PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2020/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI KLATEN

yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan Majelis dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu H T P, SH.MH,CLA,CIL dari H T P, SH.MH,CLA,CIL, I P W, SH dan A W, SE,SH,M.Kn, Penasihat Hukum, berkantor di Law Office & Managing Partners “HP’ & Partner’s alamat Jalan AAA III No.XX, Banyumanik, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 255/2020 tanggal 25 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

setelah membaca:

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDS- 02 /M.3.19/Ft.2/06/2020 tertanggal 06 Agustus 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MS bin AH (alm) alias S terbukti bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan perbuatan menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan. melanggar pasal 103 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MS bin AH (alm) alias S dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu)  bulan kurungan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
   

   1.	1 (satu) unit truk trailer merk Isuzu GVR 285 PS warna putih nomor polisi A XXXX AA beserta kunci;
   2.	1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor XXXXXXXX tanggal 05 Maret 2019;
   3.	1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNBP Nomor XXXXXXXX tanggal 06 Maret 2019;
   4.	1 (satu) Unit Kontainer 40 feet UETU XXXXXXX warna merah bertuliskan SITC;
   5.	1 (satu) buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor AAXXXXXX tanggal 15 Maret 2019;
   6.	1 (satu) buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor AA-XX-A-XX-XXXXXX tanggal 08 Maret 2019;
   7.	1 (satu) buah segel pelayaran dengan kondisi rusak;
   8.	1 (satu) buah segel timah Bea dan Cukai nomor 343 dengan kondisi rusak;
   9.	2 (dua) lembar Delivery Order dengan nomor AAA/AAAA/XXXX/XXXXX tanggal 02 April 2020;
   10.	3 (tiga) lembar Surat Pengantar/Jalan tanpa nomor tanggal 03 April 2020 dengan tujuan PT.AAA Jl. AAA KM3 Bulu Desa AAA Kec AAA Karanganyar dan detail barang bertuliskan “POLYESTER WOVEN FABRIC”;
   11.	3 (tiga) lembar Surat Pengantar/Jalan tanpa nomor dan alamat tanggal 03 April 2020 dengan detail barang bertuliskan “POLYESTER WOVEN FABRIC”;
   12.	2 (dua) lembar Surat Pengantar/Jalan tanpa nomor dan alamat tanggal 03 April 2020 dengan detail barang bertuliskan “EMPTY”;
   13.	2 (dua) lembar Surat Pengantar/Jalan tanpa nomor tanggal 03 April 2020 dengan tujuan SSB Jln AAA Kawasan Industri Cipta Kav.8 detail barang bertuliskan “KOSONGAN”;
   14.	1 (lembar) Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3 HIJAU nomor XXXXXX tanggal 02 April 2020;
   15.	4 (empat) lembar SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG (SPPB) BC 2.3 HIJAU dengan nomor  XXXXXX tanggal 02-04-2020;
   16.	3 (tiga) set Dokumen Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3) nomor XXXXXX tanggal 02-04-2020;
   17.	2 (dua) lembar Invoice nomor AAAAXXXXXXXX tanggal 11 Maret 2020;
   18.	3 (tiga) lembar Packing List nomor AAAAXXXXXXXX tanggal 11 Maret 2020;
   19.	4 (empat) lembar Bill of Lading nomor AAAAAAAAXXXXXX;
   20.	4 (empat) lembar DELIVERY ORDER nomor AAA/AAAA/XXXX/XXXXX;
   21.	4 (empat) lembar Bill Payment dengan transaction reference Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
   22.	4 (empat) lembar bukti proforma pembayaran dengan nomor XXXXXXXXXXXXXX;
   23.	1.499 (seribu empat ratus sembilan puluh sembilan) roll POLYESTER WOVEN FABRIC;
   24.	43 (empat puluh tiga) roll POLYESTER WOVEN FABRIC;
   25.	1 (satu) unit Mobil Pick Up Merek Daihatsu tipe S402RP-PMRFJJ-KJ Jenis MBRG/PICKUP nomor polisi AA XXXX AA warna Abu-Abu Metalik tahun pembuatan 2017 beserta kunci;
   26.	1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 16948244 tanggal 08 Agustus 2017;
   27.	1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNBP Nomor 201908454428 tanggal 04 Januari 2020;
   28.	1 (satu) buah Buku Kartu Uji Berkala nomor KT17660 tanggal 08 November 2019;
   29.	1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX  tanggal 25 September 2012;
   30.	1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX  tanggal 31 Januari 2018;
   31.	1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) C Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 3 Februari 2017;
   32.	1 (satu) buah Surat Ijin  Mengemudi  (SIM) A Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal  3 Februari 2017;
   33.	1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor XXXX-XXXX-XXXX-XXXX;
   34.	1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Nomor XXXX-XXXX-XXXX-XXXX;
