangkan merk yang lainnya Terdakwa memperoleh untung Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per bungkusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual rokok yang tidak dilengkapi pita cukai tersebut sudah 5 (lima) bulan dan setiap harinya mendapatkan keuntungan total sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara atas pungutan cukai sebesar Rp 81.001.480,( delapan puluh satu juta seribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 56 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama materi pembelaan tersebut, ternyata telah menyangkut hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka materi pembelaan dimaksud irrelevan dan tidak dapat Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, terdapat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga patut dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruh nya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:
Keadaan yang meringankan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 oleh kami, MO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GN, S.H., dan ZI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh K, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;