   35.	1 (satu) buah Kartu Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi (AKDP) PT. AAA Nomor XXXX-XXXX-XXXX;
   36.	1 (satu) buah Kartu Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Nomor XXXX-XXXX-XXXX-XXXX;
   37.	1 (satu) buah Handphone merk Iphone seri 5 warna putih nomor IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;
   38.	1 (satu) buah Handphone merk Iphone seri 6 warna hitam nomor IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;
   39.	1 (satu) buah handphone merk Samsung jenis Galaxy A7 warna hitam, IMEI 1 (XXXXXXXXXXXXXXX), IMEI 2 (XXXXXXXXXXXXXXX).
   40.	1 (satu) Unit Handphone merek OPPO F5 dengan IMEI 1: XXXXXXXXXXXXXXX / IMEI 2: XXXXXXXXXXXXXXX;
   41.	1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 7 Plus dengan IMEI : XXXXXXXXXXXXXXX;
   42.	1 (satu) buah handphone merk Samsung jenis Galaxy J5 Prime warna putih, IMEI 1 (XXXXXXXXXXXXXXX), IMEI 2 (XXXXXXXXXXXXXXX);
   43.	1 (satu) buah handphone merk Oppo jenis A3s warna hitam, IMEI 1 (XXXXXXXXXXXXXXX), IMEI 2 (XXXXXXXXXXXXXXX);
   44.	1 (satu) buah kartu debit BNI Nomor XXXX XXXX XXXX XXXX;
   45.	1 (satu) buah kartu debit Mandiri Nomor XXXX XXXX XXXX XXXX;
   46.	1 (satu) buah kartu kredit Mandiri Nomor XXXX XXXX XXXX XXXX;
   47.	1 (satu) buah kartu debit Mandiri Nomor XXXX XXXX XXXX XXXX;
   48.	1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri dengan nomor rekening XXX-XX-XXXXXXX-X tanggal cetak 20 Januari 2020 a/n I T S;
   49.	1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri dengan nomor rekening XXX-XX-XXXXXXX-X tanggal cetak 08 Juni 2016 a/n MS;
   50.	1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening XXXXXXXXXX a/n MS;
   51.	1 (satu) buah Kartu debit Mandiri dengan nomor XXXX XXXX XXXX XXXX;
   52.	1 (satu) buah Kartu kredit BNI dengan nomor XXXX XXXX XXXX XXXX;
   53.	1 (satu) buah kartu debit KEB HANA BANK warna merah Nomor XXXX XXXX XXXX XXXX;
   54.	1 (satu) buah kartu debit KEB HANA BANK warna emas Nomor XXXX XXXX XXXX XXXX;
   55.	1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri nomor rekening XXX-XX-XXXXXXX-X a/n AW;
   56.	1 (satu) buah buku tabungan bank CIMB Niaga Syariah dengan nomor rekening XXX-XX-XXXXX-XX-X tanggal pembukaan 02 Februari 2015 a/n HK;
   57.	1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri dengan nomor rekening XXX-XX-XXXXXXX-X tanggal pembukaan 11 Januari 2016 a/n HK;
   58.	1 (satu) buah kartu debit CIMB Niaga Syariah Nomor XXXX XXXX XXXX XXXX;
   59.	1 (satu) buah kartu debit Mandiri Nomor XXXX XXXX XXXX XXXX;
   60.	1 (satu) buah kartu debit BRI Nomor XXXX XXXX XXXX XXXX;
   61.	1 (satu) buah kartu kredit Mandiri NomorXXXX XXXX XXXX XXXX;
   62.	1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening XXXX-XX-XXXXXX-XX-X tanggal cetak 21 Februari 2020 a/n HK;
   63.	1 (satu) set Personal Computer (CPU merk ASUS TS100-E9-PI4 Serial Number AXAXAAXXXXAA AA : XXXX warna hitam; Monitor merk View Sonic VA1901-A Model No. VS16489 Serial Number AAAXXXXXXXXX warna hitam; Keyboard merk Logitech tipe K120 warna hitam; Mouse merk Logitech B100 warna hitam);
   64.	1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA a.n. D I B nomor XXXXXXX;
   65.	3 (tiga) lembar Rekening Koran Tahapan BCA a.n. D I B dengan nomor rekening XXXXXXXXXX;
   66.	Uang tunai dari S sejumlah Rp. 825.000.,-
   67.	Uang tunai dari MS sejumlah Rp.115.000.000,-
   68.	Uang tunai dari IB sejumlah Rp. 160.000.000,-
   69.	Uang tunai AW sejumlah Rp. 108.000.000,-
   70.	Uang tunai dari HK sejumlah Rp. 32.000.000,-
   71.	Uang tunai dari I sejumlah Rp. 35.000.000,-
   	Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa S bin M alias Y;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya meminta keringanan hukum dan Pledoi Terdakwa juga pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara Tertulis menanggapinya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya/Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif Nomor Reg. Perkara : No.Reg.Perk: PDS- 02/M.3.19/Ft.2/06/2020 tertanggal 11 Juni 2020 yaitu :

D A K W A A N :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MS Bin AH (Alm), baik secara sendiri-sendiri atau bersama - sama dengan 1. S alias Y Bin M (Alm), 2. I A P Bin M, 3. AW Bin NR dan 4. HK Bin K C W (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 04 April tahun 2020 sekira jam 09.00 Wib, atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu bulan April tahun 2020, bertempat di Jl. AAA – AAA, AAA, Desa AAA, Kecamatan AAA, Kabupaten Klaten, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana “setiap orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan”, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf d Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU,

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MS Bin AH (Alm), baik secara sendiri-sendiri atau bersama - sama dengan 1. S Bin M (Alm), 2. I A P Bin M, 3. AW Bin NR dan 4. HK Bin K C W (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 02 April tahun 2020 sekira jam 14.00 Wib, atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu bulan April tahun 2020, bertempat di PT. CCC Jl. AAA Km. XXX, AAA, Desa AAA, Kecamatan AAA, Kabupaten Karanganyar, oleh karena terdakwa di tahan di Rutan Polres Klaten, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Klaten berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana “setiap orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap paeban yang palsu atau dipalsukan”, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

     Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

     Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

     Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi A B I bin S P I, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; 

      2. Saksi A A A P bin S dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

      3. Saksi TW, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut;

     5. Saksi K M H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

      6. Saksi Y S B alias R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

      7. Saksi D I B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

      9. Saksi I A P bin M alias I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

      10. Saksi AW bin NR alias K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

      11. Saksi S Alias Y Bin M (Alm),, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

     Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Keterangan saksi W T B alias P sebagaimana seluruhnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan keterangan saksi tersebut menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini dan terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu dengan keterangan saksi tersebut;

     Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

     Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa sejak tahun 2018 akhir sampai sekarang, Terdakwa bekerja di sekitar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sebagai broker freelance Customs Clearence kadang tracking (PPJK);
• Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik asli atas kain polyester yang diberitahukan dengan dokumen BC 2.3 nomor XXXXXX tanggal 02 April 2020 a.n PT. CCC, yang pasti barang tersebut bukan milik PT. CCC, yang Terdakwa tahu hanya dimintai tolong oleh Saksi S selaku Direktur PPJK PT. DDD untuk mencarikan teman yang bisa memasukkan barang impor umum dengan menggunakan fasilitas kawasan berikat;
• Bahwa Terdakwa bekerja freeland tanpa staf dan Terdakwa menyediakan Jasa dan tenaga apabila ada konsumen butuh alat transpotasi dan Terdakwa sebagai penyambung;
• Bahwa setahu Terdakwa, Saksi S mempunyai izin impor untuk mengangkut keramik dan Saksi S memiliki perusahaan yang bernama PT. DDD yang bergerak di bidang PPJK Ekspidisi Muatan Kapal Laut (MKL);
• Bahwa Terdakwa menjadi Saksi dalam perkara lain karena berperan ikut membantu Saksi S mencari Dokumen Kawasan Berikat terkait impor kain dari China;
• Bahwa awal Maret tahun 2020, Saksi S meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan teman yang bisa bantu untuk pengurusan impor umum dengan menggunakan fasilitas kawasan berikat, Terdakwa lalu bertanya barangnya apa, kemudian Saksi S menjawab kain impor dar China dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi S bahwa Terdakwa tidak janji tetapi Terdakwa akan menghubungi teman dulu bisa atau tidak untuk membantu;
• Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama I A P yang bekerja di Kawasan Berikat PT. EEE Semarang dan Terdakwa menyampaikan kepada I A P mengenai ada orang yang mau meminjam Kawasan Berikat;
• Bahwa setahu Terdakwa, dokumen yang dibutuhkan di Kawasan Berikat adalah Dokumen BC. 2.3 dan SPPB;
• Bahwa beberapa hari kemudian I A P menghubungi Terdakwa dan meminta dokumen packinglist DL dan invoice, lalu Terdakwa meminta dokumen tersebut dari Saksi S, lalu Saksi S mengirimkan dokumen packinglist dan invoice DL kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kirimkan kepada I A P;
• Bahwa sebelumnya Terdakwa diberitahu oleh Saksi S ada budget Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) untuk itu, kemudian Terdakwa mencoba tawarkan kepada I A P sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) akhirnya disepakati sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tetapi harus bayar DP dulu 10%, namun yang terjadi I A P menawarkan ke orang lain Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan yang Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dibagi 2 (dua) yaitu untuk Terdakwa dengan I A P;
• Bahwa kemudian Terdakwa menerima dari I A P berupa satu stomap yang berisi Dokumen BC. 2.3 dan SPPB lengkap dengan Surat Kuasa;
• Bahwa di dalam stopmap sudah ada contoh tanda tangan dan stempel;
• Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa memasukan atau melakukan scanner terhadap dokumen yang kosong tersebut sehingga kemudian berisi tanda tangan dan stempel;
• Bahwa setelah dokumen BC 2.3 berisi tanda tangan dan stempel, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada teman Terdakwa yang bernama A;
• Bahwa Dokumen kosong yang diberikan oleh I A P bukan atas nama PT. EEE tetapi atas nama PT. CCC;
• Bahwa karena saat itu Saksi S ingin bertemu dengan staf ekspor impor pembuat dokumen BC 2.3 atas nama PT. CCC tersebut, Terdakwa hanya kenal dengan A yang kerjanya di PT. EEE pada hal dokumen yang diserahkan dokumen nama PT. CCC dan Terdakwa tidak kenal dengan pembuat nama dokumen atas nama PT. CCC tersebut, kemudian Terdakwa minta tolong teman Terdakwa yang bernama A. S karena sedang butuh pekerjaan akhirnya Terdakwa ajak menyerahkan dokumen sekalian mengambil uang dari Saksi S;
• Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi S untuk bertemu dengan importir tetapi Saksi S tidak mau dan kemudian Saksi S menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa terkait pengurusan Dokumen BC 2.3 atas nama PT. CCC tersebut;
• Bahwa pertemuan antara Saksi S dengan pembuat Dokumen BC 2.3 atas nama PT. CCC dan SPPB tidak terlaksana tetapi Terdakwa membuat seolah-olah terlaksana dengan menjadikan teman Terdakwa yang bernama A. S seolah-olah sebagai I A P si pembuat dokumen karena I A P tidak berkenan bertemu dengan Saksi S;
• Bahwa Dokumen BC 2.3 atas nama PT. CCC Terdakwa serahkan dengan A. S dan selanjutnya A. S bertemu dengan Saksi Suyanto;
• Bahwa Terdakwa tidak ada menandatangani Dokumen BC 2.3 atas nama PT. CCC;
• Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi S seluruhnya sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk tunai dan uang tersebut tidak Terdakwa terima langsung dari Saksi S melainkan melalui teman Terdakwa yang bernama A. S;
• Bahwa untuk A, Terdakwa janjikan 10% dari Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
• Bahwa mengenai percakapan bertiga yang Terdakwa lakukan bersama dengan I A P dan AW alias K di Kawasan Berikat Solo adalah Kenthus dipanggil ke Kantor Bea dan Cukai Solo pada hari Sabtu malam. kemudian kami membicarakan alibi atau alasan yang akan disiapkan untuk masalah BC 2.3 tersebut. Alibi alasan yang pertama, Terdakwa disuruh lari agar tidak ditangkap dan diwawancarai oleh Petugas Bea dan Cukai. Alibi atau alasan yang kedua, bahwa system PT CCC diretas atau di hack, namun diakhir pembicaraan tersebut tidak menyepakati apa-apa;
• Bahwa Terdakwa tahu bahwa menggunakan Dokumen BC 2.3 yang tidak benar atas nama PT. CCC adalah salah dan sudah Terdakwa sampaikan kepada Saksi S ini salah, tetapi saksi S mengatakan ini semua sudah di kondisikan dengan aman dan steril, dan akhirnya Terdakwa mengatakan kepada I A P bahwa semua sudah aman dan steril;
• Bahwa Terdakwa tahu dokumen BC 2.3 nomor XXXXXX tanggal 02 April 2020 a.n PT CCC tersebut adalah tidak benar;
• Bahwa Saksi S minta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan dokumen BC 2.3 untuk kawasan berikat karena kalau memakai dokumen dari Negara asal tidak akan bisa masuk ke pelabuhan dan tidak bisa di bongkar di Pelabuhan Semarang dan akan dikembalikan ke negara asal;
• Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai masalah pembongkaran truk trailer yang berisi kain tekstil impor tersebut, yang Terdakwa tahu hanya masalah dokumen saja;
• Bahwa Terdakwa mau membantu Saksi S terkait masalah Dokumen BC 2.3 atas nama PT. CCC karena Saksi S sebagai mitra kerja Terdakwa dan Terdakwa pernah dibantu oleh Saksi S dan Saksi S juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa semua sudah dikondisikan dengan aman dan steril sehingga Terdakwa berani melakukannya;
• Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone Android merk Samsung untuk berkomunikasi dengan I A P;
• Bahwa total seluruhnya uang yang Terdakwa terima sebagai fee pengurusan Dokumen BC 2.3 atas nama PT CCC dan SPPB adalah Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
• Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan A. S sekarang;
• Bahwa yang menyerahkan Dokumen BC 2.3 atas nama PT CCC dan SPPB kepada Saksi S adalah teman Terdakwa yang bernama A. S;
• Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah tahu jika pembongkaran barang tidak akan di lakukan di kawasan berikat PT. CCC di wilayah Karanganyar namun di tempat lain;

     Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara a quo;

     Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

     Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

     Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana atau tidak, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

     Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Pertama : Pasal 102 huruf d Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Atau Kedua : Pasal 103 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

     Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa Saksi S selaku direktur PT DDD menggunakan dokumen BC 2.3 nomor XXXXXX tanggal 02 April 2020 atas nama PT. CCC dalam kaitannya dengan truk trailer yang mengangkut kain tekstil impor sebanyak 1.542 (seribu lima ratus empat puluh dua) roll keluar dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan pihak PT. CCC tidak pernah mengimpor kain tekstil impor sebanyak 1.542 (seribu lima ratus empat puluh dua) roll serta Komisaris PT. CCC tidak pernah menandatangani dokumen BC 2.3 nomor XXXXXX tanggal 02 April 2020 atas nama PT. CCC dan dokumen BC 2.3 nomor XXXXXX tanggal 02 April 2020 atas nama PT. CCC diperoleh saksi S dari Terdakwa setelah saksi S memberikan uang sebesar total Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupah) kepada Terdakwa melalui A. S, maka fakta tersebut telah mengarah kepada unsur Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, maka Majelis memilih untuk membuktikan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 103 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

     Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 103 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

     Menimbang, bahwa atas unsur Ad. 1 Setiap orang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

     Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

     Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa M Bin AH (Alm) yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan identitas tersebut sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum dalam perkara a quo tidaklah Error in Persona dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

     Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

     Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

     Menimbang, bahwa atas unsur Ad. 2. menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

     Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar;

     Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemberitahuan Pabean berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor per-13/bc/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Ditimbun Di Tempat Penimbunan Berikat adalah Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara untuk ditimbun di TPB diberitahukan dengan menggunakan BC 2.3;

     Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor per-13/bc/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Ditimbun Di Tempat Penimbunan Berikat, Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat dengan TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk;

     Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor per-13/bc/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Ditimbun Di Tempat Penimbunan Berikat, Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean, misalnya Invoice, Packing List, Bill of Lading (B/L)/Airway Bill (AWB), dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan;

     Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor per-13/bc/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Ditimbun Di Tempat Penimbunan Berikat, Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di TPB yang selanjutnya disebut BC 2.3 adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean untuk ditimbun di TPB;

     Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor per-13/bc/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Ditimbun Di Tempat Penimbunan Berikat, yang dimaksud dengan Kawasan Berikat adalah TPB untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor;

    Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap yang palsu atau dipalsukan, telah dijelaskan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 pada bagian penjelasan pasal 103 huruf a yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap yang palsu atau dipalsukan adalah dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berwenang atau dokumen yang dibuat oleh orang yang berwenang tetapi memuat data tidak benar atau salah;

     Menimbang, bahwa pengertian dokumen palsu dan/atau dipalsukan sebagaimana dijelaskan pada Undang- undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 pada bagian penjelasan pasal 103 huruf a juga merupakan bentuk alternatif, yang mana jika terbukti salah satu atau lebih, maka dianggap terbukti;

     Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam perkara a quo apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan sehingga kain texstil berbagai warna yang dikemas dalam bentuk roll dengan jumlah sekitar 1.542 (seribu lima ratus empat puluh dua) roll yang diimpor dari China dapat keluar dari Kawasan Pabean Pelabuhan Tanjung Mas Semarang;  

     Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa yang menjadi Dokumen untuk keluarnya kain texstil berbagai warna yang dikemas dalam bentuk roll dengan jumlah sekitar 1.542 (seribu lima ratus empat puluh dua) roll yang diimpor dari China dari Kawasan Pabean Pelabuhan Tanjung Mas Semarang adalah Dokumen berupa Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3 HIJAU nomor XXXXXX tanggal 02 April 2020 atas nama PT.Bangun Maju Lestari;

     Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo bekerja di sekitar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sebagai broker freelance Customs Clearence kadang tracking (PPJK);

     Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi S dan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu awalnya Mr. P datang ke kantor Saksi S untuk meminta tolong kepada Saksi S karena Mr. P memiliki 6 (enam) kontainer tekstil dari China yang belum terkirim ke Indonesia dan ingin mengimpor tekstil tersebut, karena PT DDD milik Saksi S tidak bisa memasukkan kain tekstil tersebut ke Indonesia, kemudian Saksi S menawarkan dokumen BC 2.3 untuk Kawasan Berikat supaya tanpa pemeriksaan fisik, lalu Saksi S menghubungi teman-teman Saksi S yang bekerja di perizinan Kawasan Berikat tetapi tidak ada yang berani menerbitkan Dokumen BC 2.3, kemudian Saksi S minta bantuan Terdakwa untuk mencari perusahaan yang mempunyai Kawasan Berikat karena hanya Terdakwa yang berani, selanjutnya Terdakwa menginformasikan kepada Saksi S ada bendera Perusahaan yang bisa dipakai dan minta biaya sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan sistem pembayaran DP 10% dan pelunasan kekurangan dibayar setelah serah terima dokumen, kemudian Terdakwa memberikan nama perusahaan sebagai pengganti PT. AAA yaitu PT. CCC dan Saksi S percaya karena ada garansi dari seseorang yang bernama A. S lewat telepon yang mengaku sebagai staf Expor impor PT. CCC;

     Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi S, saksi D I B dan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Saksi S meminta biaya kepada Mr. P sebesar Rp.460.000.000,-(empat ratus enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut ditansfer secara bertahap dengan menggunakan rekening BCA atas nama D I B yang merupakan karyawan lapangan Perusahaan Saksi S, dan dari Rp.460.000.000,-(empat ratus enam puluh juta rupiah) tersebut, sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) Saksi S berikan kepada Terdakwa melalui A. S untuk pengurusan Dokumen BC 2.3 Nomor XXXXXX atas nama PT CCC, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi S transfer kepada saksi JS untuk dipergunakan dalam mengkondisikan pengeluaran barang biar aman dari pelabuhan dan steril demikian juga untuk pengangkutan dan mencari Gudang untuk tempat penimbunan sementara, dan sebesar Rp.60.000.000.-(enam puluh juta rupiah) untuk keuntungan Saksi S sendiri;

     Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi S, saksi D I B dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Saksi S memperoleh Dokumen BC 2.3 Nomor XXXXXX atas nama PT CCC baik berupa softcopy dan hardcopy dalam satu stopmap dari Terdakwa yang diserahkan melalui A. S kepada Saksi S, dan sebelumnya atas perintah Saksi S, saksi D I B melakukan perubahan-perubahan pada dokumen Invoice dan alamat dokumen pada Packing List yang semula CONSIGNEE : PT. AAA – Tengklik No. XXX RW. XXX Teluk Grogol AAA Jawa Tengah XXXXX menjadi CONSIGNEE PT. CCC – Jl. AAA KM XX Dsn AAA, AAA, Karanganyar, Jawa Tengah yang merupakan Kawasan Berikat;

     Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I A P, saksi AW dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa setelah Saksi S meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari perusahaan yang mempunyai Kawasan Berikat, lalu Terdakwa menghubungi saksi I A P untuk mencari siapa yang bisa mengurus impor umum dengan menggunakan fasilitas kawasan berikat (BC 2.3) dengan nilai tawaran sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian saksi I A P menghubungi saksi AW mengenai adanya permintaan Terdakwa terkait adanya impor umum dengan menggunakan fasilitas kawasan berikat dan saksi I A P memberikan tawaran kepada saksi AW dengan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), setelah itu saksi AW menghubungi HK yang bekerja sebagai staf exim PT. CCC dan menawarkan untuk pekerjaan impor barang dari Semarang serta menawarkan fee sekitar Rp.75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan skema BC 2.3 Kawasan Berikat dan HK menyetujuinya;

     Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AW diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 kira-kira pukul 14.00 WIB saksi AW mengirimkan data berupa Invoice dan Packing List nomor XXXXXXXXXXX tanggal 11 Maret 2020, B/L nomor XXXXXXXXXXXXXX tanggal 15 Maret 2020 dan BC 1.1 Manifest melalui email pribadi HK, Kemudian dengan data tersebut HK membuat draft dokumen BC 2.3 kemudian submit ke sistem TPB sehingga mendapatkan nomor pendaftaran XXXXXX tanggal 02 April 2020, dan selanjutnya HK mengirimkan dokumen BC 2.3 nomor pendaftaran XXXXXX tanggal 02 April 2020 PT. CCC dan SPPB no XXXXXX/WBC.XX/KPP.MP.XX/XXXX tanggal 02 April 2020 serta Formulir kosong dengan KOP surat yang telah diberi stempel PT. CCC kepada saksi AW;

     Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I A P dan Terdakwa, bahwa setelah saksi AW melakukan pengiriman dokumen BC 2.3 nomor XXXXX tanggal 02 April 2020 atas nama PT CCC, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3 nomor XXXXXX/WBC.XX/KPP.MP.XX/XXXX tanggal 02 April 2020, dan surat kuasa untuk pengurusan DO via email kepada saksi I A P, lalu saksi I A P memprintnya dan memberikannya kepada Terdakwa dalam satu stomap yang berisi Dokumen BC. 2.3 dan SPPB lengkap dengan Surat Kuasa, kemudian Terdakwa memberi saksi I A P uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengambil fee sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk dibagi berdua dengan saksi I A P dengan masing-masing sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan uang sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi I A P ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik saksi AW;

     Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I A P bahwa saksi mendapat keuntungan dari hasil membantu Terdakwa dan saksi S untuk melakukan importasi umum dengan menggunakan fasilitas kawasan berikat PT. CCC dengan terbitnya dokumen BC 2.3 nomor XXXXXX tanggal 02 April 2020 atas nama PT CCC sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

     Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa karena saat itu Saksi S ingin bertemu dengan staf ekspor impor pembuat dokumen BC 2.3 atas nama PT. CCC tersebut, dan Terdakwa tidak kenal dengan pembuat nama dokumen atas nama PT. CCC tersebut, kemudian Terdakwa minta tolong teman Terdakwa yang bernama A. S seolah-olah sebagai orang yang membuat dokumen BC 2.3 tersebut karena pada waktu itu A. S sedang butuh pekerjaan dan akhirnya A. S menyerahkan dokumen sekalian mengambil uang dari Saksi S;

     Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang yang Terdakwa terima dari Saksi S seluruhnya sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk tunai dan uang tersebut tidak Terdakwa terima langsung dari Saksi S melainkan melalui teman Terdakwa yang bernama A. S tersebut dan untuk A. S, Terdakwa janjikan 10% dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

     Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada Truck trailer Nopol A-XXXX-AA milik saksi JS yang disewa Saksi S digunakan untuk mengangkut kontainer berisi sekitar 1.542.(seribu lima ratus empat puluh dua) roll kain tekstil impor yang berasal dari China milik Mr. P tersebut keluar dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan tujuan berdasarkan Dokumen BC 2.3 Nomor XXXXXX adalah Kawasan Berikat PT. CCC dengan alamat di Jl. AAA KM XX, Dusun AAA, Kel. AAA, Kec. AAA, Kab. Karanganyar, tetapi pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 truk trailer tersebut berhenti di SPBU Daleman Jl. AAA No XX, AAA, AAA, Kec. Wonosari, Klaten yang bukan merupakan Kawasan Berikat serta bukan juga tempat tujuan seharusnya Truck trailer tersebut, lalu truk trailer tersebut melakukan aktifitas bongkar muat kain tekstil ke mobil Daihatsu Grand Max Pick Up Warna Hitam dan kemudian saksi A A A P dan saksi A B I dari Kantor Direktur jenderal Bea dan Cukai Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta yang telah membuntuti truck trailer tersebut melakukan penindakan dan menghentikan pembongkaran kain tekstil dari truck trailer;

     Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TW dan saksi JS diperoleh fakta hukum bahwa saksi TW disuruh oleh saksi JS untuk melakukan bongkar muat truck trailer di SPBU Daleman Jl. AAA No XX, AAA, AAA, Kec. AAA, Klaten dan mencarikan Gudang untuk tempat penyimpanan sementara dan yang melakukan perusakan terhadap segel Bea dan Cukai pada truck trailer tersebut adalah saksi TW bersama sopir kontainer dengan cara digergaji;

     Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi K M H yang bekerja sebagai Production Planning and Inventory Control (PPIC) di PT. CCC, bahwa PT. CCC tidak ada rencana mengimpor dan tidak ada mengimpor bahan baku tekstile dari China sebagaimana yang tercantum dalam dokumen BC 2.3 nomor XXXXXX tanggal 02 April 2020 a.n. PT. CCC yang dimuat dalam peti kemas 40 feet UETU XXXXXXX;

     Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Y S B alias R selaku Komisaris PT. CCC, bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen BC 2.3 nomor XXXXXX tanggal 02 April 2020 a.n. PT CCC dan saksi tidak tahu tanda tangan siapa di dokumen BC 2.3 nomor XXXXXX tanggal 02 April 2020 a.n. PT CCC, dan dokumen BC 2.3 tersebut merupakan produk resmi dari PT. CCC dalam perkara ini tetapi isinya tidak benar karena saksi tidak pernah menandatanganinya;

     Menimbang. bahwa berdasarkan keterangan saksi Y S B alias R selaku Komisaris PT. CCC, bahwa dokumen BC 2.3 nomor XXXXXX tanggal 02 April 2020 a.n. PT CCC dalam perkara ini bisa keluar tanpa sepengetahuan saksi karena password hanya ada pada bagian ekspor impor yaitu HK yang memegang password dan yang bisa membuat dokumen BC 2.3 karena orang lain tidak tahu dan HK tidak pernah memberi tahu kepada saksi terkait dokumen BC 2.3 nomor XXXXXX tanggal 02 April 2020 a.n. PT CCC untuk mengimpor tekstil dari China dalam perkara ini;

     Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Y S B alias R selaku Komisaris PT. CCC, bahwa PT. CCC belum pernah dipinjam untuk mengimpor barang dan PT. CCC tidak pernah menggunakan jasa PT. DDD Indonesia yang merupakan perusahaan milik Saksi S;

     Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa dokumen BC 2.3 nomor XXXXXX tanggal 02 April 2020 a.n. PT. CCC adalah produk resmi PT. CCC tetapi isinya tidak benar sehingga bila dihubungkan dengan pengertian dokumen palsu dan/atau dipalsukan sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 pada bagian penjelasan pasal 103 huruf a, maka dokumen BC 2.3 nomor XXXXXX tanggal 02 April 2020 a.n. PT CCC memuat data tidak benar atau salah sehingga dokumen tersebut adalah palsu atau dipalsukan;

     Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Saksi S telah menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean berupa dokumen BC 2.3 nomor XXXXXX tanggal 02 April 2020 a.n. PT CCC yang palsu atau dipalsukan dalam kaitannya dengan keluarnya kain tekstil dari China sebanyak 1.542.(seribu lima ratus empat puluh dua) roll dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, dan Terdakwa memiliki peranan penting sebagai orang yang memberi bantuan kepada Saksi S dalam hal terbitnya dokumen BC 2.3 nomor XXXXXX tanggal 02 April 2020 a.n. PT CCC yang palsu atau dipalsukan tersebut yaitu peranan Terdakwa adalah mencarikan orang yang bisa membuat dan menerbitkan dokumen BC 2.3 untuk Kawasan berikat sesuai permintaan saksi S, dan Terdakwa menerima keuntungan berupa uang sebagai fee pengurusan dokumen BC 2.3 nomor XXXXXX tanggal 02 April 2020 a.n. PT CCC yang palsu atau dipalsukan sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa adalah sebagai orang yang turut serta bersama saksi S dalam melakukan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan karena jika tanpa peranan Terdakwa dalam proses terbitnya dokumen tersebut maka dokumen BC 2.3 nomor XXXXXX tanggal 02 April 2020 a.n. PT. CCC yang palsu atau dipalsukan tersebut tidak akan terbit, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

     Menimbang, bahwa atas unsur Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

     Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) atau orang yang turut melakukan perbuatan itu (medepleger);

• Bahwa orang yang melakukan atau (pleger), orang ini hanya sendirian yang mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan.
• Bahwa orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) dan orang yang di suruh melakukan (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan suatu peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian, orang yang disuruh melakukan hanyalah merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena ia tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana;
• Bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) disini sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut, persyaratannya kedua orang atau lebih itu harus sama sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;

     Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan dalam buku Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan C. Djisman Samosir, S.H menjelaskan bahwa turut serta melakukan berarti perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua atau lebih pelaku adalah kerja sama yang demikian lengkapnya, sehingga tindakan dari salah seorang di dengan tidak adanya perbuatan dari salah satu pelaku, maka tujuan atau maksud tersebut tidak akan tercapai antara mereka;

     Menimbang, bahwa pertimbangan hukum pada unsur kedua Pasal ini secara mutatis mutandis juga menjadi bagian dalam pertimbangan hukum dalam unsur ketiga Pasal ini;

     Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum pada unsur Kedua Pasal ini diperoleh fakta hukum bahwa Saksi S telah menggunakan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean berupa dokumen BC 2.3 nomor XXXXXX tanggal 02 April 2020 a.n. PT CCC yang palsu atau dipalsukan dalam kaitannya dengan keluarnya kain impor tekstil dari China sebanyak 1.542.(seribu lima ratus empat puluh dua) roll dalam perkara a quo di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, dimana dokumen BC 2.3 nomor XXXXXX tanggal 02 April 2020 a.n. PT CCC tersebut diperoleh Saksi S dari Terdakwa dan Saksi S telah memberikan uang sebesar Rp.300.000.000.-( tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk proses terbitnya dokumen tersebut, dan Terdakwa juga mengetahui bahwa dokumen BC 2.3 nomor XXXXXX tanggal 02 April 2020 a.n. PT CCC adalah dokumen yang isinya tidak benar atau palsu dan Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dari dokumen tersebut, dan selain Terdakwa, saksi I A P, saksi AW alias K dan HK memiliki peranan masing-masing dalam proses terbitnya dokumen BC 2.3 nomor XXXXXX tanggal 02 April 2020 a.n. PT. CCC yang palsu atau dipalsukan karena saksi I A P, saksi AW alias K dan HK juga memperoleh keuntungan berupa uang dalam proses terbitnya dokumen BC 2.3 nomor XXXXXX tanggal 02 April 2020 a.n. PT CCC yang palsu atau dipalsukan tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa, saksi S, saksi I A P, saksi AW alias K dan HK masing-masing memiliki peran sebagai turut serta dalam kaitannya dengan dokumen BC 2.3 nomor XXXXXX tanggal 02 April 2020 a.n. PT CCC yang isinya tidak benar atau dipalsukan tersebut karena sama-sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut (medepleger), sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

     Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum seluruh unsur Pasal 103 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

     Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya terhadap Terdakwa dan terhadap hal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai bagian dari berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

     Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pledoi Terdakwa pada pokoknya Terdakwa mengaku memiliki peran dalam perkara a quo hanya membantu mencarikan dokumen dan bukan sebagai inisiator dan bukan juga sebagai pembuat dokumen, dan terhadap hal tersebut Majelis telah mempertimbangkan peranan Terdakwa dalam perkara a quo adalah sebagai turut serta (medepleger) karena Terdakwa telah terbukti melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana dalam perkara a quo dan tanpa peranan Terdakwa maka maksud dan tujuan dari tindak pidana dalam perkara a quo tentang proses terbitnya dokumen BC 2.3 nomor XXXXX tanggal 02 April 2020 a.n. PT. CCC yang palsu atau dipalsukan tidak akan tercapai atau tidak akan terjadi, selain itu Terdakwa juga menerima keuntungan berupa uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dari proses terbitnya dokumen tersebut, dan mengenai permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan Majelis pertimbangkan sebagai bagian dari berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

     Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Keduanya dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

     Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

     Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, maka Majelis memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam Tahanan;

     Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, selain pidana penjara juga diatur mengenai pidana denda, dan mengenai jumlah pidana denda yang akan dibebankan kepada Terdakwa, jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

     Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo seluruhnya akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa S Bin M (Alm);

     Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);

     Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

• Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;
• Perbuatan Terdakwa merugikan PT CCC;

Keadaan yang meringankan :

• Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;
• Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

     Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis memandang adil untuk menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

     Mengingat ketentuan Pasal 103 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor per-13/bc/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Ditimbun Di Tempat Penimbunan Berikat, Pasal 197 KUHAPidana, 21 ayat (1) KUHAPidana, 22 ayat (4) KUHAPidana dan Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan PerUndang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MS Bin AH (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
2. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa SUYANTO bin MUESTOREJO alias YANTO;

      7. Menghukum Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

     Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh T B U, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, D R.P N, SH.MH dan K D G, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh C. C R W, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dengan dihadiri oleh C M, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.